Rabu, 26 Juli 2017 | 03.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Jaksa KPK: Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov ?

Reporter : Fadilah | Jumat, 28 April 2017 - 01:11 WIB

IMG-22264

Wirawan Tanzil menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. (kininews/fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Ketua DPR Setya Novanto terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang pengadaan e-KTP.

“Berapa modal Murakabi saat mengikuti tender e-KTP? Tahu kan nilai proyek e-KTP Rp5,9 triliun?” tanya Jaksa Irene di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/4) sebagaimana dikutip antara.

“Waktu ikut tender saya cukup percaya diri dari kontrak di luar… kami punya sekitar Rp600 miliar,” jawab Irvan.

Irvan bersaksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irvan mengaku PT Murakabi itu dibelinya pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Irvan sudah mengenal Vidi yang merupakan teman SMA-nya di Bogor. Sehingga Irvan pun menjabat sebagai Manager Business Development PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 ia menjadi direktur pada perusahaan itu.

“Saat saya beli saham PT Murakabi sebesar 30 persen itu Rp30 juta jadi total modal Rp120 juta tapi itu tahun 2006 lalu kami dapat klien-klien besar ada yang sampai Rp600 miliar” ungkap Irvan.

“Lalu dari proyek Rp600 miliar dapat keuntungannya berapa ?” tanya jaksa Irene.

“Kami ada satu proyek yang Rp600 miliar, di luar itu masih ada proyek lain,” jawab Irvan.

“Apa Murakabi hanya ikut menambah-nambah saja dari dua perusahaan lain atau diinfokan perusahan pendamping saja?” tanya jaksa Irene.

“Tidak, tapi PT Stacopa memang modalnya lebih besar dari Murakabi. Murakabi jadi pemimpin karena di 4 perusahaan konsorsium murakabi yang punya izin botasupal hanya Murakabi,” jelas Irvan.

Konsorsium Murakabi Sejahtera terdiri dari PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia (AMG) dan PT Stacopa.

“Kami menjadi lead karena kami punya certified pencetakan uang, kita punya botasupal, terus kita juga punya sertifikasi untuk pencetakan kartu telepon dan kartu isi ulangnya dibanding dua perusahaan lain yaitu Java Trade dan AMG tapi urusan jaringan kami tidak tahu apa-apa jadi kami ambil Sisindokom, dia itu untuk jaringan untuk komunikasi data,” ungkap Irvan.

“Apakah saudara jadi lead karena tahu saudara keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene. “Tidak ada urusannya,” jawab Irvan.

“Orang-orang tahu Anda keponakan Setnov?” tanya jaksa Irene.

“Sepertinya tidak dan tidak perlu tahu juga,” jawab jaksa Irene.

Pada 2012 akhir, Irvan lalu menjual 15 persen sahamnya kepada salah satu staf Murakabi bernama Ipung. Murakabi pun kalah dalam tender KTP-E.

“Saat kalah kita langsung bubar dari konsorsium, kebetulan saya tidak bersentuhan lagi dengan e-KTP karena Murakabi sedang pegang 4 pekerjaan,” tambah Irene.

Dalam dakwaan disebutkan Andi Narogong membentuk tiga konsorsium yaitu konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), konsorsium Astapraphia dan konsorsium Murakabi Sejahtera yang seluruhnya sudah dibentuk Andi Narogong sejak awal untuk memenangkan Konsorsium PNRI dengan total anggaran Rp5,95 triliun kemudian mengakibatkan kerugian negara Rp2,314 triliun.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...