Selasa, 20 Februari 2018 | 08.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 18:47 WIB

IMG-22254

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan nama anggota DPR, Miryan S Haryani ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dimasukannya nama Miryam S Haryani sebagai DPO, karena beberapa kali dipanggil yang bersangkutan enggan memenuhi panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Jadi KPK sudah memasukkan dalam DPO tersangka Miryam S Haryani (MSH), kami kirimkan surat ke Polri hari ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4).

Febri juga mengingatkan orang-orang atau pihak yang mengetahui keberadaan tersangka Miryam S. Haryani agar segera memberitahukan kepada KPK atau kepolisian terdekat, namun jika diketahui menyembunyikan, akan ada sanksi hukum yang diterima.

“Agar risiko hukum itu tidak terjadi maka segera sampaikan kepada KPK atau kantor Kepolisian terdekat,” tuturnya.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani itu disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang pada akhir Maret di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP elektronik.

Dalam sidang itu Miryam juga menyatakan akan mencabut Berita Acara Pemeriksaan dia. Miryam diduga menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek pengadaan KTP elektronik yang nilainya Rp5,95 triliun.

Namun pernyataan Miryam dibantah tiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam persidangan berikutnya, salah satu penyidik KPK itu adalah Novel Baswedan, yang beberapa waktu kemudian mengalami musibah disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...