Rabu, 26 Juli 2017 | 03.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bendung Hoax, Ratusan Media Online Deklarasikan AMSI

Bendung Hoax, Ratusan Media Online Deklarasikan AMSI

Senin, 17 April 2017 - 13:51 WIB

IMG-22036

Hoax. (ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengelola dan pimpinan media digital online membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dalam membendung berita palsu atau hoax yang sulit dikendalikan.

Rencananya, AMSI akan dideklarasikan pada Selasa (18/04) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

AMSI yang diprakarsai oleh 26 media pendiri yang saat ini anggotanya sudah mencapai 143 media digital.

“AMSI concern terhadap konten yang akurat, tidak berniat buruk, serta sesuai dengan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Media Siber,” ujar Maryadie, Steering Comittee Deklarasi AMSI dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/4).

Dalam deklarasinya besok, akan dibacakan pernyataan Komunike Bersama dari para pendiri dan anggota, yang selanjutnya menjadi dasar visi, misi, dan program AMSI. Menurut Maryadie, AMSI ditargetkan menjadi wadah diksusi untuk mendorong jurnalisme siber yang tak hanya sesuai etik tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.

AMSI saat ini masih dalam bentuk Dewan Presidium yang diketuai oleh Pemimpin Redaksi merdeka.com Wenseslaus Manggut dengan 24 anggota yang merupakan pemimpin redaksi media online.

Paling lambat tiga bulan usai deklarasi, Dewan Presidium bakal menggelar Musyawarah Nasional untuk membentuk pengurus, menyusun AD/ART, dan program kerja.

“AMSI akan menjadi stakeholder Dewan Pers, dan diharapkan terlibat aktif membahas regulasi dan tata kelola media digital,” kata Maryadie.

Sebelum deklarasi, akan diselenggarakan diskusi bertema “Profesionalisme Media Siber di Tengah Belantara Hoax”, dengan lima pemateri. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Direktur Cyber Crime Bareskrim Polri Komisaris Besar Fadil Imran, Wensaslaus, dan Public Policy Lead Twitter Indonesia Agung Yudha.

Organisasi ini, lanjut Maryadie, akan memiliki kedudukan yang setara dengan stakeholder Dewan Pers yang sudah lebih dulu ada seperti Serikat Penerbitan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

AMSI juga diharapkan terlibat aktif dalam membahas berbagai regulasi dan tata kelola media digital bersama dengan pemegang kepentingan lainnnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...