Selasa, 26 September 2017 | 18.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Pencekalan Terhadap Novanto Tak akan Dicabut

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 April 2017 - 19:53 WIB

IMG-21992

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah. (kiniinews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – KPK memastikan tidak akan mencabut status pencekalan terhadap Setya Novanto meski Ketua DPR itu sudah mengajukan permintaan pencabutan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM.

“Kita tetap melakukan pencekalan, karena surat keputusan sudah ada,” tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Febri menyebutkan keputusan pencekalan terhadap Novanto sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) b UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan terhadap Novanto berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dilakukan untuk mendalami perannya dalam pengusutan kasus dugaan suap mega proyek e-KTP dengan tersangka Andi Narogong.

Menurut Febri, KPK sangat menghindari perlakuan khusus terhadap siapa pun, termasuk Ketua DPR yang kini dijabat Novanto.

“Jadi saya pikir, kita menghindari perlakuan khusus pada jabatan seseorang, kecuali itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Jadi perlakuan khusus karena orang menjabat lebih tinggi dari lainnya, saya kira kurang tepat,” tambahnya.

Febri menegaskan, sepanjang penanganan kasus e-KTP, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, KPK sudah meminta kepada pihak Ditjen Imigrasi untuk mencegah sejumlah orang ke luar negeri saat status mereka masih sebagai saksi.

“AA (Andi Agustinus) saat masih saksi juga sudah kita cegah ke luar negeri. Sebelumnya sudah ada lebih 10 orang kita cegah dalam kasus e-KTP, dimulai ketika penyidikan tahun 2014,” tukasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...