Senin, 24 Juli 2017 | 03.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Dituntut Satu Tahun Penjara, Ahok Ajukan Pledoi

Dituntut Satu Tahun Penjara, Ahok Ajukan Pledoi

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 12:13 WIB

IMG-22111

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang ke-18 (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan secara tertulis baik melalui kuasa hukumnya maupun pledoi dirinya sendiri atas tuntutan 1 tahun penjara yang dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam sidang yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, (20/4/2017).

“Kami akan ajukan pledoi masing-masing,” ujar Ahok.

Usai mendengar pernyataan Ahok, Ketua Majelis Hakim; Dwiarso Budi mengatakan, sidang dengan agenda pembacaab pledoi akan digelar pada Selasa, (25/4/2017).

Sebelumnya JPU menuntut agar Ahok dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Dalam tuntutannya, Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Penyebutan surat Al Maidah tersebut dinilai oleh Jaksa dikaitkan Ahok dengan pilkada DKI Jakarta.

Lebih jelasnya, kalimat Ahok yang dianggap menodai agama yakni ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, tidak apa-apa’.

Akibat perbuatannya itu, Ahok dinilai terbukti melanggar Pasal 156 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif.

Untuk diketahui, dalam Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertahankan Setya Novanto Disesalkan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 01:59 WIB

Pertahankan Setya Novanto Disesalkan

Sejumlah kader muda internal Partai Golongan Kaarya (Golkar) menyayangkan sikap dewan pakar partai yang masih tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ...
Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB  Tak Ikut -Ikutan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 00:30 WIB

Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB Tak Ikut -Ikutan

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan perombakan kabinet atau 'reshuffle' merupakan hak prerogatif dari Presiden, untuk ia partainya tidak ...
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...