Minggu, 23 Juli 2017 | 17.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan

GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan

Reporter : Rakisa | Selasa, 25 April 2017 - 16:26 WIB

IMG-22185

GSBI Tagerang Nilai Perwali Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Langgar Kebebasan. (kininews/rakisa)

TANGERANG, kini.co.id – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya menilai Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengancam kebebasan demokrasi bagi rakyat di Tangerang.

Lahirnya aturan menurut mereka menunjukkan watak asli pemerintah di Tangerang yang anti kritik dan anti demokrasi karena telah membatasi kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Larangan menyampaikan pendapat dimuka umum pada hari Sabtu dan Minggu sesungguhnya bukan hanya ancaman terhadap kelas buruh. Peraturan Walikota ini sesungguhnya ancaman bagi seluruh rakyat di Kota Tangerang dan ancaman terhadap proses demokrasi,” tegas Sekretaris GBSI Tangerang, Kokom Komalawati dalam orasi aksi Pra May Day di Tangerang, Selasa (25/4).

Dikatakannya, kebijakan Walikota membuktikan bahwa pemerintah bersedia melakukan apapun untuk membungkam kebebasan berpendapat bagi rakyatnya. Kegagalan-kegagalan pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan jaminan terhadap rakyat, salah satunya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, tidak dapat dibenarkan dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Kami akan terus berlawan dan menuntut agar Peraturan Walikota ini dicabut. Perjuangan kami bukan semata-mata untuk kepentingan buruh. Lebih dari itu, kami menginginkan agar kebebasan demokrasi dan menyampaikan pendapat terus mendapatkan tempat di Tangerang. Jika kebijakan ini tidak dilawan, bukan tidak mungkin buruh akan dilarang juga melakukan aksi-aksi pemogokan dipabrik yang menjadi haknya,” terangnya.

Keberadaan Perwal anti demokrasi masih kata Kokom, telah terbukti memberikan dampak buruk bagi kebebasan menyampaikan pendapat di Tangerang. Dimana pada 9 April 2017, Emelia Yanti, Sekjend DPP GSBI yang terlibat dalam aksi damai di Bundaran Tugu Adipura Tangerang mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian Kota Tangerang.

Polisi berdalih, bahwa berdasarkan Perwal, aksi tersebut dilarang dilakukan dan mereka berhak untuk melakukan pembubaran.

“Kami menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap buruh dan rakyat yang sedang menyelenggarakan aksi damai. Tindakan kekerasan tersebut harus diusut tuntas serta mengenakan hukuman bagi pelaku sesuai dengan aturan. Walikota Tangerang seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan perburuhan di Tangerang, seperti penurunan UMSK di sektor alas kaki yang merampas upah buruh ataupun sistem pemagangan yang saat ini mengancam kepastian kerja bagi buruh,” tegasnya.

Ditambahkan Kokom, penurunan UMSK untuk sector alas kaki di Tangerang adalah masalah serius bagi buruh. Akibat dari penurunan ini, buruh yang bekerja disektor alas kaki terus mengalami kemerosotan pendapatan.

Dalam tiga tahun terakhir, buruh alas kaki di Kota Tangerang harus kehilangan upah 1,6 s.d 2,7 juta dalam setahun akibat kebijakan penurunan upah sektoral ini. Akibatnya, buruh semakin sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Sementara disisi lain, jaminan kepastian kerja bagi buruh juga semakin hilang dengan adanya pemberlakuan sistem pemagangan di Tangerang. Melalui sistem pemagangan, perusahaan-perusahaan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja (buruh) yang murah.

“Kami kecewa atas kinerja pemerintah Kota Tangerang yang membiarkan terjadinya penurunan UMSK disektor alas kaki. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah membela kepentingan buruh, dan memaksa buruh terus kehilangan upahnya. Terlebih, pemerintah juga mulai memberlakukan sistem pemagangan, dimana sistem ini jauh lebih buruk dari sistem kontrak dan outsourcing yang telah berlaku sebelumnya. Dan organisasi kami, akan senantiasa melawan seluruh kebijakan yang tidak membela terhadap kepentingan kaum buruh.” tegas Kokom.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...
Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya
Politik - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:59 WIB

Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya

Malam puncak peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-19 dipusatkan di Lapangan DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7) malam, diisi ...
Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:19 WIB

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017 PKBDKN Garda Bangsa mengumumkan nama-nama pemenang Final Lomba Musabaqoh Kitab Kuning ...