Rabu, 26 Juli 2017 | 03.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Saksi Sebut Andi Narogong Pernah Minta Harga e-KTP Dimahalkan

Saksi Sebut Andi Narogong Pernah Minta Harga e-KTP Dimahalkan

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 15:21 WIB

IMG-22253

Wirawan Tanzil menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Presiden Direktur (Presdir) PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil dihadirkan Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Dalam kesaksiannya, Wirawan mengungkapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong pernah memintanya untuk mengatur harga e-KTP sehingga menjadi terlalu mahal. Namun Ia menolak dan lebih memilih mundur dari lelang proyek e-KTP itu.

Mendapat penolakan tersebut, Andi kemudian seringkali bilang ‘Biayanya Gue Gede lho’.

“Cuma saya tidak tahu maksud biaya besar itu apa,” ujar Wirawan di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Kamis, (27/4/2017).

Sebelumnya Ia juga mengaku pernah ditawari untuk bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP oleh Johanes Ricard Tanjaya. Johanes merupakan tim teknis konsorsium Murakabi.

“Tapi saya tolak (penawaran tersebut), saya mengundurkan diri. Saya lihat situasinya tidak enak,” katanya.

Penolakan tersebut karena ada PT Murakabi Sejahtera yang ikut tender proyek e-KTP di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) itu.

“Isunya PT Murakabi ini ada hubungannya dengan petinggi di DPR Setya Novanto (Setnov). Namun saya tidak tahu kalau masalah itu (seberapa jauh peran Setnov di PT Murakabi Sejahtera),” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...