Sabtu, 18 November 2017 | 20.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Olly Dondokambey Mengaku Pernah Dengar ada Bagi-bagi Uang

Olly Dondokambey Mengaku Pernah Dengar ada Bagi-bagi Uang

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 April 2017 - 19:59 WIB

IMG-22256

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. (kininews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Gubernur Sulawesi Utara (Sultra), Olly Dondokambey dihadirkan dalam sidang kesebelas kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, hari ini, Kamis, (27/4/2017).

Dalam kesaksiannya, Olly mengaku pernah mendengar adanya bagi-bagi uang terkait suatu pembahasan anggaran.

“Tapi saya tidak pernah lihat barangnya. Saya tidak pernah terima uang entah dari Andi (Andi Narogong) maupun dari Nazaruddin,” ujar Olly di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat.

Sementara itu terkait adanya istilah ‘ngawal anggaran’. Ia mengaku pernah mendengarnya.

“Kawal anggaran itu mana saya paham pak. Artinya begini, dalam kebijakan yang kami buat pasti ada beberapa pihak yang memanfaatkan itu, itu yang disebut calo. Jadi pengertiannya, ada orang mengawal supaya orang dapat anggaran itu,” katanya.

Diketahui dalam dakwaan KPK, banyak nama-nama yang disebut. Salah satunya adalah Olly. Dalm dakwaan Olly disebut menerima uang sejumlah US$ 1,2 juta.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...