Sabtu, 18 November 2017 | 17.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Reporter : Fadilah | Jumat, 28 April 2017 - 01:11 WIB

IMG-22264

Wirawan Tanzil menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. (kininews/fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Ketua DPR Setya Novanto terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang pengadaan e-KTP.

“Berapa modal Murakabi saat mengikuti tender e-KTP? Tahu kan nilai proyek e-KTP Rp5,9 triliun?” tanya Jaksa Irene di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/4) sebagaimana dikutip antara.

“Waktu ikut tender saya cukup percaya diri dari kontrak di luar… kami punya sekitar Rp600 miliar,” jawab Irvan.

Irvan bersaksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irvan mengaku PT Murakabi itu dibelinya pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Irvan sudah mengenal Vidi yang merupakan teman SMA-nya di Bogor. Sehingga Irvan pun menjabat sebagai Manager Business Development PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 ia menjadi direktur pada perusahaan itu.

“Saat saya beli saham PT Murakabi sebesar 30 persen itu Rp30 juta jadi total modal Rp120 juta tapi itu tahun 2006 lalu kami dapat klien-klien besar ada yang sampai Rp600 miliar” ungkap Irvan.

“Lalu dari proyek Rp600 miliar dapat keuntungannya berapa ?” tanya jaksa Irene.

“Kami ada satu proyek yang Rp600 miliar, di luar itu masih ada proyek lain,” jawab Irvan.

“Apa Murakabi hanya ikut menambah-nambah saja dari dua perusahaan lain atau diinfokan perusahan pendamping saja?” tanya jaksa Irene.

“Tidak, tapi PT Stacopa memang modalnya lebih besar dari Murakabi. Murakabi jadi pemimpin karena di 4 perusahaan konsorsium murakabi yang punya izin botasupal hanya Murakabi,” jelas Irvan.

Konsorsium Murakabi Sejahtera terdiri dari PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia (AMG) dan PT Stacopa.

“Kami menjadi lead karena kami punya certified pencetakan uang, kita punya botasupal, terus kita juga punya sertifikasi untuk pencetakan kartu telepon dan kartu isi ulangnya dibanding dua perusahaan lain yaitu Java Trade dan AMG tapi urusan jaringan kami tidak tahu apa-apa jadi kami ambil Sisindokom, dia itu untuk jaringan untuk komunikasi data,” ungkap Irvan.

“Apakah saudara jadi lead karena tahu saudara keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene. “Tidak ada urusannya,” jawab Irvan.

“Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene.

“Sepertinya tidak dan tidak perlu tahu juga,” jawab jaksa Irene.

Pada 2012 akhir, Irvan lalu menjual 15 persen sahamnya kepada salah satu staf Murakabi bernama Ipung. Murakabi pun kalah dalam tender KTP-E.

“Saat kalah kita langsung bubar dari konsorsium, kebetulan saya tidak bersentuhan lagi dengan e-KTP karena Murakabi sedang pegang 4 pekerjaan,” tambah Irene.

Dalam dakwaan disebutkan Andi Narogong membentuk tiga konsorsium yaitu konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), konsorsium Astapraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera yang seluruhnya sudah dibentuk Andi Narogong sejak awal untuk memenangkan Konsorsium PNRI dengan total anggaran Rp5,95 triliun kemudian mengakibatkan kerugian negara Rp2,314 triliun.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...