Rabu, 17 Januari 2018 | 19.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menhan: Laporan Allan Nairn Ngawur

Menhan: Laporan Allan Nairn Ngawur

Rabu, 26 April 2017 - 01:43 WIB

IMG-22207

Menhan di upacara HUT ke-45 Korpri. (KiniNews/Dian)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa laporan investigasi jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn yang membeberkan dugaan rencana kudeta oleh sejumlah jenderal TNI, politikus, dan kelompok radikal hanyalah isapan jempol belaka.

Dalam laporannya yang ditayangkan oleh situs berita The Intercept, Nairn menyebut sejumlah nama jenderal dan pensiunan jenderal TNI ditudingnya bersekongkol dengan sejumlah politikus, pengusaha dan organisasi-organisai kemasyarakatan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Salah satu nama yang disebut dalam laporan itu adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

“Bapak saya jendral berjuang untuk memerdekakan negara ini, masa saya mau kudeta? Ngawur!” ujarnya saat ditanya wartawan usai menghadiri Wisuda Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan di Bogor, Selasa (25/4) sebagaimana dilansir Antara.

Ia mengimbau agar pihak luar negara Indonesia meneliti terlebih dahulu dari dalam negeri terkait suatu pernyataan yang dilontarkan ke media massa.

Ryamizard juga mengingatkan tentang etika dan kesopanan sebuah bangsa yang tidak boleh bicara sembarangan terhadap siapapun, begitupun warga negara lain terhadap bangsa Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut perlu disikapi masyarakat dengan cinta tanah air dalam persatuan dengan memandang tentang perjuangan dirinya serta keturunannya yang merupakan keluarga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saya malah dibilang orang ekstrem nasionalis,” kata Ryamizard.

“Siapa yang tidak mengenal Menhan? Hidupnya dan jiwa raganya didedikasikan untuk negara ini. Beliau, orang tuanya, mertuanya dan anaknya tentara semua, tidak mungkinlah melakukan itu,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...