Senin, 20 November 2017 | 12.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 13:01 WIB

IMG-21977

DPR RI

JAKARTA, kini.co.id – Sawit Watch, IHCS, SPKS, SPI, API, Bina Desa, FIELD bersama organisasi masyarakat yang lain yang memiliki kepedulian terhadap reforma agraria di perkebunan menyatakan dengan tegas agar DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sudah masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017 di DPR.

Selain meminta agar dihentikannya pembahasan RUU Perkelapasawitan. Mereka juga mendesak agar Pemerintah untuk serius dalam menyusun pengaturan terkait Reforma Agraria, Moratorium Perkebunan Sawit, dan pembaruan hukum terkait perkebunan dan juga melakukan audit perijinan usaha perkebunan.

Pemerintah juga diminta agar untuk menghentikan praktek perbudakan modern dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di perkebunan sawit.

Meskipun ada tiga hal menurut DPR yang menjadikan RUU ini penting yaitu RUU ini akan memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan kelapa sawit, dan sebagai jalan keluar carut marutnya kebijakan di sektor ini.

Namun RUU Perkelapasawitan, menurut Inda Fatinaware dari Sawit Watch hanya akan memperparah ketidaksingkronan kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum dalam sektor ini.

Alih alih memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupkan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat.

Menurutnya, materi yang diatur di dalam RUU Perkelapasawitan sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Perlindungan dan Petani.

Namun sayangnya, tambah Inda RUU Perkelapasawitan tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara kedua undang-undang tersebut di atas, sehingga potensial melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945.

“RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak singkron dengan kehendak pemerintah menaikkan pendapatan negara,” tegas Inda dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/4).

Gunawan dari IHCS menambahkan, yang dibutuhkan petani pekebun adalan dukungan modal, kepastian harga, penyuluhan budidaya kelapa sawit yang baik dan benar.

“Selain hal yang bersifat materiil, secara formil minimnya keterlibatan masyarakat, khusunya serikat tani dan organisasi pembela hak petani dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, termasuk sejauhmana koordinasi lintas DPR-Pemerintah dan antar instansi pemerintah terkait,” ujarnya.

Gunawan juga meminta agar Pemerintah menyempurnakan Undang Undang Perkebunan yang ada saat ini, untuk memecahkan kesenjangan, masalah lingkungan khususnya dalam praktek perkebunan.

Serta memperkuat perkebunan rakyat untuk merubah perkebunan agar lestari dan berkeadilan sosial, memperhatikan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...