Selasa, 26 September 2017 | 18.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kawal Reforma Agraria, Ratusan Petani Perkebunan Gelar Konferensi Nasional

Kawal Reforma Agraria, Ratusan Petani Perkebunan Gelar Konferensi Nasional

Selasa, 25 April 2017 - 15:14 WIB

Jakarta, kini.co.id – Organisasi-organisasi masyarakat yang aktif dalam mengadvokasi perkebunan bersama ratusan petani perkebunan akan menggelar kegiatan Konfrerensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia dengan tema ‘Memperkuat Perkebunan Rakyat Menuju Perkebunan yang Lestari dan Berkeadilan Sosial’ yang akan digelar Rabu- Kamis (26-27/4) di Gedung Yayasan Tani Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih didampingi Inda Andi Fatinaware dari Sawit Wacth dalam keterangan persnya mengatakan Pemerintahan Jokowi saat ini tengah berupaya mencapai target program prioritas reforma agraria seluas 9 juta hektar untuk petani dan masyarakat tak bertanah.

Reforma Agraria yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini.

“Salah satu subyek dan obyek reforma agraria yang penting untuk disoroti adalah dikawasan perkebunan, “ ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.

Henry menegaskan, konferensi perkebunan rakyat Indonesia bertujuan antara lain menghasilkan platform bersama petani pekebun mandiri untuk direkomendasikan kepada eksekutif dan legislatif baik di pusat dan daerah.

“Dengan tujuan agar memajukan perkebunan rakyat yang lestari dan berkeadilan social, menjadikan petani pekebun mandiri sebagai subyek yang dapat mentransformasikan cara produksi, pasar, dan lembaga keuangan yang lestari dan berkeadilan social,” tegas Henry.

Selain itu tujuan lainnya, kata Henry adalah dalam memajukan hak-hak petani pekebun mandiri, perempuan dan buruh di perkebunan. Serta memperkuat dukungan organisasi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat dan kelembagaan negara kepada petani pekebun mandiri.

Sementara itu Panitia Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia, Marselinus Andre menambahkan, dalam konferensi ini juga akan dibahas masalah-masalah strategis dari perkebunan Indonesia agar dapat disusun menjadi hal-hal pokok oleh petani perkebunan.

Sehingga dapat menjadi pedoman gerakan petani perkebunan untuk Perkebunan Indonesia yang lestari dan berkeadilan sosial.

“Isu lainnya yang dibahas terkait peran pemerintah, dukungan permodalan dan akses pasar untuk mendukung petani pekebun mandiri,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada sesi pertama yakni, Rabu (26/4), ratusan petani dari sejumlah daerah yang hadir akan merefleksikan posisi petani pekebun mandiri dalam tata kelola perkebunan nasional.

“Ada enam poin pokok pokok bahasan, yakni bgaimana struktur dan corak perkebunan Indonesia saat ini? Apa saja permasalahan yang dihadapi sektor perkebunan Indonesia? bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menjawab permasalahan tersebut?; dan bagaimana hasilnya?,” paparnya.

Kemudian, bagaimana posisi tata kelola perkebunan nasional dalam sistem ekonomi yang dimandatkan oleh konstitusi?. Sejauhmana peraturan perundangan di sektor perkebunan mencerminkan mandat konstitusi?; bagaimana implementasinya.

“Selanjutnya bagaimana peran pemerintah, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam memperkuat petani pekebun mandiri dan bagaimana posisi dan strategi yang harus dilakukan oleh petani pekebun mandiri agar sejahtera,” tambahnya.

Terakhir bagaimana masa depan perkebunan rakyat Indonesia dikaitkan dengan agenda reforma agrarian, pembangunan pedesaan, kedaulatan pangan dan pengembangan industry nasional.

Masih menurut Andre, selain tujuan, ada sejumlah resolusi yang akan dihasilkan dalam pelaksanaan konferensi tersbut, yakni pandangan terhadap perkebunan yang lestari dan berkeadilan sosial. Pemajuan dan pembelaan hak-hak petani pekebun mandiri. Pembaruan kebijakan petani pekebun mandiri.

“Dan pandangan dan sikap terhadap UU Perkebunan, RUU Perkelapasawitan dan ISPO. Serta Posisi petani pekebun mandiri dalam konteks pelaksanaan reforma agrarian dan perhutanan social,” tuturnya.

Terakhir kegiatan konferensi ini sendiri akan dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga Negara/swasta, serta rekan Non Goverment Organization (NGO) baik lokal maupun nasional.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...