Rabu, 27 September 2017 | 01.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Miryam S Haryani Jadi DPO KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 18:47 WIB

IMG-22254

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan nama anggota DPR, Miryan S Haryani ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dimasukannya nama Miryam S Haryani sebagai DPO, karena beberapa kali dipanggil yang bersangkutan enggan memenuhi panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Jadi KPK sudah memasukkan dalam DPO tersangka Miryam S Haryani (MSH), kami kirimkan surat ke Polri hari ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4).

Febri juga mengingatkan orang-orang atau pihak yang mengetahui keberadaan tersangka Miryam S. Haryani agar segera memberitahukan kepada KPK atau kepolisian terdekat, namun jika diketahui menyembunyikan, akan ada sanksi hukum yang diterima.

“Agar risiko hukum itu tidak terjadi maka segera sampaikan kepada KPK atau kantor Kepolisian terdekat,” tuturnya.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani itu disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang pada akhir Maret di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP elektronik.

Dalam sidang itu Miryam juga menyatakan akan mencabut Berita Acara Pemeriksaan dia. Miryam diduga menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek pengadaan KTP elektronik yang nilainya Rp5,95 triliun.

Namun pernyataan Miryam dibantah tiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam persidangan berikutnya, salah satu penyidik KPK itu adalah Novel Baswedan, yang beberapa waktu kemudian mengalami musibah disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...