Sabtu, 27 Mei 2017 | 13.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Teliti Keabsahan Hak Angket DPR

KPK Teliti Keabsahan Hak Angket DPR

Reporter : Fadilah | Jumat, 28 April 2017 - 16:45 WIB

IMG-22281

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengaku telah mendengar palu tentang hak angket yang sudah diketok di Rapat Paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI.

KPK juga mengaku telah mendengar terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR RI, bahkan ada fraksi yang WO (Walk Out) saat pengesahan hak angket tersebut.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengaku pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sah atau tidaknya keputusan tersebut.

“Apalagi sejumlah fraksi sudah mengatakan menolak hak angket dan ada syarat di Undang-Undang MD3, bahwa ‘Usul menjadi Hak Angket jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir’,” ucapnya melalui pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, Jumat, (28/4/2017).

Laode kemudian mengingatkan bahwa hak angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI yang namanya disebut oleh penyiik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017 lalu. Kemudian dalam RDP dengan KPK, Komisi III meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam.

“Dan karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-ktp masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” katanya.

Sebab pungkasnya jika bukti-bukti dibuka hal itu beresiko akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna tadi siang.

Setelah itu, anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun setelah itu beberapa Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:07 WIB

Tak Pulang Dua Hari, Eddy Tewas di Atas Rumah

Sungguh tragis nasib Sulaidawati, setelah mencari suaminya Eddy Suprianto (60) selama dua hari tidak ketemu, sejak Rabu (24/5/2017). Namun, suaminya ...
Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 12:04 WIB

Diduga Tersengat Aliran Listrik ACCU Mobol, Tawi Tewas

Seorang pekerja di CV Parma, Kampung Cikiwul RT 003 RW 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, tewas setelah jatuh tergeletak dan ...
KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:23 WIB

KPK OTT Tujuh Orang dari BPK dan Kementrian

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pejabat Kementerian Desa, ...
Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 23:07 WIB

Ledakan Kampung Melayu Gunakan Serbuk Mother of Satan

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan jenis bahan peledak yang digunakan Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam dalam melakukan aksinya, Rabu ...
Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:57 WIB

Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam Pelaku Peledakan di Kampung Melayu

Identitas pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu (24/5) malam lalu telah terindentifikasi berdasarkan hasil test DNA. ...
Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:14 WIB

Panglima TNI Minta Media Awasi Kasus Korupsi Heli

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo berjanji akan terbuka soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW)-101."Jangan khawatir ...