Jumat, 27 April 2018 | 00.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 18:47 WIB

IMG-22254

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan nama anggota DPR, Miryan S Haryani ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dimasukannya nama Miryam S Haryani sebagai DPO, karena beberapa kali dipanggil yang bersangkutan enggan memenuhi panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Jadi KPK sudah memasukkan dalam DPO tersangka Miryam S Haryani (MSH), kami kirimkan surat ke Polri hari ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4).

Febri juga mengingatkan orang-orang atau pihak yang mengetahui keberadaan tersangka Miryam S. Haryani agar segera memberitahukan kepada KPK atau kepolisian terdekat, namun jika diketahui menyembunyikan, akan ada sanksi hukum yang diterima.

“Agar risiko hukum itu tidak terjadi maka segera sampaikan kepada KPK atau kantor Kepolisian terdekat,” tuturnya.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani itu disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang pada akhir Maret di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP elektronik.

Dalam sidang itu Miryam juga menyatakan akan mencabut Berita Acara Pemeriksaan dia. Miryam diduga menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek pengadaan KTP elektronik yang nilainya Rp5,95 triliun.

Namun pernyataan Miryam dibantah tiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam persidangan berikutnya, salah satu penyidik KPK itu adalah Novel Baswedan, yang beberapa waktu kemudian mengalami musibah disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...