Minggu, 22 April 2018 | 11.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 13:08 WIB

IMG-22275

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

JAKARTA, kini.co.id – Kuasa Hukum Miryam S Hayani, Aga Khan menyebut langkah KPK yang menetapkan kliennya sebagai DPO dianggap berlebihan. Aga pun memastikan bahwa Miryam berada ada di Indonesia dan tidak kabur ke luar negeri.

“Saya pastikan ada di Indonesia, daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100 persen. Saya sudah komunikasi dengan beliau (Miryam). Makanya saya bingung kok DPO. Cari ke mana, Interpol ?, orang ada di Indonesia,” kata Aga dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4) kemarin sore.

KPK kata Aga, tak pernah berkomunikasi dengan dirinya ataupun dengan Miryam dalam penetapan DPO itu.

Padahal, selama proses penyidikan kasus keterangan palsu, Aga dan Miryam merasa rajin menjalin komunikasi dengan KPK.

“Klien kami sudah komunikasi tapi kok klien kami DPO?” ucapnya, heran.

Dengan kondisi ini, Aga memastikan Miryam tak akan menyerahkan diri ke KPK terkait kasus keterangan palsu yang menjeratnya.

“Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi, kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus keterangan palsu bukan wilayah KPK. Dalam sidang e-KTP, lanjutnya, hakim juga sudah menolak permintaan Jaksa KPK untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. Terlebih, Miryam tengah menjalani proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perlakuan KPK tersebut, Aga berencana melapor ke Komnas HAM serta akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk tidak menetapkan DPO kliennya seperti yang diajukan KPK.

“Miryam tak akan melarikan diri kok,” tukasnya.

Sebelumnya Miryam S Haryani, dianggap tak kooperatif oleh KPK. Tidak hanya mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Miryam juga sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. KPK nampaknya geram dan menetapkan Anggota Komisi V DPR itu sebagai buronan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan, pengajuan surat DPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil KPK lantaran Miryam, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, tak memenuhi dua panggilan, yakni pada tanggal 13 dan 18 April.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...