Jumat, 26 Mei 2017 | 21.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR Setujui Hak Angket KPK

DPR Setujui Hak Angket KPK

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 15:08 WIB

JAKARTA, kini.co.id – Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (28/4).

Setelah itu, sejumlah anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri yang memimpin paripurna dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat.

Akan tetapi protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Dalam penjelasannya, wakil pengusul hak angket KPK Taufiqulhadi menjelaskan tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.

Namun menurut dia, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menjadi perhatian.

“Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi itu sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” ujarnya.

Dia mencontohkan terkait tata kelola anggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan KPK 2015 mencatat ada tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap perundang-undangan.

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan indikasi ketidakpatuhan itu antara lain kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar.

“Lalu belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai,” katanya.

Selain itu menurut dia, Komisi III DPR juga mendapatkan informasi ada “pembocoran” dokumen dalam proses hukum seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan Surat Cegah dan Tangkal (Cekal).

Seperti diketahui sejumlah fraksi di DPR ada yang pro dan kontrak penggunaan hak angket tersebut, diantaranya adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS menolak hak angket tersebut sedangkan Fraksi lainnya menyetujui.

Namun keputusan sudah ditetapkan meski sebagian menolak.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pasangan Suami Istri di Garut Diamankan Densus
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:58 WIB

Pasangan Suami Istri di Garut Diamankan Densus

Tim Densus 88 Mabes Polri kembali mengamankan sejumlah orang yang diduga terkait peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.Kali ini ...
Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:57 WIB

Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres

Terkait pesan berantai aksi balas dendam Gangster di Bekasi mendapat tanggapan dari Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi ...
Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:55 WIB

Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan

Memasuki bulan Ramadan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi melakukan razia miras di sejumlah pedagang ...
Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:41 WIB

Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..

Menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa salah satu terduga pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (23/5) lalu adalah ...
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:13 WIB

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei

Pemerintah resmi menetapkan awal puasa 1438 Hijriyah/2017 Masehi pada Sabtu, 27 Mei 2017, berdasaran hasil sidang isbat yang digelar di ...
Alumni 212 Minta Jaminan Keamanan Habib Rizieq dan Pembebasan Al-Khaththath
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 18:02 WIB

Alumni 212 Minta Jaminan Keamanan Habib Rizieq dan Pembebasan Al-Khaththath

Presidium alumni 212 meminta Pemerintahan Jokowi agar memberikan jaminan keamanan kepada Imam Besar FPI, Habib Rizieq dan keluarganya, dari segala ...