Senin, 20 November 2017 | 22.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 13:08 WIB

IMG-22275

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

JAKARTA, kini.co.id – Kuasa Hukum Miryam S Hayani, Aga Khan menyebut langkah KPK yang menetapkan kliennya sebagai DPO dianggap berlebihan. Aga pun memastikan bahwa Miryam berada ada di Indonesia dan tidak kabur ke luar negeri.

“Saya pastikan ada di Indonesia, daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100 persen. Saya sudah komunikasi dengan beliau (Miryam). Makanya saya bingung kok DPO. Cari ke mana, Interpol ?, orang ada di Indonesia,” kata Aga dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4) kemarin sore.

KPK kata Aga, tak pernah berkomunikasi dengan dirinya ataupun dengan Miryam dalam penetapan DPO itu.

Padahal, selama proses penyidikan kasus keterangan palsu, Aga dan Miryam merasa rajin menjalin komunikasi dengan KPK.

“Klien kami sudah komunikasi tapi kok klien kami DPO?” ucapnya, heran.

Dengan kondisi ini, Aga memastikan Miryam tak akan menyerahkan diri ke KPK terkait kasus keterangan palsu yang menjeratnya.

“Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi, kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus keterangan palsu bukan wilayah KPK. Dalam sidang e-KTP, lanjutnya, hakim juga sudah menolak permintaan Jaksa KPK untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. Terlebih, Miryam tengah menjalani proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perlakuan KPK tersebut, Aga berencana melapor ke Komnas HAM serta akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk tidak menetapkan DPO kliennya seperti yang diajukan KPK.

“Miryam tak akan melarikan diri kok,” tukasnya.

Sebelumnya Miryam S Haryani, dianggap tak kooperatif oleh KPK. Tidak hanya mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Miryam juga sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. KPK nampaknya geram dan menetapkan Anggota Komisi V DPR itu sebagai buronan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan, pengajuan surat DPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil KPK lantaran Miryam, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, tak memenuhi dua panggilan, yakni pada tanggal 13 dan 18 April.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...