Sabtu, 18 November 2017 | 17.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mangkir dan Praperadilan, Miryam Ikuti Jejak Budi Gunawan

Mangkir dan Praperadilan, Miryam Ikuti Jejak Budi Gunawan

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 27 April 2017 - 20:09 WIB

IMG-22257

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Langkah anggota DPR, Miryam S Haryani memilih mangkir dari panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kesaksian palsunya dalam skandal korupsi e-KTP nampaknya mengikuti jejak Jendral Polisi Budi Gunawan.

Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), saat itu terjerat kasus korupsi rekening gendut.

Budi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji saat dirinya menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 memilih mangkir saat dipanggil KPK dan mengajukan praperadilan.

Kemudian pengadilan Jakarta Selatan memutuskan menganulir status penetapan tersangka Budi Gunawan.

Pengacara Miryam S Haryani, Aga Khan mengaku kliennya tidak mau memenuhi panggilan KPK ketika sudah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama seperti apa yang dilakukan oleh Budi Gunawan sehingga akhirnya hakim tunggal menganulir penetapan tersangka terhadap Budi.

“Lho dulu kasus Komjen Budi Gunawan, Hadi Purnomo, mereka (KPK) kok bisa menahan diri, apa bedanya? Padahal jika dilihat dari kasusnya, Miryan hanya memberi kesaksian palsu di persidangan, bukan dugaan korupsi,” kata Aga Khan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/4).

Oleh karena itu, Aga meminta KPK agar tidak memaksa kliennya untuk hadir untuk diperiksa sebagai tersangka apalagi saat ini KPK menetapkan Miryam sebagai buronan.

“KPK punya hak tapi juga kami punya hak. Kami sudah memberitahukan secara baik-baik lewat surat tapi mereka (KPK) ngeyel. Jadi tolong dong KPK jangan tebang pilih,” pintanya.

Menyinggung dimasukannya Miryam sebagai buronan dan tengah diburu KPK dan Polisi. Aga mengaku Miryam tidak kabur.

“Miryam tidak kabur. Ada di Jawa lagi ada keperluan, khan kami sudah mengatakan tidak akan hadir, tolong hargai, jelas keberatan makanya tunggu dulu hasil praperadilan,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...