Sabtu, 18 November 2017 | 17.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 13 Januari 2017 - 15:03 WIB

IMG-19895

Ketua PP Muhammadiyah makan siang bersama Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya sedang rajin menjalin silaturahmi terhadap kelompok ormas Islam.

Setelah makan siang bersama Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pada Rabu lalu, hari ini Presiden Jokowi mengundang Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir untuk makan siang di Istana Negara, Jumat (13//1/2017).

Haedar yang mengenakan batik lengan panjang bernuansa biru itu lalu disambut oleh Jokowi di lorong Istana. Keduanya bersalaman dan cium pipi kanan kiri.

Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang mempersilakan Haedar menuju ruang makan. Seperti biasa, beberapa makanan sudah tersaji di meja bundar itu.

Undangan makan siang ini tentunya menjadi momen bagi Presiden Jokowi untuk mendekatkan diri terhadap pemuka agama dan tokoh ormas yang berpengaruh di Indonesia untuk meningkatkan kerukunan antara umat beragama.

Seperti yang dikatakan Ketua PBNU saat bertemu presiden, Rabu lalu terkait fenomena menguatnya Islam radikal. Paham-paham radikal ini, kata dia, dirasakan semakin banyak menyebar sehingga butuh langkah bersama antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk PBNU.

Lalu bagaimana dengan Front Pembela Islam (FPI), yang juga diketahui memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Indonesia?

Hingga saat ini, FPI belum pernah diundang ke Istana Negara untuk membahas konflik antar agama yang kini mencuat ke publik.

Perseteruan soal agama akhir-akhir ini juga semakin pelik karena menyangkut ranah hukum, politik dan sosial bangsa Indonesia.

Perseteruan tersebut, bahkan melibatkan FPI secara langsung dimana salahsatu pimpinannya yakni Habib Rizieq Shihab sedang diberondong masalah hukum terkait berbagai kasus.

Namun, Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah memanggil FPI untuk membahas merebaknya paham Islam radikal yang dikhawatirkan mengganggu kerukunan umat beragama itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...