Rabu, 26 Juli 2017 | 03.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 19:53 WIB

IMG-21992

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah. (kiniinews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – KPK memastikan tidak akan mencabut status pencekalan terhadap Setya Novanto meski Ketua DPR itu sudah mengajukan permintaan pencabutan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM.

“Kita tetap melakukan pencekalan, karena surat keputusan sudah ada,” tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Febri menyebutkan keputusan pencekalan terhadap Novanto sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) b UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan terhadap Novanto berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dilakukan untuk mendalami perannya dalam pengusutan kasus dugaan suap mega proyek e-KTP dengan tersangka Andi Narogong.

Menurut Febri, KPK sangat menghindari perlakuan khusus terhadap siapa pun, termasuk Ketua DPR yang kini dijabat Novanto.

“Jadi saya pikir, kita menghindari perlakuan khusus pada jabatan seseorang, kecuali itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Jadi perlakuan khusus karena orang menjabat lebih tinggi dari lainnya, saya kira kurang tepat,” tambahnya.

Febri menegaskan, sepanjang penanganan kasus e-KTP, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, KPK sudah meminta kepada pihak Ditjen Imigrasi untuk mencegah sejumlah orang ke luar negeri saat status mereka masih sebagai saksi.

“AA (Andi Agustinus) saat masih saksi juga sudah kita cegah ke luar negeri. Sebelumnya sudah ada lebih 10 orang kita cegah dalam kasus e-KTP, dimulai ketika penyidikan tahun 2014,” tukasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...