Rabu, 26 Juli 2017 | 03.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 13:08 WIB

IMG-22275

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

JAKARTA, kini.co.id – Kuasa Hukum Miryam S Hayani, Aga Khan menyebut langkah KPK yang menetapkan kliennya sebagai DPO dianggap berlebihan. Aga pun memastikan bahwa Miryam berada ada di Indonesia dan tidak kabur ke luar negeri.

“Saya pastikan ada di Indonesia, daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100 persen. Saya sudah komunikasi dengan beliau (Miryam). Makanya saya bingung kok DPO. Cari ke mana, Interpol ?, orang ada di Indonesia,” kata Aga dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4) kemarin sore.

KPK kata Aga, tak pernah berkomunikasi dengan dirinya ataupun dengan Miryam dalam penetapan DPO itu.

Padahal, selama proses penyidikan kasus keterangan palsu, Aga dan Miryam merasa rajin menjalin komunikasi dengan KPK.

“Klien kami sudah komunikasi tapi kok klien kami DPO?” ucapnya, heran.

Dengan kondisi ini, Aga memastikan Miryam tak akan menyerahkan diri ke KPK terkait kasus keterangan palsu yang menjeratnya.

“Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi, kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus keterangan palsu bukan wilayah KPK. Dalam sidang e-KTP, lanjutnya, hakim juga sudah menolak permintaan Jaksa KPK untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. Terlebih, Miryam tengah menjalani proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perlakuan KPK tersebut, Aga berencana melapor ke Komnas HAM serta akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk tidak menetapkan DPO kliennya seperti yang diajukan KPK.

“Miryam tak akan melarikan diri kok,” tukasnya.

Sebelumnya Miryam S Haryani, dianggap tak kooperatif oleh KPK. Tidak hanya mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Miryam juga sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. KPK nampaknya geram dan menetapkan Anggota Komisi V DPR itu sebagai buronan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan, pengajuan surat DPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil KPK lantaran Miryam, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, tak memenuhi dua panggilan, yakni pada tanggal 13 dan 18 April.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...