Senin, 24 Juli 2017 | 03.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 21 April 2017 - 14:45 WIB

IMG-22149

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyurati Panglima TNI, Gatot Nurmayanto dan Pusat POM (Polisi Militer) TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Arie Sudewo sebagai saksi di persidangan pemberian suap kepada pejabat Bakamla.

“Kemarin, pimpinan KPK sudah bersurat kepada Panglima (TNI) supaya minta bantuannya untuk memerintahkan yang bersangkutan (Arie Sudewo) untuk hadir di persidangan,” tutur Jaksa KPK, Kiky Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat, (21/4/2017).

Diketahui, hari ini Arie Sudewo kembali dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Namun lagi-lagi, Ia tak memenuhi panggilan tersebut.

Pada pemanggilan pertama, Arie berhalangan hadir lantaran sedang ada dinas di Manado. Sedangkan pada panggilan kali ini, Arie juga berhalangan hadir karena sedang dinas di Australia.

“Dan barusan, di sidang kami minta waktu pemanggilan satu kali lagi disertai dengan penetapan yang sudah disetujui oleh majelis hakim,” ucap Kiky.

Dalam persidangan kasus ini, pihak swasta bernama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi juga kerap mangkir seperti Arie. Ini merupakan yang ketiga kalinya, Ali mangkir dari jadwal yang telah ditetapkan oleh jaksa.

Kiky kemudian menambahkan, kehadiran Arie dan Kiky sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah fakta persidangan yang pernah diungkap oleh saksi-saksi sebelumnya di muka sidang.

Diketahui, dua anak buah Fahmi Darmawansyah, yakni Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta didakwa menyuap empat pejabat Bakamla sebesar US$ 209.500, US$ 78.500, dan Rp 120 juta. Suap tersebut diberikan terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Keempat pejabat penerima suap itu adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 78,500.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 5,000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104,500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Dalam dakwaan tersebut, dijabarkan juga peran Arie Soedewo. Arie disebut Jaksa sebagai pihak yang mengatur jatah proyek pengadaan monitoring satelite di Bakamla.

Pasalnya Arie yang membahas jatah 7,5% untuk Bakamla dalam proyek Rp 222 miliar yang dimenangi perusahaan Fahmi dengan Plt Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi. Pembahasan fee saat itu dilakukan di ruangan Arie pada Oktober 2016.

Ari Soedewo kemudian meminta agar fee sebesar 2% dibayarkan lebih dulu. Arie juga kemudian meminta Eko Susilo Hadi membicarakan fee 2% itu kepada dua pegawai PT Merial Esa, yakni Hardy Stefanus dan Adami Okta. Permintaan itu kemudian disetujui oleh Adami Okta.

Setelah itu, Arie menyampaikan kepada Eko Susilo untuk memberi Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, masing-masing Rp 1 miliar.

Eko Susilo kemudian menindaklanjutinya, dan meminta kepada Adami Okta agar uang yang diberikan dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Hal itu kemudian dipenuhi seluruhnya oleh Adami Okta.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertahankan Setya Novanto Disesalkan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 01:59 WIB

Pertahankan Setya Novanto Disesalkan

Sejumlah kader muda internal Partai Golongan Kaarya (Golkar) menyayangkan sikap dewan pakar partai yang masih tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ...
Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB  Tak Ikut -Ikutan
Politik - Senin, 24 Juli 2017 - 00:30 WIB

Cak Imin: Reshuffle Hak Presiden, PKB Tak Ikut -Ikutan

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan perombakan kabinet atau 'reshuffle' merupakan hak prerogatif dari Presiden, untuk ia partainya tidak ...
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...