Sabtu, 18 November 2017 | 20.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Andi Taufan Tiro Divonis Hari Ini

Andi Taufan Tiro Divonis Hari Ini

Reporter : Fadilah | Rabu, 26 April 2017 - 10:57 WIB

IMG-22209

Sidang tuntutan dengan terdakwa Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Andi Taufan Tiro. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan suap dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) APBN TA 2016 atas terdakwa Andi Taufan Tiro kembali digelar hari ini, Rabu, (26/4/2017), di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat.

Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim atas perbuatan Andi tersebut.

“Sidang akan digelar pukul 10.00 WIB,” ujar Humas PN Jakpus Waluyo saat dikonfirmasi.

Sebelumnya berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti, JPU KPK (Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan pidana penjara 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsidair enam bulan kurungan penjara.

Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi Andi untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun. Atas tuntutannya itu Andi terancam tak bisa dipilih maupun memilih dalam gelaran pemilihan umum (Pemilu).

Dalam mengajukan tuntutan, JPU KPK memiliki beberapa pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan adalah karena terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah,telah bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara dan juga berkeinginan untuk memperkaya diri sendiri, dan orang lain. Selain itu, Andi juga telah menikmati uang suap ini untuk kepentingan dirinya dan partai.

Akibat perbuatannya itu, Andi dikenai pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...