Minggu, 22 April 2018 | 11.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 27 April 2017 - 22:42 WIB

IMG-22262

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, menolak hak angket sebagaimana usulan Komisi II yang mendesak KPK agar membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP.

Demokrat menolak penggunaan hak istimewa tersebut setelah melakukan konsultasi khusus dengan Ketua umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Setelah melakukan konsultasi khusus dengan ketum DPP PD, mengingat penggunaan hak angket saat ini telah menjadi masalah serius dan menjadi perhatian luas masyarakat. Maka dengan ini FPD menyampaikan sikap dan pandangannya,” kata Benny K Harman yang membacakan sikap Fraksi Demokrat di ruangan FPD, Gedung Nusantara I Lantai IX, Senayan, Jakarta, Kamis,(27/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang memimpin penyampaian sikap Fraksinya didampingi Sekreratis Fraksi PD Didik Mukriyanto, Wakil Ketua DPR dari FPD Agus Hermanto.

Benny memaparkan, ada empat sikap yang menjadi landasan untuk menolak penggunaan hak angket tersebut.

Pertama, kata Benny, hak angket dipandang sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam tugasnya memberantas korupsi.

“Oleh sebab itu FPD berpendapat penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Sehingga dengan demikian siap Fraksi Partai Demokrat jelas tidak setuju dengan penggunaan hak angket,” tegasnya.

Kedua, masih kata Benny, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa klarifikasi penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara dan mekanisme yang lain yang dimungkinkan UU tanpa mengganggu iklim pemberantasan korupsi.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat, tambah Benny hingga saat ini tidak pernah berubah sikapnya bahwa DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam pemberantasan korupsi tidak pernah berubah dan tetap konsisten bersama rakyat membela dan mengawal KPK sebagai institusi paling depan dalam pemberantasan korupsi.

Terakhir, kata Benny KPK tentu bukanlah malaikat, KPK harus tetap dikoreksi agar lebih cermat dan lebih akuntabel dalam penggunaan kewenangan yang luar biasa untuk memberantas korupsi.

“FPD mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi kerja KPK sehingga benar-benar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel, dan tidak tebang pilih serta adil dalam melaksanakan tugasnya memberantas Korupsi,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...