Rabu, 17 Januari 2018 | 19.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Lieus Mengaku Heran dengan Hukum di Indonesia

Lieus Mengaku Heran dengan Hukum di Indonesia

Rabu, 19 April 2017 - 00:47 WIB

IMG-22077

Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma mengaku heran ada orang yang seharusnya dihukum karena jelas melakukan pelanggaran namun hingga saat ini masih bebas berkeliaran.

Bahkan ada yang jelas tidak bersalah karena hanya ingin menyampaikan pendapatnya justru sebaliknya mendapatkan hukuman seperti yang dialami oleh para tersangka makar jilid 1 dan 2.

“Inilah hukum yang terjadi saat ini di Indonesia, hanya ingin menyampaikan pendapatnya dituduh makar. Begitu pula dengan yang nemimpa sosok Dahlan Iskan yang menghadapi proses hukum dengan kasus yang mengada-ada,” ujar Liues dalam acara bertajuk ‘Tumpeng Cinta untuk Dahlan’ di di Resto Tjikinii Lima, Jakarta, Selasa (18/4) malam.

Menurutnya apa yang dialami mantan Menteri BUMN itu bisa saja karena memang ‘dikerjain’ oleh penguasa saat ini.

Namun demikian, Lieus mengaku masih menaruh harapan besar kepada penegak hukum.

Pasalnya, penegak hukum ada yang masih mempunyai hati nurani. Seperti gugatan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh nelayan di mana enam kasus dimenangkan oleh nelayan.

“Artinya masih ada harapan. Kalau saja hakim Pengadilan Tata Usaha Negara itu silau dengan uang, bisa saja nelayan dikalahkan. Begitu pula untuk kasus Dahlan Iskan, semoga masih ada hati nurani dari penegak hukum. Tapi jangan menjadikannya sebagai korban.”

“Maka dari itu, jika boleh memberikan saran sebaiknya agar posisi Jaksa Agung jangan lagi diisi oleh kader partai politik. Karena bisa kacau hukum di negeri ini,” tambahnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...