Sabtu, 27 Mei 2017 | 13.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 13:08 WIB

IMG-22275

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

JAKARTA, kini.co.id – Kuasa Hukum Miryam S Hayani, Aga Khan menyebut langkah KPK yang menetapkan kliennya sebagai DPO dianggap berlebihan. Aga pun memastikan bahwa Miryam berada ada di Indonesia dan tidak kabur ke luar negeri.

“Saya pastikan ada di Indonesia, daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100 persen. Saya sudah komunikasi dengan beliau (Miryam). Makanya saya bingung kok DPO. Cari ke mana, Interpol ?, orang ada di Indonesia,” kata Aga dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4) kemarin sore.

KPK kata Aga, tak pernah berkomunikasi dengan dirinya ataupun dengan Miryam dalam penetapan DPO itu.

Padahal, selama proses penyidikan kasus keterangan palsu, Aga dan Miryam merasa rajin menjalin komunikasi dengan KPK.

“Klien kami sudah komunikasi tapi kok klien kami DPO?” ucapnya, heran.

Dengan kondisi ini, Aga memastikan Miryam tak akan menyerahkan diri ke KPK terkait kasus keterangan palsu yang menjeratnya.

“Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi, kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus keterangan palsu bukan wilayah KPK. Dalam sidang e-KTP, lanjutnya, hakim juga sudah menolak permintaan Jaksa KPK untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. Terlebih, Miryam tengah menjalani proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perlakuan KPK tersebut, Aga berencana melapor ke Komnas HAM serta akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk tidak menetapkan DPO kliennya seperti yang diajukan KPK.

“Miryam tak akan melarikan diri kok,” tukasnya.

Sebelumnya Miryam S Haryani, dianggap tak kooperatif oleh KPK. Tidak hanya mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Miryam juga sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. KPK nampaknya geram dan menetapkan Anggota Komisi V DPR itu sebagai buronan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan, pengajuan surat DPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil KPK lantaran Miryam, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, tak memenuhi dua panggilan, yakni pada tanggal 13 dan 18 April.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:07 WIB

Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah

Sungguh tragis nasib Sulaidawati, setelah mencari suaminya Eddy Suprianto (60) selama dua hari tidak ketemu, sejak Rabu (24/5/2017). Namun, suaminya ...
Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:04 WIB

Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas

Seorang pekerja di CV Parma, Kampung Cikiwul RT 003 RW 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, tewas setelah jatuh tergeletak dan ...
KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:23 WIB

KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pejabat Kementerian Desa, ...
Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:07 WIB

Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan jenis bahan peledak yang digunakan Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam dalam melakukan aksinya, Rabu ...
Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:57 WIB

Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu

Identitas pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu (24/5) malam lalu telah terindentifikasi berdasarkan hasil test DNA. ...
Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:14 WIB

Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo berjanji akan terbuka soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW)-101."Jangan khawatir ...