Rabu, 17 Januari 2018 | 19.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Saipul Jamil Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Saipul Jamil Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Reporter : Fadilah | Rabu, 26 April 2017 - 16:07 WIB

IMG-22214

Pedangdut Saipul Jamil. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Pedangdut Saipul Jamil melalui kuasa hukumnya yakni Tito Hananta Kusuma mengaku akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan JPU KPK (Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi) kepadanya.

“Kami akan mengajukan eksepsi baik dari Saipul Jamil maupun tim kuasa hukum,” tutur Tito, di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat.

Menurut Tito eksepsi diajukan lantaran kliennya merasa keberatan dengan isi dakwaan tersebut. Sebab ada banyak isi dakwaan jaksa yang dinilai tidak tepat.

Salah satunya adalah tuduhan jaksa yang seolah-olah mengarahkan bahwa berperan sebagai otak penyuapan.

Diketahui, Ipul didakwa bersama-sama dengan kakak kandungnya yakni Syamsul Hidayatullah dan dua pengacaranya Kasman Sangaji dan Berthanatalia Ruruk Kariman telah melakukan atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu yakni uang Rp 250 juta kepada Ifa Sudewi.

Ifa Sudewi adalah hakim ketua majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara pencabulan yang dilakukan oleh Saipul Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun uang tersebut akan diberikan kepada Ifa melalui Panitera Pengganti Rohadi.

Adapun uang tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili agar memperoleh putusan pidana yang seringan-ringannya.

Atas perbuatannya itu, Ipul didakwa dengan tiga pasal alternatif yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...