Rabu, 26 Juli 2017 | 13.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR Setujui Hak Angket KPK

DPR Setujui Hak Angket KPK

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 April 2017 - 15:08 WIB

JAKARTA, kini.co.id – Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (28/4).

Setelah itu, sejumlah anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri yang memimpin paripurna dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat.

Akan tetapi protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Dalam penjelasannya, wakil pengusul hak angket KPK Taufiqulhadi menjelaskan tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.

Namun menurut dia, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menjadi perhatian.

“Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi itu sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” ujarnya.

Dia mencontohkan terkait tata kelola anggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan KPK 2015 mencatat ada tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap perundang-undangan.

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan indikasi ketidakpatuhan itu antara lain kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar.

“Lalu belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai,” katanya.

Selain itu menurut dia, Komisi III DPR juga mendapatkan informasi ada “pembocoran” dokumen dalam proses hukum seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan Surat Cegah dan Tangkal (Cekal).

Seperti diketahui sejumlah fraksi di DPR ada yang pro dan kontrak penggunaan hak angket tersebut, diantaranya adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS menolak hak angket tersebut sedangkan Fraksi lainnya menyetujui.

Namun keputusan sudah ditetapkan meski sebagian menolak.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...