Jumat, 24 November 2017 | 10.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Alasan Jaksa Hanya Tuntut Ahok Satu Tahun

Ini Alasan Jaksa Hanya Tuntut Ahok Satu Tahun

Reporter : Fadilah | Kamis, 20 April 2017 - 16:06 WIB

IMG-22126

Ahok saat tuntutan. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – JPU (Jaksa Penuntut Umum) mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan pada ucapan terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu. Hal tersebutlah yang membuat JPU tidak menerapkan Pasal 156a KUHP dalam melakukan penuntutan.

“Pasal 156 huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156 huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo,” jelas Anggota JPU, Andri Wiranova, di Jakarta, Kamis, (20/4/2017).

Andri kemudian menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 huruf a UU Nomor 1/PNPS 1965, seseorang dapat dinyatakan telah menistakan agama karena adanya unsur niat. Sedangkan niat Ahok ditujukan pada orang lain.

“Ketika mengikuti Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung 2007 sampai dengan Pilkada DKI 2017, maka terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan pada orang lain atau elit politik dalam kontes Pilkada,” tambahnya.

Sebagai informasi, Ahok sebelumnya didakwa dengan dua Pasal, Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Namun saat penuntutan hari ini, Ahok hanya dituntut menggunakan Pasal 156 KUHP dengan pidana penjara satu tahun dengan percobaan dua tahun.

Untuk diketahui, dalam Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polisi Ungkap Penyebab Benjolnya Kepala Setnov Saat Insiden Tiang Listrik
Hukum - Jumat, 24 November 2017 - 09:54 WIB

Polisi Ungkap Penyebab Benjolnya Kepala Setnov Saat Insiden Tiang Listrik

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait kecelakaan menabrak tiang listrik beberapa waktu lalu.Dalam pemeriksaan ...
Kondisi Mulai Kondusif, 806 Pengungsi Papua Bakal Dipulangkan
Peristiwa - Jumat, 24 November 2017 - 09:21 WIB

Kondisi Mulai Kondusif, 806 Pengungsi Papua Bakal Dipulangkan

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai suasana setelah insiden Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah mulai kondusif.Untuk itu, 806 ...
Horas! 30 Raja Manortor di Horja Godang Kahiyang-Bobby
Peristiwa - Jumat, 24 November 2017 - 09:09 WIB

Horas! 30 Raja Manortor di Horja Godang Kahiyang-Bobby

Acara ngunduh mantu anak Presiden Jokowi digelar hari ini, Jumat (24/11/2017).Tabuhan gordang sambilan pun mulai terdengar tanda dimulainya prosesi manyantani ...
Dirjen Dukcapil: Daerah bisa beli printer sendiri jika ingin cepat cetak e-KTP
Peristiwa - Kamis, 23 November 2017 - 22:44 WIB

Dirjen Dukcapil: Daerah bisa beli printer sendiri jika ingin cepat cetak e-KTP

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pihaknya fokus mengerjakan tiga hal ...
Setnov dicecar 21 pertanyaan terkait kecelakaan tabrak tiang listrik
Peristiwa - Kamis, 23 November 2017 - 22:16 WIB

Setnov dicecar 21 pertanyaan terkait kecelakaan tabrak tiang listrik

Penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polda Metro Jaya memeriksa Setya Novanto selama kurang lebih dua jam.Setya Novanto diperiksa sebagai saksi ...
Kemenperin perdalam struktur industri farmasi nasional
Ekonomi - Kamis, 23 November 2017 - 19:33 WIB

Kemenperin perdalam struktur industri farmasi nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya ...