Senin, 20 November 2017 | 12.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan

GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan

Reporter : Rakisa | Selasa, 25 April 2017 - 16:26 WIB

IMG-22185

GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan. (kininews/rakisa)

TANGERANG, kini.co.id – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya menilai Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengancam kebebasan demokrasi bagi rakyat di Tangerang.

Lahirnya aturan menurut mereka menunjukkan watak asli pemerintah di Tangerang yang anti kritik dan anti demokrasi karena telah membatasi kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Larangan menyampaikan pendapat dimuka umum pada hari Sabtu dan Minggu sesungguhnya bukan hanya ancaman terhadap kelas buruh. Peraturan Walikota ini sesungguhnya ancaman bagi seluruh rakyat di Kota Tangerang dan ancaman terhadap proses demokrasi,” tegas Sekretaris GBSI Tangerang, Kokom Komalawati dalam orasi aksi Pra May Day di Tangerang, Selasa (25/4).

Dikatakannya, kebijakan Walikota membuktikan bahwa pemerintah bersedia melakukan apapun untuk membungkam kebebasan berpendapat bagi rakyatnya. Kegagalan-kegagalan pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan jaminan terhadap rakyat, salah satunya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, tidak dapat dibenarkan dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Kami akan terus berlawan dan menuntut agar Peraturan Walikota ini dicabut. Perjuangan kami bukan semata-mata untuk kepentingan buruh. Lebih dari itu, kami menginginkan agar kebebasan demokrasi dan menyampaikan pendapat terus mendapatkan tempat di Tangerang. Jika kebijakan ini tidak dilawan, bukan tidak mungkin buruh akan dilarang juga melakukan aksi-aksi pemogokan dipabrik yang menjadi haknya,” terangnya.

Keberadaan Perwal anti demokrasi masih kata Kokom, telah terbukti memberikan dampak buruk bagi kebebasan menyampaikan pendapat di Tangerang. Dimana pada 9 April 2017, Emelia Yanti, Sekjend DPP GSBI yang terlibat dalam aksi damai di Bundaran Tugu Adipura Tangerang mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian Kota Tangerang.

Polisi berdalih, bahwa berdasarkan Perwal, aksi tersebut dilarang dilakukan dan mereka berhak untuk melakukan pembubaran.

“Kami menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap buruh dan rakyat yang sedang menyelenggarakan aksi damai. Tindakan kekerasan tersebut harus diusut tuntas serta mengenakan hukuman bagi pelaku sesuai dengan aturan. Walikota Tangerang seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan perburuhan di Tangerang, seperti penurunan UMSK di sektor alas kaki yang merampas upah buruh ataupun sistem pemagangan yang saat ini mengancam kepastian kerja bagi buruh,” tegasnya.

Ditambahkan Kokom, penurunan UMSK untuk sector alas kaki di Tangerang adalah masalah serius bagi buruh. Akibat dari penurunan ini, buruh yang bekerja disektor alas kaki terus mengalami kemerosotan pendapatan.

Dalam tiga tahun terakhir, buruh alas kaki di Kota Tangerang harus kehilangan upah 1,6 s.d 2,7 juta dalam setahun akibat kebijakan penurunan upah sektoral ini. Akibatnya, buruh semakin sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Sementara disisi lain, jaminan kepastian kerja bagi buruh juga semakin hilang dengan adanya pemberlakuan sistem pemagangan di Tangerang. Melalui sistem pemagangan, perusahaan-perusahaan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja (buruh) yang murah.

“Kami kecewa atas kinerja pemerintah Kota Tangerang yang membiarkan terjadinya penurunan UMSK disektor alas kaki. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah membela kepentingan buruh, dan memaksa buruh terus kehilangan upahnya. Terlebih, pemerintah juga mulai memberlakukan sistem pemagangan, dimana sistem ini jauh lebih buruk dari sistem kontrak dan outsourcing yang telah berlaku sebelumnya. Dan organisasi kami, akan senantiasa melawan seluruh kebijakan yang tidak membela terhadap kepentingan kaum buruh.” tegas Kokom.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...