Selasa, 16 Januari 2018 | 18.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Handang Soekarno Didakwa Terima Suap Pajak Rp1,9 Miliar

Handang Soekarno Didakwa Terima Suap Pajak Rp1,9 Miliar

Reporter : Fadilah | Rabu, 12 April 2017 - 13:28 WIB

IMG-21953

Kasubdit Bukti Permulaan Ditgakkum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Handang Soekarno, Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak didakwa telah menerima hadiah berupa uang tunai sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp1,9 miliar dari Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujar Jaksa Ali Fikri dalam dakwaan perdana untuk tersangka Handang, di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Rabu, (12/4).

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) di Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Awalnya, PT EKP menghadapi persoalan pajak. Salah satunya, terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar. Permohonan atas restitusi itu kemudian diajukan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Namun permohonan restitusi itu ditolak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) karena adanya instruksi Johnny Sirait bahwa transaksi PT EKP tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga jika dipenuhi akan merugikan keuangan negara.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, Siswanto menemui Ahmad Wahyu Hidayat, Yadi Rismiyadi, dan Jhonny Sirait. Pada pertemuan tersebut, Jhonny kembali menyampaikan agar PT EKP mengikuti Tax Amnesty dan apabila tidak menerima keputusan SKPN dipersilakan untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum.

“Siswanto kemudian melaporkannya kepada Ramapanicker dan diminta untuk fokus mengurus Tax Amnesty,” ucapnya.

Selanjutnya pada awal bulan September 2016, PT EKP melalui konsultan pajak James RB Hutagaol memasukan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebagai salah sath syarat Tax Amensty. Namun ditolak karena PT EKP mempunyai tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam STP PPN tertanggal 6 September 2016 untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52,36 miliar dan untuk masa pajak Desember 2015 sebesar Rp 26,44 miliar.

KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Alasannya, PT EKP diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan, sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya.

Rajamohanan lalu meminta bantuan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, agar membatalkan tunggakan STP PPN tersebut.

Perantara sekaligus rekan Rajamohanan, Rudi P Musdiono, menyarankan agar Rajamohanan meminta bantuan kepada Handang Soekarno yang jabatannya lebih tinggi dari Haniv.

Pada 3 Oktober 2016, Rajamohanan meminta bantuan perantara lainnya, Arif Budi Sulistyo. Arif kemudian menghubungi Handang dan meminta agar persoalan pajak PT EKP dibantu untuk diselesaikan.

Rajamohanan lebih lanjut meminta Haniv untuk membantu membatalkan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Haniv kemudian menyarankan agar PT EKP membuat surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Permintaan itu ternyata disetujui juga oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken memerintahkan agar surat pencabutan pengukuhan PKP dibatalkan.

Handang Soekarno bersedia membantu Rajamohanan untuk menyelesaikan semua persoalan pajak PT EKP. Dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Oktober 2016, disepakati bahwa Handang akan menerima fee sebesar Rp 6 miliar.

Tak berapa lama setelah pertemuan itu, Kanwil DJP Jakarta Khusus mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak. Dengan demikian, tunggakan pajak sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Atas perbuatan tersebut, Handang didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaumana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...
Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti
Pendidikan - Selasa, 16 Januari 2018 - 14:49 WIB

Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti

Cuti melahirkan kini tak hanya diperbolehkan untuk wanita. Para pegawai negeri sipil (PNS) pria di Indonesia kini juga bisa mengajukan ...
Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 13:39 WIB

Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto

Telah dilantiknya Ketua DPR RI baru tentunya membawa suasana dan semangat baru di lingkungan Parlemen.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ...