Selasa, 24 April 2018 | 00.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Reporter : Fadilah | Jumat, 28 April 2017 - 01:11 WIB

IMG-22264

Wirawan Tanzil menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. (kininews/fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Ketua DPR Setya Novanto terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang pengadaan e-KTP.

“Berapa modal Murakabi saat mengikuti tender e-KTP? Tahu kan nilai proyek e-KTP Rp5,9 triliun?” tanya Jaksa Irene di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/4) sebagaimana dikutip antara.

“Waktu ikut tender saya cukup percaya diri dari kontrak di luar… kami punya sekitar Rp600 miliar,” jawab Irvan.

Irvan bersaksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irvan mengaku PT Murakabi itu dibelinya pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Irvan sudah mengenal Vidi yang merupakan teman SMA-nya di Bogor. Sehingga Irvan pun menjabat sebagai Manager Business Development PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 ia menjadi direktur pada perusahaan itu.

“Saat saya beli saham PT Murakabi sebesar 30 persen itu Rp30 juta jadi total modal Rp120 juta tapi itu tahun 2006 lalu kami dapat klien-klien besar ada yang sampai Rp600 miliar” ungkap Irvan.

“Lalu dari proyek Rp600 miliar dapat keuntungannya berapa ?” tanya jaksa Irene.

“Kami ada satu proyek yang Rp600 miliar, di luar itu masih ada proyek lain,” jawab Irvan.

“Apa Murakabi hanya ikut menambah-nambah saja dari dua perusahaan lain atau diinfokan perusahan pendamping saja?” tanya jaksa Irene.

“Tidak, tapi PT Stacopa memang modalnya lebih besar dari Murakabi. Murakabi jadi pemimpin karena di 4 perusahaan konsorsium murakabi yang punya izin botasupal hanya Murakabi,” jelas Irvan.

Konsorsium Murakabi Sejahtera terdiri dari PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia (AMG) dan PT Stacopa.

“Kami menjadi lead karena kami punya certified pencetakan uang, kita punya botasupal, terus kita juga punya sertifikasi untuk pencetakan kartu telepon dan kartu isi ulangnya dibanding dua perusahaan lain yaitu Java Trade dan AMG tapi urusan jaringan kami tidak tahu apa-apa jadi kami ambil Sisindokom, dia itu untuk jaringan untuk komunikasi data,” ungkap Irvan.

“Apakah saudara jadi lead karena tahu saudara keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene. “Tidak ada urusannya,” jawab Irvan.

“Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene.

“Sepertinya tidak dan tidak perlu tahu juga,” jawab jaksa Irene.

Pada 2012 akhir, Irvan lalu menjual 15 persen sahamnya kepada salah satu staf Murakabi bernama Ipung. Murakabi pun kalah dalam tender KTP-E.

“Saat kalah kita langsung bubar dari konsorsium, kebetulan saya tidak bersentuhan lagi dengan e-KTP karena Murakabi sedang pegang 4 pekerjaan,” tambah Irene.

Dalam dakwaan disebutkan Andi Narogong membentuk tiga konsorsium yaitu konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), konsorsium Astapraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera yang seluruhnya sudah dibentuk Andi Narogong sejak awal untuk memenangkan Konsorsium PNRI dengan total anggaran Rp5,95 triliun kemudian mengakibatkan kerugian negara Rp2,314 triliun.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...