Minggu, 22 April 2018 | 11.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 19:53 WIB

IMG-21992

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah. (kiniinews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – KPK memastikan tidak akan mencabut status pencekalan terhadap Setya Novanto meski Ketua DPR itu sudah mengajukan permintaan pencabutan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM.

“Kita tetap melakukan pencekalan, karena surat keputusan sudah ada,” tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Febri menyebutkan keputusan pencekalan terhadap Novanto sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) b UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan terhadap Novanto berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dilakukan untuk mendalami perannya dalam pengusutan kasus dugaan suap mega proyek e-KTP dengan tersangka Andi Narogong.

Menurut Febri, KPK sangat menghindari perlakuan khusus terhadap siapa pun, termasuk Ketua DPR yang kini dijabat Novanto.

“Jadi saya pikir, kita menghindari perlakuan khusus pada jabatan seseorang, kecuali itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Jadi perlakuan khusus karena orang menjabat lebih tinggi dari lainnya, saya kira kurang tepat,” tambahnya.

Febri menegaskan, sepanjang penanganan kasus e-KTP, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, KPK sudah meminta kepada pihak Ditjen Imigrasi untuk mencegah sejumlah orang ke luar negeri saat status mereka masih sebagai saksi.

“AA (Andi Agustinus) saat masih saksi juga sudah kita cegah ke luar negeri. Sebelumnya sudah ada lebih 10 orang kita cegah dalam kasus e-KTP, dimulai ketika penyidikan tahun 2014,” tukasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...