Senin, 20 November 2017 | 12.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 27 April 2017 - 22:42 WIB

IMG-22262

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, menolak hak angket sebagaimana usulan Komisi II yang mendesak KPK agar membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP.

Demokrat menolak penggunaan hak istimewa tersebut setelah melakukan konsultasi khusus dengan Ketua umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Setelah melakukan konsultasi khusus dengan ketum DPP PD, mengingat penggunaan hak angket saat ini telah menjadi masalah serius dan menjadi perhatian luas masyarakat. Maka dengan ini FPD menyampaikan sikap dan pandangannya,” kata Benny K Harman yang membacakan sikap Fraksi Demokrat di ruangan FPD, Gedung Nusantara I Lantai IX, Senayan, Jakarta, Kamis,(27/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang memimpin penyampaian sikap Fraksinya didampingi Sekreratis Fraksi PD Didik Mukriyanto, Wakil Ketua DPR dari FPD Agus Hermanto.

Benny memaparkan, ada empat sikap yang menjadi landasan untuk menolak penggunaan hak angket tersebut.

Pertama, kata Benny, hak angket dipandang sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam tugasnya memberantas korupsi.

“Oleh sebab itu FPD berpendapat penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Sehingga dengan demikian siap Fraksi Partai Demokrat jelas tidak setuju dengan penggunaan hak angket,” tegasnya.

Kedua, masih kata Benny, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa klarifikasi penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara dan mekanisme yang lain yang dimungkinkan UU tanpa mengganggu iklim pemberantasan korupsi.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat, tambah Benny hingga saat ini tidak pernah berubah sikapnya bahwa DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam pemberantasan korupsi tidak pernah berubah dan tetap konsisten bersama rakyat membela dan mengawal KPK sebagai institusi paling depan dalam pemberantasan korupsi.

Terakhir, kata Benny KPK tentu bukanlah malaikat, KPK harus tetap dikoreksi agar lebih cermat dan lebih akuntabel dalam penggunaan kewenangan yang luar biasa untuk memberantas korupsi.

“FPD mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi kerja KPK sehingga benar-benar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel, dan tidak tebang pilih serta adil dalam melaksanakan tugasnya memberantas Korupsi,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...