Senin, 20 November 2017 | 22.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Saksi Sebut Andi Narogong Pernah Minta Harga e-KTP Dimahalkan

Saksi Sebut Andi Narogong Pernah Minta Harga e-KTP Dimahalkan

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 15:21 WIB

IMG-22253

Wirawan Tanzil menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Presiden Direktur (Presdir) PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil dihadirkan Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Dalam kesaksiannya, Wirawan mengungkapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong pernah memintanya untuk mengatur harga e-KTP sehingga menjadi terlalu mahal. Namun Ia menolak dan lebih memilih mundur dari lelang proyek e-KTP itu.

Mendapat penolakan tersebut, Andi kemudian seringkali bilang ‘Biayanya Gue Gede lho’.

“Cuma saya tidak tahu maksud biaya besar itu apa,” ujar Wirawan di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Kamis, (27/4/2017).

Sebelumnya Ia juga mengaku pernah ditawari untuk bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP oleh Johanes Ricard Tanjaya. Johanes merupakan tim teknis konsorsium Murakabi.

“Tapi saya tolak (penawaran tersebut), saya mengundurkan diri. Saya lihat situasinya tidak enak,” katanya.

Penolakan tersebut karena ada PT Murakabi Sejahtera yang ikut tender proyek e-KTP di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) itu.

“Isunya PT Murakabi ini ada hubungannya dengan petinggi di DPR Setya Novanto (Setnov). Namun saya tidak tahu kalau masalah itu (seberapa jauh peran Setnov di PT Murakabi Sejahtera),” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...