Rabu, 26 Juli 2017 | 13.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Lieus Mengaku Heran dengan Hukum di Indonesia

Lieus Mengaku Heran dengan Hukum di Indonesia

Rabu, 19 April 2017 - 00:47 WIB

IMG-22077

Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma mengaku heran ada orang yang seharusnya dihukum karena jelas melakukan pelanggaran namun hingga saat ini masih bebas berkeliaran.

Bahkan ada yang jelas tidak bersalah karena hanya ingin menyampaikan pendapatnya justru sebaliknya mendapatkan hukuman seperti yang dialami oleh para tersangka makar jilid 1 dan 2.

“Inilah hukum yang terjadi saat ini di Indonesia, hanya ingin menyampaikan pendapatnya dituduh makar. Begitu pula dengan yang nemimpa sosok Dahlan Iskan yang menghadapi proses hukum dengan kasus yang mengada-ada,” ujar Liues dalam acara bertajuk ‘Tumpeng Cinta untuk Dahlan’ di di Resto Tjikinii Lima, Jakarta, Selasa (18/4) malam.

Menurutnya apa yang dialami mantan Menteri BUMN itu bisa saja karena memang ‘dikerjain’ oleh penguasa saat ini.

Namun demikian, Lieus mengaku masih menaruh harapan besar kepada penegak hukum.

Pasalnya, penegak hukum ada yang masih mempunyai hati nurani. Seperti gugatan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh nelayan di mana enam kasus dimenangkan oleh nelayan.

“Artinya masih ada harapan. Kalau saja hakim Pengadilan Tata Usaha Negara itu silau dengan uang, bisa saja nelayan dikalahkan. Begitu pula untuk kasus Dahlan Iskan, semoga masih ada hati nurani dari penegak hukum. Tapi jangan menjadikannya sebagai korban.”

“Maka dari itu, jika boleh memberikan saran sebaiknya agar posisi Jaksa Agung jangan lagi diisi oleh kader partai politik. Karena bisa kacau hukum di negeri ini,” tambahnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...