Rabu, 17 Januari 2018 | 19.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mangkir dan Praperadilan, Miryam Ikuti Jejak Budi Gunawan

Mangkir dan Praperadilan, Miryam Ikuti Jejak Budi Gunawan

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 27 April 2017 - 20:09 WIB

IMG-22257

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Langkah anggota DPR, Miryam S Haryani memilih mangkir dari panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kesaksian palsunya dalam skandal korupsi e-KTP nampaknya mengikuti jejak Jendral Polisi Budi Gunawan.

Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), saat itu terjerat kasus korupsi rekening gendut.

Budi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji saat dirinya menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 memilih mangkir saat dipanggil KPK dan mengajukan praperadilan.

Kemudian pengadilan Jakarta Selatan memutuskan menganulir status penetapan tersangka Budi Gunawan.

Pengacara Miryam S Haryani, Aga Khan mengaku kliennya tidak mau memenuhi panggilan KPK ketika sudah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama seperti apa yang dilakukan oleh Budi Gunawan sehingga akhirnya hakim tunggal menganulir penetapan tersangka terhadap Budi.

“Lho dulu kasus Komjen Budi Gunawan, Hadi Purnomo, mereka (KPK) kok bisa menahan diri, apa bedanya? Padahal jika dilihat dari kasusnya, Miryan hanya memberi kesaksian palsu di persidangan, bukan dugaan korupsi,” kata Aga Khan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/4).

Oleh karena itu, Aga meminta KPK agar tidak memaksa kliennya untuk hadir untuk diperiksa sebagai tersangka apalagi saat ini KPK menetapkan Miryam sebagai buronan.

“KPK punya hak tapi juga kami punya hak. Kami sudah memberitahukan secara baik-baik lewat surat tapi mereka (KPK) ngeyel. Jadi tolong dong KPK jangan tebang pilih,” pintanya.

Menyinggung dimasukannya Miryam sebagai buronan dan tengah diburu KPK dan Polisi. Aga mengaku Miryam tidak kabur.

“Miryam tidak kabur. Ada di Jawa lagi ada keperluan, khan kami sudah mengatakan tidak akan hadir, tolong hargai, jelas keberatan makanya tunggu dulu hasil praperadilan,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...