Sabtu, 18 November 2017 | 17.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bakal Diserang Soal Reklamasi Dalam Debat, Ini Tanggapan Ketua Timses Ahok

Bakal Diserang Soal Reklamasi Dalam Debat, Ini Tanggapan Ketua Timses Ahok

Reporter : Rakisa | Rabu, 12 April 2017 - 20:19 WIB

IMG-21963

Ahok-Djarot. (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua tim sukses paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Prastyo Edi Marsudi mengaku yakin program reklamasi akan menjadi bahan yang akan ditanyakan dalam debat putaran kedua termasuk juga diserang oleh paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Namun demikian, Prasetyo mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena menurutnya izin prinsip reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto dan merupakan program pemerintah pusat.

Pemprov DKI, kata Prasetyo hanya menjalankan izin tata ruang, karena sudah ada sejak era Soeharto dan juga SBY.

“Nggak ada masalah, ini kan bukan kerjaan DKI Jakarta. Ini ada pada perpres. Sejak zamannya Pak Harto, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) , itu kan tanda tangan. Kita cuma mengatur masalah tata ruangnya, tidak izin reklamasi,” ungkap Prasetyo di hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4).

Menurutnya, paslon Anies-Sandi mencurigai reklamasi akan dikuasai para pengembang. Namun ia menjamin hal itu tidak akan terjadi karena adanya izin tata ruang dari pemerintah.

“Apa yang dicurigai oleh paslon lain (reklamasi) akan dikuasai oleh para pengembang-pengembang akan terjadi, tapi kalau gak ada tata ruang gimana pemerintahan, gimana rumah nelayan, dimana nelayan bisa mencati nafkah, kan ada, itu aja kok,” jelasnya.

Selain reklamasi, Pras juga yakin pertanyaan lain seputar transportasi dan nelayan juga akan ditanya.

“Kan pertanyaan-pertanyaannya sekitar masalah reklamasi, transportasi, nelayan, nah mereka akan menjawab,” kata Pras.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...