Sabtu, 27 Mei 2017 | 13.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 13:01 WIB

IMG-21977

DPR RI

JAKARTA, kini.co.id – Sawit Watch, IHCS, SPKS, SPI, API, Bina Desa, FIELD bersama organisasi masyarakat yang lain yang memiliki kepedulian terhadap reforma agraria di perkebunan menyatakan dengan tegas agar DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sudah masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017 di DPR.

Selain meminta agar dihentikannya pembahasan RUU Perkelapasawitan. Mereka juga mendesak agar Pemerintah untuk serius dalam menyusun pengaturan terkait Reforma Agraria, Moratorium Perkebunan Sawit, dan pembaruan hukum terkait perkebunan dan juga melakukan audit perijinan usaha perkebunan.

Pemerintah juga diminta agar untuk menghentikan praktek perbudakan modern dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di perkebunan sawit.

Meskipun ada tiga hal menurut DPR yang menjadikan RUU ini penting yaitu RUU ini akan memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan kelapa sawit, dan sebagai jalan keluar carut marutnya kebijakan di sektor ini.

Namun RUU Perkelapasawitan, menurut Inda Fatinaware dari Sawit Watch hanya akan memperparah ketidaksingkronan kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum dalam sektor ini.

Alih alih memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupkan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat.

Menurutnya, materi yang diatur di dalam RUU Perkelapasawitan sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Perlindungan dan Petani.

Namun sayangnya, tambah Inda RUU Perkelapasawitan tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara kedua undang-undang tersebut di atas, sehingga potensial melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945.

“RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak singkron dengan kehendak pemerintah menaikkan pendapatan negara,” tegas Inda dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/4).

Gunawan dari IHCS menambahkan, yang dibutuhkan petani pekebun adalan dukungan modal, kepastian harga, penyuluhan budidaya kelapa sawit yang baik dan benar.

“Selain hal yang bersifat materiil, secara formil minimnya keterlibatan masyarakat, khusunya serikat tani dan organisasi pembela hak petani dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, termasuk sejauhmana koordinasi lintas DPR-Pemerintah dan antar instansi pemerintah terkait,” ujarnya.

Gunawan juga meminta agar Pemerintah menyempurnakan Undang Undang Perkebunan yang ada saat ini, untuk memecahkan kesenjangan, masalah lingkungan khususnya dalam praktek perkebunan.

Serta memperkuat perkebunan rakyat untuk merubah perkebunan agar lestari dan berkeadilan sosial, memperhatikan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:07 WIB

Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah

Sungguh tragis nasib Sulaidawati, setelah mencari suaminya Eddy Suprianto (60) selama dua hari tidak ketemu, sejak Rabu (24/5/2017). Namun, suaminya ...
Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:04 WIB

Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas

Seorang pekerja di CV Parma, Kampung Cikiwul RT 003 RW 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, tewas setelah jatuh tergeletak dan ...
KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:23 WIB

KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pejabat Kementerian Desa, ...
Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:07 WIB

Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan jenis bahan peledak yang digunakan Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam dalam melakukan aksinya, Rabu ...
Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:57 WIB

Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu

Identitas pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu (24/5) malam lalu telah terindentifikasi berdasarkan hasil test DNA. ...
Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:14 WIB

Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo berjanji akan terbuka soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW)-101."Jangan khawatir ...