Rabu, 17 Januari 2018 | 19.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Perintahkan Tindaklanjuti Temuan BPK

Jokowi Perintahkan Tindaklanjuti Temuan BPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 April 2017 - 14:54 WIB

IMG-22037

Presiden Jokowi bertemu Ketua BPK di Istana (Setkab)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta Mentri dan Kepala Lembaga Negara agar menindaklanjuti temuan BPK yang mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp19,48 triliun.

Presiden berharap temuan ditindaklanjuti agar jalannya pemerintahan berlangsung transparan dan terpercaya (kredibel).

Sek‎retaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi‎ telah mengintruksikan kementerian dan lembaga itu agar segara menindaklanjuti berbagai temuan tersebut.

“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK di Istana Negara, Senin (17/4).

Salah satu contoh, lanjut Pramono, misalnya kementerian atau lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.

Pemerintah daerah juga, tambah Pramono telah diminta untuk terus meningkatkan opini laporan keuangan daerah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Sekira 58% pemerintah daerah telah menerima WTP dari hasil audit BPK.

“Harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” paparnya.

Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...