Rabu, 20 September 2017 | 20.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Punya Aset Melebihi Bank Umum, OJK Diminta Perketat Pengawasan ke BPR

Punya Aset Melebihi Bank Umum, OJK Diminta Perketat Pengawasan ke BPR

Reporter : Yudi | Rabu, 18 Januari 2017 - 16:20 WIB

IMG-20026

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Dikhawatirkan menimbukan persaingan tidak sehat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai harus diawasi secara lebih ketat.

Pasalnya sejumlah BPR justru memiliki aset yang lebih besar dari bank umum. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memperketat pengawasannya ke BPR.

Pengamat perbankan, Edy Sukarno mengatakan cakupan kegiatan dan ranah BPR jauh lebih kecil dibanding bank umum.

Sehingga jika aset yang dimiliki BPR lebih besar dari bank umum, menandakan kondisi persaingan yang cenderung tidak sehat dan tidak seimbang antara BPR dan bank umum.

Di satu sisi, segmen market BPR, yaitu usaha mikro kecil menengah sudah mulai dijangkau oleh bank umum. Di sisi lain, terdapat peraturan yang membatasi cakupan kegiatan bank umum berdasarkan modal inti yang dimiliki.

“Yaitu Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU), yang terdiri dari BUKU I, yaitu bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam rupiah dan valas yang terbatas, kemudian BUKU II, dimana bank dengan modal inti 1 triliun sampai kurang dari 5 triliun memiliki cakupan kegiatan yang lebih luas dari BUKU I, dengan kegiatan treasury terbatas dan dapat melakukan penyertaan 15% di lembaga keuangan dalam negeri, kemudian, BUKU III, yaitu bank dapat melakukan kegiatan dalam rupiah dan valas yang lebih luas dari BUKU II dan melakukan penyertaan modal 25% di kawasan Asia, dan Buku IV, dimana bank dapat melakukan kegiatan rupiah dan valas, serta penyertaan modal 35% di kawasan international world wide,” terangnya kepada Kini.co.id, Rabu (18/1/2017).

Akademisi Perbanas Institute itu mengatakan hal tersebut tidak ditemukan di regulasi BPR, sehingga cakupan kegiatan BPR yang berpotensi menyerap dana masyarakat, yang dapat juga dialokasikan ke aset, menjadi tidak terbatas. Bahkan, salah satu BPR di Lampung memiliki aset lebih dari 17 triliun, dimana jumlah tersebut merupakan aset yang besar bagi BPR.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa OJK perlu melakukan pengawasan lebih terhadap BPR.

“Jika ada BPR yang asetnya melebihi bank umum, atau bahkan berpotensi untuk mengoperasikan kegiatan bank umum, sebaiknya lebih diperhatikan, apakah akan diperkenankan terus menerus menjadi BPR? Jika aset yang dimiliki BPR sudah melampaui jumlah tertentu, ada baiknya, dewan direksi dan komisaris harus menempuh fit and proper test tahap lanjut dengan materi yang lebih berat,” ujar Edy.

Kemudian, sebaiknya, OJK lebih optimal dalam merancang regulatory policy yang menjadi acuan penting operasional lembaga keuangan, sehingga ranah dan cakupan BPR dan bank umum dapat fokus sesuai dengan bidangnya.

Hingga pada akhirnya tidak perlu lagi terjadi persaingan antara BPR dan bank umum, melainkan hanya persaingan antara BPR dan BPR, dan bank umum dengan bank umum.

“Menggerakkan perbankan harus komprehensif, BPR dan Bank Umum harus beroperasional dengan baik sesuai dengan ranahnya, maka dari itu, peraturan dan pembinaan antara BPR dan bank umum harus berbeda, tergantung dengan ranahnya,” katanya.

Ia memberikan contoh, dalam pemberian kredit, BPR bersifat lebih persuasif dan kekeluargaan, sehingga lebih cocok untuk UMKM, sedangkan bank umum lebih membutuhkan analisis detil yang bersifat teoritis dalam memberikan kredit, sehingga lebih cocok untuk usaha yang lebih besar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...