Jumat, 24 November 2017 | 10.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara Terbukti Menodakan Agama

Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara Terbukti Menodakan Agama

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 12:12 WIB

IMG-22110

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang ke-18 (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Gubernur erdakwa DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan masa percobaan dua tahun.

“Menuntut supaya majekis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun,” ujar Ketua Tim Jaksa, Ali Mukartono, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, (20/4/2017).

Dalam tuntutannya, Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 156 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif,” ucapnya.

Penyebutan surat Al Maidah tersebut dinilai oleh Jaksa dikaitkan Ahok dengan pilkada DKI Jakarta.

Lebih jelasnya, kalimat Ahok yang dianggap menodai agama yakni ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, tidak apa-apa’.

Sebelumnya, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156a KUHP. Namun, Ahok dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal tersebut.

Sebagai informasi, dalam Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polisi Ungkap Penyebab Benjolnya Kepala Setnov Saat Insiden Tiang Listrik
Hukum - Jumat, 24 November 2017 - 09:54 WIB

Polisi Ungkap Penyebab Benjolnya Kepala Setnov Saat Insiden Tiang Listrik

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait kecelakaan menabrak tiang listrik beberapa waktu lalu.Dalam pemeriksaan ...
Kondisi Mulai Kondusif, 806 Pengungsi Papua Bakal Dipulangkan
Peristiwa - Jumat, 24 November 2017 - 09:21 WIB

Kondisi Mulai Kondusif, 806 Pengungsi Papua Bakal Dipulangkan

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai suasana setelah insiden Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah mulai kondusif.Untuk itu, 806 ...
Horas! 30 Raja Manortor di Horja Godang Kahiyang-Bobby
Peristiwa - Jumat, 24 November 2017 - 09:09 WIB

Horas! 30 Raja Manortor di Horja Godang Kahiyang-Bobby

Acara ngunduh mantu anak Presiden Jokowi digelar hari ini, Jumat (24/11/2017).Tabuhan gordang sambilan pun mulai terdengar tanda dimulainya prosesi manyantani ...
Dirjen Dukcapil: Daerah bisa beli printer sendiri jika ingin cepat cetak e-KTP
Peristiwa - Kamis, 23 November 2017 - 22:44 WIB

Dirjen Dukcapil: Daerah bisa beli printer sendiri jika ingin cepat cetak e-KTP

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pihaknya fokus mengerjakan tiga hal ...
Setnov dicecar 21 pertanyaan terkait kecelakaan tabrak tiang listrik
Peristiwa - Kamis, 23 November 2017 - 22:16 WIB

Setnov dicecar 21 pertanyaan terkait kecelakaan tabrak tiang listrik

Penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polda Metro Jaya memeriksa Setya Novanto selama kurang lebih dua jam.Setya Novanto diperiksa sebagai saksi ...
Kemenperin perdalam struktur industri farmasi nasional
Ekonomi - Kamis, 23 November 2017 - 19:33 WIB

Kemenperin perdalam struktur industri farmasi nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya ...