Senin, 20 November 2017 | 22.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Teliti Keabsahan Hak Angket DPR

KPK Teliti Keabsahan Hak Angket DPR

Reporter : Fadilah | Jumat, 28 April 2017 - 16:45 WIB

IMG-22281

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengaku telah mendengar palu tentang hak angket yang sudah diketok di Rapat Paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI.

KPK juga mengaku telah mendengar terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR RI, bahkan ada fraksi yang WO (Walk Out) saat pengesahan hak angket tersebut.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengaku pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sah atau tidaknya keputusan tersebut.

“Apalagi sejumlah fraksi sudah mengatakan menolak hak angket dan ada syarat di Undang-Undang MD3, bahwa ‘Usul menjadi Hak Angket jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir’,” ucapnya melalui pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, Jumat, (28/4/2017).

Laode kemudian mengingatkan bahwa hak angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI yang namanya disebut oleh penyiik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017 lalu. Kemudian dalam RDP dengan KPK, Komisi III meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam.

“Dan karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-ktp masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” katanya.

Sebab pungkasnya jika bukti-bukti dibuka hal itu beresiko akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna tadi siang.

Setelah itu, anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun setelah itu beberapa Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...