Sabtu, 27 Mei 2017 | 12.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket KPK

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 27 April 2017 - 22:42 WIB

IMG-22262

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, menolak hak angket sebagaimana usulan Komisi II yang mendesak KPK agar membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP.

Demokrat menolak penggunaan hak istimewa tersebut setelah melakukan konsultasi khusus dengan Ketua umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Setelah melakukan konsultasi khusus dengan ketum DPP PD, mengingat penggunaan hak angket saat ini telah menjadi masalah serius dan menjadi perhatian luas masyarakat. Maka dengan ini FPD menyampaikan sikap dan pandangannya,” kata Benny K Harman yang membacakan sikap Fraksi Demokrat di ruangan FPD, Gedung Nusantara I Lantai IX, Senayan, Jakarta, Kamis,(27/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang memimpin penyampaian sikap Fraksinya didampingi Sekreratis Fraksi PD Didik Mukriyanto, Wakil Ketua DPR dari FPD Agus Hermanto.

Benny memaparkan, ada empat sikap yang menjadi landasan untuk menolak penggunaan hak angket tersebut.

Pertama, kata Benny, hak angket dipandang sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam tugasnya memberantas korupsi.

“Oleh sebab itu FPD berpendapat penggunaan hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Sehingga dengan demikian siap Fraksi Partai Demokrat jelas tidak setuju dengan penggunaan hak angket,” tegasnya.

Kedua, masih kata Benny, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa klarifikasi penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah keniscayaan.

Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara dan mekanisme yang lain yang dimungkinkan UU tanpa mengganggu iklim pemberantasan korupsi.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat, tambah Benny hingga saat ini tidak pernah berubah sikapnya bahwa DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam pemberantasan korupsi tidak pernah berubah dan tetap konsisten bersama rakyat membela dan mengawal KPK sebagai institusi paling depan dalam pemberantasan korupsi.

Terakhir, kata Benny KPK tentu bukanlah malaikat, KPK harus tetap dikoreksi agar lebih cermat dan lebih akuntabel dalam penggunaan kewenangan yang luar biasa untuk memberantas korupsi.

“FPD mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi kerja KPK sehingga benar-benar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel, dan tidak tebang pilih serta adil dalam melaksanakan tugasnya memberantas Korupsi,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:07 WIB

Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah

Sungguh tragis nasib Sulaidawati, setelah mencari suaminya Eddy Suprianto (60) selama dua hari tidak ketemu, sejak Rabu (24/5/2017). Namun, suaminya ...
Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:04 WIB

Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas

Seorang pekerja di CV Parma, Kampung Cikiwul RT 003 RW 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, tewas setelah jatuh tergeletak dan ...
KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:23 WIB

KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pejabat Kementerian Desa, ...
Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:07 WIB

Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan jenis bahan peledak yang digunakan Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam dalam melakukan aksinya, Rabu ...
Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:57 WIB

Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu

Identitas pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu (24/5) malam lalu telah terindentifikasi berdasarkan hasil test DNA. ...
Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:14 WIB

Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo berjanji akan terbuka soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW)-101."Jangan khawatir ...