Senin, 24 Juli 2017 | 03.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Alasan Jaksa Hanya Tuntut Ahok Satu Tahun

Ini Alasan Jaksa Hanya Tuntut Ahok Satu Tahun

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 16:06 WIB

IMG-22126

Ahok saat tuntutan. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – JPU (Jaksa Penuntut Umum) mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan pada ucapan terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu. Hal tersebutlah yang membuat JPU tidak menerapkan Pasal 156a KUHP dalam melakukan penuntutan.

“Pasal 156 huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156 huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo,” jelas Anggota JPU, Andri Wiranova, di Jakarta, Kamis, (20/4/2017).

Andri kemudian menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 huruf a UU Nomor 1/PNPS 1965, seseorang dapat dinyatakan telah menistakan agama karena adanya unsur niat. Sedangkan niat Ahok ditujukan pada orang lain.

“Ketika mengikuti Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung 2007 sampai dengan Pilkada DKI 2017, maka terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan pada orang lain atau elit politik dalam kontes Pilkada,” tambahnya.

Sebagai informasi, Ahok sebelumnya didakwa dengan dua Pasal, Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Namun saat penuntutan hari ini, Ahok hanya dituntut menggunakan Pasal 156 KUHP dengan pidana penjara satu tahun dengan percobaan dua tahun.

Untuk diketahui, dalam Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertahankan Setya Novanto Disesalkan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 01:59 WIB

Pertahankan Setya Novanto Disesalkan

Sejumlah kader muda internal Partai Golongan Kaarya (Golkar) menyayangkan sikap dewan pakar partai yang masih tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ...
Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB  Tak Ikut -Ikutan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 00:30 WIB

Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB Tak Ikut -Ikutan

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan perombakan kabinet atau 'reshuffle' merupakan hak prerogatif dari Presiden, untuk ia partainya tidak ...
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...