Jumat, 27 April 2018 | 15.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jegal Aspirasi Umat Islam, Isu Kebhinekaan Masih Dimainkan

Jegal Aspirasi Umat Islam, Isu Kebhinekaan Masih Dimainkan

Selasa, 2 Mei 2017 - 05:39 WIB

IMG-22346

Aksi 313 yang digelar berbagai ormas Islam. (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Isu kebhinekaan masih terus dimunculkan tatkala umat Islam bergerak menuntut keadilan atau ketika umat Islam menyuarakan aspirasinya.

Sebagaimana kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, isu kebhinekaan masih dimainkan sehingga menjadi penghalang umat Islam dalam menuntut keadilan.

Seolah Ahok adalah simbol kebhinekaan. Karena itu menuntut Ahok dihukum sama artinya mencederai keberagaman atau kebhinekaan di negeri ini.

Contoh lainnya ketika terjadi kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 29 Juli 2015 silam yang dipicu adanya protes keberatan dari warga etnis Tionghoa dengan suara adzan di masjid. Padahal adzan di masjid adalah satu hal yang disyariatkan sebelum melaksanakan ibadah shalat. 

Adzan tersebut dianggap mengganggu dan tidak menghormati agama lain yang berada di sekitar masjid tersebut.

Mereka juga menyatakan bahwa pelarangan pemakaian kerudung bagi Muslimah di Bali adalah wujud dari keberagaman tersebut. Implementasi dari semangat Bhineka Tunggal Ika. Karena itu umat Islam yang tinggal di Bali harus menghormati ketentuan yang berlaku di sana.

Contoh lain ketika terjadi kasus pembakaran masjid di Tolikara. Umat Islam menuntut pihak Kepolisian agar segera menindak tegas pelakunya.

Namun, oleh pemangku kepentingan, umat Islam malah diminta agar menjaga kerukunan hidup beragama di sana.

Padahal kehidupan umat Islam dan Kristen di Tolikara tidak ada masalah. Masalah baru muncul tatkala terjadi pembakaran kios dan masjid yang diduga oleh warga Kristen di sana.

Harusnya para pembakar itulah yang disebut mengancam kebhinekaan, karena mereka yang mengakibatkan terjadi keributan tersebut.

Sebagian orang kemudian kembali memainkan isu kebhinekaan. Mereka berpendapat bahwa sikap umat Islam yang menuntut penangkapan pelaku pembakaran kios dan masjid tersebut akan menimbulkan konflik yang akan menggangu kehidupan beragama di Tolikara.

Dengan isu kebhinekaan tersebut akhirnya umat Islam seolah “dipaksa” untuk menerima dan memaafkan ketidakadilan yang terjadi pada umat Islam.

Hal yang sama juga terjadi di sejumlah daerah saat umat Islam menolak pendirian gereja karena persoalan aturan yang dilanggar, lagi-lagi umat Islam dianggap sebagai sikap anti kebhinekaan.

Bukankah sudah menjadi kesepakatan agar tidak mendirikan gereja di wilayah tersebut untuk menjaga keharmonisan dalam beragama.

Namun, ketika gereja tersebut didirikan, dan umat Islam kemudian melakukan aksi menolak pendirian gereja tersebut, malah umat Islam yang dituduh menggangu kebhinekaan.

Harusnya umat Kristen yang diingatkan agar menjaga kebhinekaan dengan tidak membangun gereja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kecuali memang pendirian tersebut sesuai dengan ijin mendirikan bangunan rumah ibadah.

Oleh karena itu, jelas sekali bahwa isu kebhinekaan akan selalu dijadikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjegal Islam dan umat Islam.

Akibatnya, umat Islam, walaupun secara jumlah adalah mayoritas di negeri ini, dibuat tidak berdaya saat ingin menyuarakan aspirasi dan tuntutannya ketika dihadapkan kepada isu kebhinekaan.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...