Rabu, 26 Juli 2017 | 13.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 27 April 2017 - 22:42 WIB

IMG-22262

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, menolak hak angket sebagaimana usulan Komisi II yang mendesak KPK agar membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP.

Demokrat menolak penggunaan hak istimewa tersebut setelah melakukan konsultasi khusus dengan Ketua umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Setelah melakukan konsultasi khusus dengan ketum DPP PD, mengingat penggunaan hak angket saat ini telah menjadi masalah serius dan menjadi perhatian luas masyarakat. Maka dengan ini FPD menyampaikan sikap dan pandangannya,” kata Benny K Harman yang membacakan sikap Fraksi Demokrat di ruangan FPD, Gedung Nusantara I Lantai IX, Senayan, Jakarta, Kamis,(27/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang memimpin penyampaian sikap Fraksinya didampingi Sekreratis Fraksi PD Didik Mukriyanto, Wakil Ketua DPR dari FPD Agus Hermanto.

Benny memaparkan, ada empat sikap yang menjadi landasan untuk menolak penggunaan hak angket tersebut.

Pertama, kata Benny, hak angket dipandang sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam tugasnya memberantas korupsi.

“Oleh sebab itu FPD berpendapat penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Sehingga dengan demikian siap Fraksi Partai Demokrat jelas tidak setuju dengan penggunaan hak angket,” tegasnya.

Kedua, masih kata Benny, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa klarifikasi penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara dan mekanisme yang lain yang dimungkinkan UU tanpa mengganggu iklim pemberantasan korupsi.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat, tambah Benny hingga saat ini tidak pernah berubah sikapnya bahwa DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam pemberantasan korupsi tidak pernah berubah dan tetap konsisten bersama rakyat membela dan mengawal KPK sebagai institusi paling depan dalam pemberantasan korupsi.

Terakhir, kata Benny KPK tentu bukanlah malaikat, KPK harus tetap dikoreksi agar lebih cermat dan lebih akuntabel dalam penggunaan kewenangan yang luar biasa untuk memberantas korupsi.

“FPD mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi kerja KPK sehingga benar-benar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel, dan tidak tebang pilih serta adil dalam melaksanakan tugasnya memberantas Korupsi,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...