Jumat, 27 April 2018 | 00.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 21 April 2017 - 14:45 WIB

IMG-22149

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyurati Panglima TNI, Gatot Nurmayanto dan Pusat POM (Polisi Militer) TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Arie Sudewo sebagai saksi di persidangan pemberian suap kepada pejabat Bakamla.

“Kemarin, pimpinan KPK sudah bersurat kepada Panglima (TNI) supaya minta bantuannya untuk memerintahkan yang bersangkutan (Arie Sudewo) untuk hadir di persidangan,” tutur Jaksa KPK, Kiky Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat, (21/4/2017).

Diketahui, hari ini Arie Sudewo kembali dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Namun lagi-lagi, Ia tak memenuhi panggilan tersebut.

Pada pemanggilan pertama, Arie berhalangan hadir lantaran sedang ada dinas di Manado. Sedangkan pada panggilan kali ini, Arie juga berhalangan hadir karena sedang dinas di Australia.

“Dan barusan, di sidang kami minta waktu pemanggilan satu kali lagi disertai dengan penetapan yang sudah disetujui oleh majelis hakim,” ucap Kiky.

Dalam persidangan kasus ini, pihak swasta bernama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi juga kerap mangkir seperti Arie. Ini merupakan yang ketiga kalinya, Ali mangkir dari jadwal yang telah ditetapkan oleh jaksa.

Kiky kemudian menambahkan, kehadiran Arie dan Kiky sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah fakta persidangan yang pernah diungkap oleh saksi-saksi sebelumnya di muka sidang.

Diketahui, dua anak buah Fahmi Darmawansyah, yakni Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta didakwa menyuap empat pejabat Bakamla sebesar US$ 209.500, US$ 78.500, dan Rp 120 juta. Suap tersebut diberikan terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Keempat pejabat penerima suap itu adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 78,500.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 5,000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104,500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Dalam dakwaan tersebut, dijabarkan juga peran Arie Soedewo. Arie disebut Jaksa sebagai pihak yang mengatur jatah proyek pengadaan monitoring satelite di Bakamla.

Pasalnya Arie yang membahas jatah 7,5% untuk Bakamla dalam proyek Rp 222 miliar yang dimenangi perusahaan Fahmi dengan Plt Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi. Pembahasan fee saat itu dilakukan di ruangan Arie pada Oktober 2016.

Ari Soedewo kemudian meminta agar fee sebesar 2% dibayarkan lebih dulu. Arie juga kemudian meminta Eko Susilo Hadi membicarakan fee 2% itu kepada dua pegawai PT Merial Esa, yakni Hardy Stefanus dan Adami Okta. Permintaan itu kemudian disetujui oleh Adami Okta.

Setelah itu, Arie menyampaikan kepada Eko Susilo untuk memberi Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, masing-masing Rp 1 miliar.

Eko Susilo kemudian menindaklanjutinya, dan meminta kepada Adami Okta agar uang yang diberikan dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Hal itu kemudian dipenuhi seluruhnya oleh Adami Okta.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...