Selasa, 26 September 2017 | 01.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 13 Januari 2017 - 15:03 WIB

IMG-19895

Ketua PP Muhammadiyah makan siang bersama Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya sedang rajin menjalin silaturahmi terhadap kelompok ormas Islam.

Setelah makan siang bersama Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pada Rabu lalu, hari ini Presiden Jokowi mengundang Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir untuk makan siang di Istana Negara, Jumat (13//1/2017).

Haedar yang mengenakan batik lengan panjang bernuansa biru itu lalu disambut oleh Jokowi di lorong Istana. Keduanya bersalaman dan cium pipi kanan kiri.

Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang mempersilakan Haedar menuju ruang makan. Seperti biasa, beberapa makanan sudah tersaji di meja bundar itu.

Undangan makan siang ini tentunya menjadi momen bagi Presiden Jokowi untuk mendekatkan diri terhadap pemuka agama dan tokoh ormas yang berpengaruh di Indonesia untuk meningkatkan kerukunan antara umat beragama.

Seperti yang dikatakan Ketua PBNU saat bertemu presiden, Rabu lalu terkait fenomena menguatnya Islam radikal. Paham-paham radikal ini, kata dia, dirasakan semakin banyak menyebar sehingga butuh langkah bersama antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk PBNU.

Lalu bagaimana dengan Front Pembela Islam (FPI), yang juga diketahui memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Indonesia?

Hingga saat ini, FPI belum pernah diundang ke Istana Negara untuk membahas konflik antar agama yang kini mencuat ke publik.

Perseteruan soal agama akhir-akhir ini juga semakin pelik karena menyangkut ranah hukum, politik dan sosial bangsa Indonesia.

Perseteruan tersebut, bahkan melibatkan FPI secara langsung dimana salahsatu pimpinannya yakni Habib Rizieq Shihab sedang diberondong masalah hukum terkait berbagai kasus.

Namun, Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah memanggil FPI untuk membahas merebaknya paham Islam radikal yang dikhawatirkan mengganggu kerukunan umat beragama itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 01:37 WIB

Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII

Setelah dicetuskan pada Milad Front Pembela Islam (FPI) ke-19 di Stadion Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (19/8) ...
Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 00:34 WIB

Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan satu mobil truk pikap yang mencurigakan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam. ...
Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik
Pendidikan - Selasa, 26 September 2017 - 00:06 WIB

Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung berpesan setelah selesai menimba ilmu di perguruan tinggi, keinginan para mahasiswa dan orang tua ...
Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad
Peristiwa - Senin, 25 September 2017 - 23:31 WIB

Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad

Mabes Polri menyatakan bahwa pembelian senjata untuk mempersenjatai anggota Polri adalah dari PT Pindan dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 pucuk ...
Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 23:16 WIB

Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat

CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito memberikan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah ...
IKM perlu manfaatkan platform digital
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 22:31 WIB

IKM perlu manfaatkan platform digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena dari jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih jiwa, sekitar 93,4 juta ...