Rabu, 17 Januari 2018 | 19.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Divonis Tiga Tahun Penjara, Petinggi PT EKP Nyatakan Pikir-pikir

Divonis Tiga Tahun Penjara, Petinggi PT EKP Nyatakan Pikir-pikir

Reporter : Fadilah | Senin, 17 April 2017 - 13:45 WIB

IMG-22035

Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan pajak, Ramapanicker Rajamohanan Nair, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta(Antara/Wahyu Putro A).

JAKARTA, kini.co.id – Director Country PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menghukumnya tiga tahun penjara, Senin, (17/4/2017).

Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar Butar menjatuhkan vonis terhadap Rajamohanan 3 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.

Rajamohanan dinilai terbukti secara sah memberikan uang suap kepada Handang Soekarno sebanyak US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar.

Suap diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN), masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Usai vonis, majelis hakim memberikan kesempatan Mohan untuk menanggapi vonis tersebut.

Mohan dengan baju batiknya melenggang menuju penasihat hukumnya yang berada di sisi kanan. Setelah berunding, Mohan memutuskan agar penasihat hukumnya menjawab pernyataan hakim.

“Terima kasih, Yang Mulia. Kami memutuskan pikir-pikir terlebih dahulu,” kata Samsul Huda, penasihat hukum Mohan.

Hal yang sama berlaku bagi jaksa penuntut umum (JPU) yang pada persidangan itu berjumlah tiga tim dari KPK.

“Kami juga memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu yang mulia,” ucap Jaksa Ali Fikri.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...