Senin, 20 November 2017 | 20.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Punya Aset Melebihi Bank Umum, OJK Diminta Perketat Pengawasan ke BPR

Punya Aset Melebihi Bank Umum, OJK Diminta Perketat Pengawasan ke BPR

Reporter : Yudi | Rabu, 18 Januari 2017 - 16:20 WIB

IMG-20026

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Dikhawatirkan menimbukan persaingan tidak sehat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai harus diawasi secara lebih ketat.

Pasalnya sejumlah BPR justru memiliki aset yang lebih besar dari bank umum. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memperketat pengawasannya ke BPR.

Pengamat perbankan, Edy Sukarno mengatakan cakupan kegiatan dan ranah BPR jauh lebih kecil dibanding bank umum.

Sehingga jika aset yang dimiliki BPR lebih besar dari bank umum, menandakan kondisi persaingan yang cenderung tidak sehat dan tidak seimbang antara BPR dan bank umum.

Di satu sisi, segmen market BPR, yaitu usaha mikro kecil menengah sudah mulai dijangkau oleh bank umum. Di sisi lain, terdapat peraturan yang membatasi cakupan kegiatan bank umum berdasarkan modal inti yang dimiliki.

“Yaitu Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU), yang terdiri dari BUKU I, yaitu bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam rupiah dan valas yang terbatas, kemudian BUKU II, dimana bank dengan modal inti 1 triliun sampai kurang dari 5 triliun memiliki cakupan kegiatan yang lebih luas dari BUKU I, dengan kegiatan treasury terbatas dan dapat melakukan penyertaan 15% di lembaga keuangan dalam negeri, kemudian, BUKU III, yaitu bank dapat melakukan kegiatan dalam rupiah dan valas yang lebih luas dari BUKU II dan melakukan penyertaan modal 25% di kawasan Asia, dan Buku IV, dimana bank dapat melakukan kegiatan rupiah dan valas, serta penyertaan modal 35% di kawasan international world wide,” terangnya kepada Kini.co.id, Rabu (18/1/2017).

Akademisi Perbanas Institute itu mengatakan hal tersebut tidak ditemukan di regulasi BPR, sehingga cakupan kegiatan BPR yang berpotensi menyerap dana masyarakat, yang dapat juga dialokasikan ke aset, menjadi tidak terbatas. Bahkan, salah satu BPR di Lampung memiliki aset lebih dari 17 triliun, dimana jumlah tersebut merupakan aset yang besar bagi BPR.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa OJK perlu melakukan pengawasan lebih terhadap BPR.

“Jika ada BPR yang asetnya melebihi bank umum, atau bahkan berpotensi untuk mengoperasikan kegiatan bank umum, sebaiknya lebih diperhatikan, apakah akan diperkenankan terus menerus menjadi BPR? Jika aset yang dimiliki BPR sudah melampaui jumlah tertentu, ada baiknya, dewan direksi dan komisaris harus menempuh fit and proper test tahap lanjut dengan materi yang lebih berat,” ujar Edy.

Kemudian, sebaiknya, OJK lebih optimal dalam merancang regulatory policy yang menjadi acuan penting operasional lembaga keuangan, sehingga ranah dan cakupan BPR dan bank umum dapat fokus sesuai dengan bidangnya.

Hingga pada akhirnya tidak perlu lagi terjadi persaingan antara BPR dan bank umum, melainkan hanya persaingan antara BPR dan BPR, dan bank umum dengan bank umum.

“Menggerakkan perbankan harus komprehensif, BPR dan Bank Umum harus beroperasional dengan baik sesuai dengan ranahnya, maka dari itu, peraturan dan pembinaan antara BPR dan bank umum harus berbeda, tergantung dengan ranahnya,” katanya.

Ia memberikan contoh, dalam pemberian kredit, BPR bersifat lebih persuasif dan kekeluargaan, sehingga lebih cocok untuk UMKM, sedangkan bank umum lebih membutuhkan analisis detil yang bersifat teoritis dalam memberikan kredit, sehingga lebih cocok untuk usaha yang lebih besar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...