Selasa, 24 April 2018 | 00.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Perintahkan Tindaklanjuti Temuan BPK

Jokowi Perintahkan Tindaklanjuti Temuan BPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 April 2017 - 14:54 WIB

IMG-22037

Presiden Jokowi bertemu Ketua BPK di Istana (Setkab)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta Mentri dan Kepala Lembaga Negara agar menindaklanjuti temuan BPK yang mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp19,48 triliun.

Presiden berharap temuan ditindaklanjuti agar jalannya pemerintahan berlangsung transparan dan terpercaya (kredibel).

Sek‎retaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi‎ telah mengintruksikan kementerian dan lembaga itu agar segara menindaklanjuti berbagai temuan tersebut.

“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK di Istana Negara, Senin (17/4).

Salah satu contoh, lanjut Pramono, misalnya kementerian atau lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.

Pemerintah daerah juga, tambah Pramono telah diminta untuk terus meningkatkan opini laporan keuangan daerah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Sekira 58% pemerintah daerah telah menerima WTP dari hasil audit BPK.

“Harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” paparnya.

Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...