Jumat, 21 Juli 2017 | 15.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Petinggi NU dan Muhammadiyah Diundang ke Istana Negara, FPI Kapan?

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 13 Januari 2017 - 15:03 WIB

IMG-19895

Ketua PP Muhammadiyah makan siang bersama Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya sedang rajin menjalin silaturahmi terhadap kelompok ormas Islam.

Setelah makan siang bersama Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pada Rabu lalu, hari ini Presiden Jokowi mengundang Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir untuk makan siang di Istana Negara, Jumat (13//1/2017).

Haedar yang mengenakan batik lengan panjang bernuansa biru itu lalu disambut oleh Jokowi di lorong Istana. Keduanya bersalaman dan cium pipi kanan kiri.

Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang mempersilakan Haedar menuju ruang makan. Seperti biasa, beberapa makanan sudah tersaji di meja bundar itu.

Undangan makan siang ini tentunya menjadi momen bagi Presiden Jokowi untuk mendekatkan diri terhadap pemuka agama dan tokoh ormas yang berpengaruh di Indonesia untuk meningkatkan kerukunan antara umat beragama.

Seperti yang dikatakan Ketua PBNU saat bertemu presiden, Rabu lalu terkait fenomena menguatnya Islam radikal. Paham-paham radikal ini, kata dia, dirasakan semakin banyak menyebar sehingga butuh langkah bersama antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk PBNU.

Lalu bagaimana dengan Front Pembela Islam (FPI), yang juga diketahui memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Indonesia?

Hingga saat ini, FPI belum pernah diundang ke Istana Negara untuk membahas konflik antar agama yang kini mencuat ke publik.

Perseteruan soal agama akhir-akhir ini juga semakin pelik karena menyangkut ranah hukum, politik dan sosial bangsa Indonesia.

Perseteruan tersebut, bahkan melibatkan FPI secara langsung dimana salahsatu pimpinannya yakni Habib Rizieq Shihab sedang diberondong masalah hukum terkait berbagai kasus.

Namun, Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah memanggil FPI untuk membahas merebaknya paham Islam radikal yang dikhawatirkan mengganggu kerukunan umat beragama itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut
Hukum - Jumat, 21 Juli 2017 - 14:53 WIB

Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut

Meski Kapolda Metro Jaya diganti, Mabes Polri memastikan penyidikan kasus Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tetap berjalan.Kepala ...
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...