Rabu, 27 September 2017 | 01.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Mangkir Lagi, Pimpinan KPK Surati Panglima TNI Untuk Hadirkan Kabakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 21 April 2017 - 14:45 WIB

IMG-22149

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyurati Panglima TNI, Gatot Nurmayanto dan Pusat POM (Polisi Militer) TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Arie Sudewo sebagai saksi di persidangan pemberian suap kepada pejabat Bakamla.

“Kemarin, pimpinan KPK sudah bersurat kepada Panglima (TNI) supaya minta bantuannya untuk memerintahkan yang bersangkutan (Arie Sudewo) untuk hadir di persidangan,” tutur Jaksa KPK, Kiky Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat, (21/4/2017).

Diketahui, hari ini Arie Sudewo kembali dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Namun lagi-lagi, Ia tak memenuhi panggilan tersebut.

Pada pemanggilan pertama, Arie berhalangan hadir lantaran sedang ada dinas di Manado. Sedangkan pada panggilan kali ini, Arie juga berhalangan hadir karena sedang dinas di Australia.

“Dan barusan, di sidang kami minta waktu pemanggilan satu kali lagi disertai dengan penetapan yang sudah disetujui oleh majelis hakim,” ucap Kiky.

Dalam persidangan kasus ini, pihak swasta bernama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi juga kerap mangkir seperti Arie. Ini merupakan yang ketiga kalinya, Ali mangkir dari jadwal yang telah ditetapkan oleh jaksa.

Kiky kemudian menambahkan, kehadiran Arie dan Kiky sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah fakta persidangan yang pernah diungkap oleh saksi-saksi sebelumnya di muka sidang.

Diketahui, dua anak buah Fahmi Darmawansyah, yakni Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta didakwa menyuap empat pejabat Bakamla sebesar US$ 209.500, US$ 78.500, dan Rp 120 juta. Suap tersebut diberikan terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Keempat pejabat penerima suap itu adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 78,500.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 5,000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104,500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Dalam dakwaan tersebut, dijabarkan juga peran Arie Soedewo. Arie disebut Jaksa sebagai pihak yang mengatur jatah proyek pengadaan monitoring satelite di Bakamla.

Pasalnya Arie yang membahas jatah 7,5% untuk Bakamla dalam proyek Rp 222 miliar yang dimenangi perusahaan Fahmi dengan Plt Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi. Pembahasan fee saat itu dilakukan di ruangan Arie pada Oktober 2016.

Ari Soedewo kemudian meminta agar fee sebesar 2% dibayarkan lebih dulu. Arie juga kemudian meminta Eko Susilo Hadi membicarakan fee 2% itu kepada dua pegawai PT Merial Esa, yakni Hardy Stefanus dan Adami Okta. Permintaan itu kemudian disetujui oleh Adami Okta.

Setelah itu, Arie menyampaikan kepada Eko Susilo untuk memberi Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, masing-masing Rp 1 miliar.

Eko Susilo kemudian menindaklanjutinya, dan meminta kepada Adami Okta agar uang yang diberikan dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Hal itu kemudian dipenuhi seluruhnya oleh Adami Okta.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...