Sabtu, 18 November 2017 | 17.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>FPR Desak Hentikan Kerjasama Kemitraan Strategis dengan Amerika

FPR Desak Hentikan Kerjasama Kemitraan Strategis dengan Amerika

Kamis, 20 April 2017 - 12:29 WIB

IMG-22112

Aksi FPR menolak kedatangan Wapres AS, Mike Pence (Ali)

Jakarta, kini.co.id – Front Perjuangan Rakyat (FPR), menolak kedatangan Wakil Presiden AS, Mike Pence ke Indonesia pada 19-20 April 2017, karena dinilai merupakan usaha imperialis AS untuk semakin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap Indonesia serta regional Asia Pasifik.

Pertemuan Mike Pence dengan Presiden Jokowi dalam membahas kelanjutan Kemitraan Strategis AS-Indonesia (yang pernah ditandatangani di tahun 2015) hanya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang harus patuh terhadap dikte ekonomi, politik, dan keamanan imperialis AS.

Selain menolak kedatangan Mike Pence, FPR juga mendesak Pemerintah agara menghentikan kelanjutan kerjasama komprehensif strategis (Kemitraan Strategis) antara AS Indonesia yang khianat terhadap rakyat Indonesia.

“Hentikan campur tangan dan intervensi militer AS di Suriah serta provokasi perang imperialis AS terhadap rakyat Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK),” ujar Koordinator FPR, Rudi HB Daman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/4).

Ditambahkannya, pihaknya meminta agar AS menghentikan seluruh agresi, intervensi, dan provokasi perang imperialisnya terhadap negeri-negeri yang mempertahankan kedaulatan negerinya.

“Kami juga mendukung perjuangan buruh dan rakyat Amerika Serikat menentang kebijakan neo-fasisme, anti orang asing, rasis, Islam Phobia oleh Donad Trump, serta mendukung seluruh perjuangan rakyat tertindas dunia menentang agresi dan intervensi AS,”

“Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan Anti-Imperialis AS tanpa henti dan seluruh kebijakan pemerintah (ekonomi, politik, kebudayaan, dan keamanan) yang merupakan implementasi skema neo-liberal dan neo-fasis imperialis Amerika Serikat yang ingin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap rakyat Indonesia,” tambahnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...