Selasa, 26 September 2017 | 18.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Kuasa Hukum Miryam: Menyerahkan Diri, Sama Saja Bunuh Diri !

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 13:08 WIB

IMG-22275

Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK (KiniNews/Doc)

JAKARTA, kini.co.id – Kuasa Hukum Miryam S Hayani, Aga Khan menyebut langkah KPK yang menetapkan kliennya sebagai DPO dianggap berlebihan. Aga pun memastikan bahwa Miryam berada ada di Indonesia dan tidak kabur ke luar negeri.

“Saya pastikan ada di Indonesia, daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100 persen. Saya sudah komunikasi dengan beliau (Miryam). Makanya saya bingung kok DPO. Cari ke mana, Interpol ?, orang ada di Indonesia,” kata Aga dalam jumpa pers di Restoran Ling Ling, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4) kemarin sore.

KPK kata Aga, tak pernah berkomunikasi dengan dirinya ataupun dengan Miryam dalam penetapan DPO itu.

Padahal, selama proses penyidikan kasus keterangan palsu, Aga dan Miryam merasa rajin menjalin komunikasi dengan KPK.

“Klien kami sudah komunikasi tapi kok klien kami DPO?” ucapnya, heran.

Dengan kondisi ini, Aga memastikan Miryam tak akan menyerahkan diri ke KPK terkait kasus keterangan palsu yang menjeratnya.

“Kalau menyerahkan diri, sama saja bunuh diri. Tapi, kalau kesaksian e-KTP, klien saya hadir,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus keterangan palsu bukan wilayah KPK. Dalam sidang e-KTP, lanjutnya, hakim juga sudah menolak permintaan Jaksa KPK untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. Terlebih, Miryam tengah menjalani proses praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perlakuan KPK tersebut, Aga berencana melapor ke Komnas HAM serta akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk tidak menetapkan DPO kliennya seperti yang diajukan KPK.

“Miryam tak akan melarikan diri kok,” tukasnya.

Sebelumnya Miryam S Haryani, dianggap tak kooperatif oleh KPK. Tidak hanya mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Miryam juga sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. KPK nampaknya geram dan menetapkan Anggota Komisi V DPR itu sebagai buronan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan, pengajuan surat DPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil KPK lantaran Miryam, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 April 2017, tak memenuhi dua panggilan, yakni pada tanggal 13 dan 18 April.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...