Senin, 20 November 2017 | 22.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Reporter : Rakisa | Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

IMG-22162

Penyidik KPK Novel Baswedan dipindahkan ke ruangan perawatan (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dengan air keras beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers Koalisi yang diterima, Sabtu (22/4), menjelaskan, belum terlihat upaya KPK untuk mendorong pengungkapan kasus itu secara maksimal. LSM yang tergabung itu adalah Koalisi Masyarakat Sipil Peduli terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut mereka, KPK terlihat gamang dan enggan membantu penyelidikan atas teror, penyerangan, kriminalisasi yang kuat dugaan berkaitan dengan kasus e-KTP yang tengah ditangani KPK. Sehingga koalisi KPK perlu turun tangan ikut serta menuntaskan masalah.

Kemudian pimpinan KPK diharapkan dapat membuka dan menyelidiki kembali kasus-kasus teror yang terjadi sebelumnya baik kepada Novel Baswedan maupun penyidik dan pimpinan KPK sebagai sebuah rangkaian yang sistemik.

Diketahui, polisi sudah memeriksa dua orang yang mencurigakan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...