Sabtu, 18 November 2017 | 20.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Saling Menjatuhkan saat Kampanye Pilgub, Ini kata Pengamat

Saling Menjatuhkan saat Kampanye Pilgub, Ini kata Pengamat

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 10:17 WIB

IMG-21971

Debat kedua pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Rabu (12/4). (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Pengamat politik Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto mengatakan upaya saling menjatuhkan dalam masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 telah keterlaluan. Hingga program satu pasangan calon dinilai salah oleh pasangan lawannya.

“Saling menjatuhkan selama masa kampanye sudah melampaui batas. Hampir semua yang dilakukan oleh satu Paslon dipandang keliru oleh Paslon lain,” ujar Arif, Kamis (13/4).

Arif menyatakan pandangan buruk yang sudah tertanam ini harus cepat dihentikan. Agar tidak memperkeruh kondisi masyarakat Jakarta.

“Prasangka sosial ini harus dihentikan supaya Pilkada tidak memperparah polarisasi masyarakat,” ucap Arif.

Bahkan, kritik yang berlebihan juga dirasa tak lagi menyerang program kerjanya saja tapi sudah kasar.

“Kritik sebaiknya dialamatkan pada alternatif program kedua Paslon, bukan pada hal-hal kurang substansial seperti video atau lagu,” ucap Arif.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...