Selasa, 20 Februari 2018 | 08.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 21 April 2017 - 14:45 WIB

IMG-22149

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyurati Panglima TNI, Gatot Nurmayanto dan Pusat POM (Polisi Militer) TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Arie Sudewo sebagai saksi di persidangan pemberian suap kepada pejabat Bakamla.

“Kemarin, pimpinan KPK sudah bersurat kepada Panglima (TNI) supaya minta bantuannya untuk memerintahkan yang bersangkutan (Arie Sudewo) untuk hadir di persidangan,” tutur Jaksa KPK, Kiky Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat, (21/4/2017).

Diketahui, hari ini Arie Sudewo kembali dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Namun lagi-lagi, Ia tak memenuhi panggilan tersebut.

Pada pemanggilan pertama, Arie berhalangan hadir lantaran sedang ada dinas di Manado. Sedangkan pada panggilan kali ini, Arie juga berhalangan hadir karena sedang dinas di Australia.

“Dan barusan, di sidang kami minta waktu pemanggilan satu kali lagi disertai dengan penetapan yang sudah disetujui oleh majelis hakim,” ucap Kiky.

Dalam persidangan kasus ini, pihak swasta bernama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi juga kerap mangkir seperti Arie. Ini merupakan yang ketiga kalinya, Ali mangkir dari jadwal yang telah ditetapkan oleh jaksa.

Kiky kemudian menambahkan, kehadiran Arie dan Kiky sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah fakta persidangan yang pernah diungkap oleh saksi-saksi sebelumnya di muka sidang.

Diketahui, dua anak buah Fahmi Darmawansyah, yakni Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta didakwa menyuap empat pejabat Bakamla sebesar US$ 209.500, US$ 78.500, dan Rp 120 juta. Suap tersebut diberikan terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Keempat pejabat penerima suap itu adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 78,500.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 5,000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104,500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Dalam dakwaan tersebut, dijabarkan juga peran Arie Soedewo. Arie disebut Jaksa sebagai pihak yang mengatur jatah proyek pengadaan monitoring satelite di Bakamla.

Pasalnya Arie yang membahas jatah 7,5% untuk Bakamla dalam proyek Rp 222 miliar yang dimenangi perusahaan Fahmi dengan Plt Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi. Pembahasan fee saat itu dilakukan di ruangan Arie pada Oktober 2016.

Ari Soedewo kemudian meminta agar fee sebesar 2% dibayarkan lebih dulu. Arie juga kemudian meminta Eko Susilo Hadi membicarakan fee 2% itu kepada dua pegawai PT Merial Esa, yakni Hardy Stefanus dan Adami Okta. Permintaan itu kemudian disetujui oleh Adami Okta.

Setelah itu, Arie menyampaikan kepada Eko Susilo untuk memberi Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, masing-masing Rp 1 miliar.

Eko Susilo kemudian menindaklanjutinya, dan meminta kepada Adami Okta agar uang yang diberikan dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Hal itu kemudian dipenuhi seluruhnya oleh Adami Okta.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...