Kamis, 22 Februari 2018 | 19.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 13:01 WIB

IMG-21977

DPR RI

JAKARTA, kini.co.id – Sawit Watch, IHCS, SPKS, SPI, API, Bina Desa, FIELD bersama organisasi masyarakat yang lain yang memiliki kepedulian terhadap reforma agraria di perkebunan menyatakan dengan tegas agar DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sudah masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017 di DPR.

Selain meminta agar dihentikannya pembahasan RUU Perkelapasawitan. Mereka juga mendesak agar Pemerintah untuk serius dalam menyusun pengaturan terkait Reforma Agraria, Moratorium Perkebunan Sawit, dan pembaruan hukum terkait perkebunan dan juga melakukan audit perijinan usaha perkebunan.

Pemerintah juga diminta agar untuk menghentikan praktek perbudakan modern dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di perkebunan sawit.

Meskipun ada tiga hal menurut DPR yang menjadikan RUU ini penting yaitu RUU ini akan memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan kelapa sawit, dan sebagai jalan keluar carut marutnya kebijakan di sektor ini.

Namun RUU Perkelapasawitan, menurut Inda Fatinaware dari Sawit Watch hanya akan memperparah ketidaksingkronan kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum dalam sektor ini.

Alih alih memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupkan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat.

Menurutnya, materi yang diatur di dalam RUU Perkelapasawitan sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Perlindungan dan Petani.

Namun sayangnya, tambah Inda RUU Perkelapasawitan tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara kedua undang-undang tersebut di atas, sehingga potensial melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945.

“RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak singkron dengan kehendak pemerintah menaikkan pendapatan negara,” tegas Inda dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/4).

Gunawan dari IHCS menambahkan, yang dibutuhkan petani pekebun adalan dukungan modal, kepastian harga, penyuluhan budidaya kelapa sawit yang baik dan benar.

“Selain hal yang bersifat materiil, secara formil minimnya keterlibatan masyarakat, khusunya serikat tani dan organisasi pembela hak petani dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, termasuk sejauhmana koordinasi lintas DPR-Pemerintah dan antar instansi pemerintah terkait,” ujarnya.

Gunawan juga meminta agar Pemerintah menyempurnakan Undang Undang Perkebunan yang ada saat ini, untuk memecahkan kesenjangan, masalah lingkungan khususnya dalam praktek perkebunan.

Serta memperkuat perkebunan rakyat untuk merubah perkebunan agar lestari dan berkeadilan sosial, memperhatikan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...
Sinabung Erupsi, DPR Sarankan BNPB dengan BPBD Berkoordinasi
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 15:56 WIB

Sinabung Erupsi, DPR Sarankan BNPB dengan BPBD Berkoordinasi

Ratusan warga Selandi Lama, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang berjarak sekitar radius 4 Kilometer dari puncak Gunung Sinabung ...
Pimpinan KPK Harap Pelaku Teror Air Keras Novel Segera Ditangkap
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 15:49 WIB

Pimpinan KPK Harap Pelaku Teror Air Keras Novel Segera Ditangkap

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif mengucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan simpati yang diberikan oleh masyarakat ...
Novel Baswedan: Teror Ini Jadi Penyemangat Saya Berantas Korupsi
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 15:25 WIB

Novel Baswedan: Teror Ini Jadi Penyemangat Saya Berantas Korupsi

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan tidak ingin penyerangan terhadapnya ini menjadi sebuah kelemahan dalam memberantas korupsi."Tetapi saya ...