Sabtu, 18 November 2017 | 17.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Anies: Nasib ‘Surga Dunia’ Tergantung Perda DKI

Anies: Nasib ‘Surga Dunia’ Tergantung Perda DKI

Kamis, 20 April 2017 - 19:11 WIB

IMG-22135

Anies Baswedan di Partai Perindo (KiniNews/Anisah)

Jakarta, kini.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan nasib ‘Surga Dunia’ Lantai Tujuh atau Hotel dan Spa Alexis sangat bergantung pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Jika keberadaan ‘Surga Dunia’ itu dinilai melanggar, maka tentunya akan ditutup oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau memang melanggar Perda ya ditutuplah. Kan aturannya begitu. Menutup itu karena ada pelanggaran,” tegas Anies di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

Anies menegaskan komitmennya setelah nanti dilantik resmi sebagai Gubernur DKI Jakarta akan melaksanakan perda dalam setiap kebijakan.

“Komitmen kita melaksanakan perda. Jadi semua pelanggaran akan kita tindak dan perda itulah yang menjadi pegangan,” ujarnya.

Wacana penutupan ‘Surga Dunia’ itu mengemuka dalam debat Pilgub DKI pada 13 Januari 207. Dimana Anies menyebutkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Anies berjanji untuk melaksanakan perda tersebut tanpa pandang bulu, termasuk soal penutupan ‘Surga Dunia’ Lantai Tujuh Hotel Alexis itu.

Lantas seperti apa isi Perda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum No 8 tahun 2007.

Dalam pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang (a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, (b) menjadi penjaja seks komersial dan (c) memakai jasa penjaja seks komersial.

Hotel Alexis sebagai salah satu jasa kepariwisataan juga diatur dalam Perda DKI Jakarta No.10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan, dimana dalam Pasal 35 ayat (2) huruf (a) bahwa setiap penyelenggaraan kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya, (b) menggunakan tenaga kerja dibawa umur, (c) menggunakan tenaga kerja warga negara asing.

Lantas akankah rencana penutupan ‘Surga Dunia’ yang kian santer mengemuka saat ini adalah dasarnya kedua perda tersebut ?.

Kita tunggu saja janji Anies Baswedan setelah resmi dilantik, apakah ‘Surga Dunia’ Lantai Tujuh, yang merupakan tempat hiburan bagi mereka yang berkantong tebal itu akan ditutup atau hanya sekedar janji kampanye saja.***

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...