Minggu, 19 November 2017 | 02.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Komnas PA: Gubernur DKI Terpilih Harus Peduli Anak

Komnas PA: Gubernur DKI Terpilih Harus Peduli Anak

Reporter : Nur Fatimah | Sabtu, 22 April 2017 - 13:56 WIB

IMG-22158

Anies-Sandi. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pilkada DKI Jakarta telah usai dan dimenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Terkait hal itu, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengingatkan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih harus selalu peduli anak.

Hal itu karena Jakarta merupakan kota yang paling tinggi pelanggaran hak anak.

Seperti eksploitasi anak sebagai anak jalanan untuk tujuan ekonomi, perdagangan untuk seksual komersial anak, penculikan anak untuk tujuan adopsi ilegal dan tebusan, penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual bahkan diskriminasi atau perlakuan salah lainnya.

“Kita mendesak Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih agar mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota megapolitan yang sungguh-sungguh ramah dan nyaman bagi anak dan bukan retorika politik dan lauk janji-janji,” kata Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya yang diterima Kini.co.id, Sabtu (22/4/2017).

Ia mengatakan Komnas PA atau Komnas Anak sebagai lembaga representasi perlindungan anak di Indonesia, mengharapkan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di masa depan harus mampu menunjukkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dalam memberikan perlindungan anak.

“Itu mencakup hak sipil anak untuk mendapatkan akta lahir, terkuranginya jumlah anak jalanan yang terpaksa hidup dan bekerja di jalanan, terbebasnya anak dari penggunaan dan sebagai kurir Narkoba, terkuranginya anak putus sekolah dan terlindunginya anak yang hidup di daerah kumuh (slump area) serta terlindunginya anak berkebutuhan kkusus,” terangnya lagi.

Arist menyebut DKI Jakarta yang oleh Presiden Republik Indonesia sejak Juli 2015 telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak Juli 2015, tidak ada alasan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu.

“Gubernur yang terpilih harus berpihak pada anak dan memastikan hak-hak anak di daerahnya terpenuhi,” ucapnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...