Senin, 20 November 2017 | 22.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 19:53 WIB

IMG-21992

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah. (kiniinews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – KPK memastikan tidak akan mencabut status pencekalan terhadap Setya Novanto meski Ketua DPR itu sudah mengajukan permintaan pencabutan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM.

“Kita tetap melakukan pencekalan, karena surat keputusan sudah ada,” tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Febri menyebutkan keputusan pencekalan terhadap Novanto sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) b UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan terhadap Novanto berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dilakukan untuk mendalami perannya dalam pengusutan kasus dugaan suap mega proyek e-KTP dengan tersangka Andi Narogong.

Menurut Febri, KPK sangat menghindari perlakuan khusus terhadap siapa pun, termasuk Ketua DPR yang kini dijabat Novanto.

“Jadi saya pikir, kita menghindari perlakuan khusus pada jabatan seseorang, kecuali itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Jadi perlakuan khusus karena orang menjabat lebih tinggi dari lainnya, saya kira kurang tepat,” tambahnya.

Febri menegaskan, sepanjang penanganan kasus e-KTP, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, KPK sudah meminta kepada pihak Ditjen Imigrasi untuk mencegah sejumlah orang ke luar negeri saat status mereka masih sebagai saksi.

“AA (Andi Agustinus) saat masih saksi juga sudah kita cegah ke luar negeri. Sebelumnya sudah ada lebih 10 orang kita cegah dalam kasus e-KTP, dimulai ketika penyidikan tahun 2014,” tukasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...