Friday, 20 July 2018 | 02.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kapolri: Diskresi, Kaki Kanan di Kuburan, Kaki Kiri di Penjara

Kapolri: Diskresi, Kaki Kanan di Kuburan, Kaki Kiri di Penjara

Reporter : Rakisa | Friday, 28 April 2017 - 13:10 WIB

IMG-22276

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan seorang anggota Polri harus bisa mengendalikan diskresi dengan baik. Menurut Tito, jika melakukan diskresi dengan benar, maka akan mendapat reward dan apresiasi. Namun, bila tidak, maka hal sebaliknya akan didapati oleh anggota Polri.

“Yang terjadi, kaki kanan di kuburan, kaki kiri di penjara,” ungkap Tito disela-sela sertijab enam Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jumat (28/4).

Tito juga menegaskan, sanksi akan didapati anggota yang salah dalam menggunakan diskresi. Mengingat, kesalahan sekecil apa pun dan anggota Polri, akan berdampak secara internal mau pun eksternal.

“Bisa berdampak internal dan eksternal, bahkan pidana,” tegasnya.

Tito pun mengingatkan kepada Divisi Propam dan jajaran di daerah. Khususnya dalam menganalisis kasus kegagalan diskresi yang terjadi di Bengkulu dan Sumsel.

“Propam harus analisis kenapa bisa terjadi. Apa (anggota) punya kemampuan diskresi yang baik atau tidak,” imbau mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Selain itu, Tito meminta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Polri melakukan penelitian dan mempelajari kasus-kasus sebelumnya. Termasuk sejumlah materi-materi apa saja yang sudah diberikan kepada organisasi.

Sehingga, upaya penindakan tegas terhadap anggota tidak bertolak belakang dengan pemahaman yang diberikan. “Maka yang terjadi adalah demoralisasi. Karena kalau tidak kita tindak (anggota), maka publik akan menilai kita melindungi anggota,” paparnya.

Tito kembali mengingatkan, agar tidak mengganggap angin lalu dua kasus kesalahan diskresi anggotanya di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bengkulu. Sebaliknya, dua kasus yang menewaskan warga sipil itu hendaknya dijadikan evaluasi bagai anggota Polri lainnya.

“Jangan anggap biasa. Jadikan evaluasi, bahwa kewenangan diskresi di kalangan bawah harus paham kemampuan ini,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...