Minggu, 19 November 2017 | 02.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Handang Soekarno Didakwa Terima Suap Pajak Rp1,9 Miliar

Handang Soekarno Didakwa Terima Suap Pajak Rp1,9 Miliar

Reporter : Fadilah | Rabu, 12 April 2017 - 13:28 WIB

IMG-21953

Kasubdit Bukti Permulaan Ditgakkum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Handang Soekarno, Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak didakwa telah menerima hadiah berupa uang tunai sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp1,9 miliar dari Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujar Jaksa Ali Fikri dalam dakwaan perdana untuk tersangka Handang, di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Rabu, (12/4).

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) di Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Awalnya, PT EKP menghadapi persoalan pajak. Salah satunya, terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar. Permohonan atas restitusi itu kemudian diajukan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Namun permohonan restitusi itu ditolak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) karena adanya instruksi Johnny Sirait bahwa transaksi PT EKP tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga jika dipenuhi akan merugikan keuangan negara.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, Siswanto menemui Ahmad Wahyu Hidayat, Yadi Rismiyadi, dan Jhonny Sirait. Pada pertemuan tersebut, Jhonny kembali menyampaikan agar PT EKP mengikuti Tax Amnesty dan apabila tidak menerima keputusan SKPN dipersilakan untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum.

“Siswanto kemudian melaporkannya kepada Ramapanicker dan diminta untuk fokus mengurus Tax Amnesty,” ucapnya.

Selanjutnya pada awal bulan September 2016, PT EKP melalui konsultan pajak James RB Hutagaol memasukan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebagai salah sath syarat Tax Amensty. Namun ditolak karena PT EKP mempunyai tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam STP PPN tertanggal 6 September 2016 untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52,36 miliar dan untuk masa pajak Desember 2015 sebesar Rp 26,44 miliar.

KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Alasannya, PT EKP diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan, sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya.

Rajamohanan lalu meminta bantuan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, agar membatalkan tunggakan STP PPN tersebut.

Perantara sekaligus rekan Rajamohanan, Rudi P Musdiono, menyarankan agar Rajamohanan meminta bantuan kepada Handang Soekarno yang jabatannya lebih tinggi dari Haniv.

Pada 3 Oktober 2016, Rajamohanan meminta bantuan perantara lainnya, Arif Budi Sulistyo. Arif kemudian menghubungi Handang dan meminta agar persoalan pajak PT EKP dibantu untuk diselesaikan.

Rajamohanan lebih lanjut meminta Haniv untuk membantu membatalkan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Haniv kemudian menyarankan agar PT EKP membuat surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Permintaan itu ternyata disetujui juga oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken memerintahkan agar surat pencabutan pengukuhan PKP dibatalkan.

Handang Soekarno bersedia membantu Rajamohanan untuk menyelesaikan semua persoalan pajak PT EKP. Dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Oktober 2016, disepakati bahwa Handang akan menerima fee sebesar Rp 6 miliar.

Tak berapa lama setelah pertemuan itu, Kanwil DJP Jakarta Khusus mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak. Dengan demikian, tunggakan pajak sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Atas perbuatan tersebut, Handang didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaumana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...