Selasa, 26 September 2017 | 16.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Reporter : Rakisa | Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

IMG-22162

Penyidik KPK Novel Baswedan dipindahkan ke ruangan perawatan (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dengan air keras beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers Koalisi yang diterima, Sabtu (22/4), menjelaskan, belum terlihat upaya KPK untuk mendorong pengungkapan kasus itu secara maksimal. LSM yang tergabung itu adalah Koalisi Masyarakat Sipil Peduli terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut mereka, KPK terlihat gamang dan enggan membantu penyelidikan atas teror, penyerangan, kriminalisasi yang kuat dugaan berkaitan dengan kasus e-KTP yang tengah ditangani KPK. Sehingga koalisi KPK perlu turun tangan ikut serta menuntaskan masalah.

Kemudian pimpinan KPK diharapkan dapat membuka dan menyelidiki kembali kasus-kasus teror yang terjadi sebelumnya baik kepada Novel Baswedan maupun penyidik dan pimpinan KPK sebagai sebuah rangkaian yang sistemik.

Diketahui, polisi sudah memeriksa dua orang yang mencurigakan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 15:46 WIB

Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) memberian peluang kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan proposal bantuan untuk Periode 2018 melalui website satu ...
KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:52 WIB

KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya

KPK kembali datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Dalam rapat lanjutan ini ...
Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto

Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, (26/9/2017).Pantauan Kini.co.id ...
Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:42 WIB

Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR

Agenda paripurna masa persidangan I 2017-2017 ketiga, Selasa (26/9) mengesahkan tujuh anggota komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021.Dalam laporannya ...
Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 13:34 WIB

Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna

Pimpinan sidang rapat paripurna dinilai arogan oleh beberapa fraksi yang berujung walkoutnya Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra Sekertaris Fraksi PAN ...
Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:13 WIB

Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR

Lima Hakim Agung baru hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III disahkan dalam paripurna masa persidangangn I 2017-2018, Selasa (26/9).Ketua ...