Sabtu, 18 November 2017 | 17.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tuntutan Terhadap Ahok Tak Adil

Tuntutan Terhadap Ahok Tak Adil

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 13:44 WIB

IMG-22117

Sidang tuntutan Ahok (Ant)

Jakarta, kini.co.id – Tuntutan JPU terhadap Basuki T Purnama alias 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun adalah, sama artinya adalah Ahok bebas alias tidak ditahan.

Demikian pernyataan pengamat hukum, Nicholay Aprilindo.

Dengan tuntutan tersebut Nicholay menilai tuntutan JPU penuh dengan keragu-raguan. Padahal dalam tuntutan, perbuatan Ahok menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Tuntutan ini mencederai rasa keadilan, berdasarkan yurisprudensi ini juga jauh dari keadilan,” ujar Nicholay, Kamis (20/4).

Katib Syuriyah PBNU Asrorun Niam juga menyampaikan hal senada terhadap tuntutan jaksa itu.

Asrorun Niam menilai JPU harus lebih profesional dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Menurutnya, Jaksa bukan hanya basi-basi dalam menuntut tetapi juga perlu menyerap rasa keadilan masyarakat.

“jelas tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...