Senin, 24 Juli 2017 | 03.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara Terbukti Menodakan Agama

Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara Terbukti Menodakan Agama

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 12:12 WIB

IMG-22110

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang ke-18 (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Gubernur erdakwa DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan masa percobaan dua tahun.

“Menuntut supaya majekis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun,” ujar Ketua Tim Jaksa, Ali Mukartono, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, (20/4/2017).

Dalam tuntutannya, Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 156 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif,” ucapnya.

Penyebutan surat Al Maidah tersebut dinilai oleh Jaksa dikaitkan Ahok dengan pilkada DKI Jakarta.

Lebih jelasnya, kalimat Ahok yang dianggap menodai agama yakni ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, tidak apa-apa’.

Sebelumnya, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156a KUHP. Namun, Ahok dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal tersebut.

Sebagai informasi, dalam Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertahankan Setya Novanto Disesalkan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 01:59 WIB

Pertahankan Setya Novanto Disesalkan

Sejumlah kader muda internal Partai Golongan Kaarya (Golkar) menyayangkan sikap dewan pakar partai yang masih tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ...
Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB  Tak Ikut -Ikutan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 00:30 WIB

Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB Tak Ikut -Ikutan

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan perombakan kabinet atau 'reshuffle' merupakan hak prerogatif dari Presiden, untuk ia partainya tidak ...
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...