Rabu, 17 Januari 2018 | 19.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini yang Akan Digali KPK dari Rijal Ramli

Ini yang Akan Digali KPK dari Rijal Ramli

Reporter : Fadilah | Selasa, 2 Mei 2017 - 13:24 WIB

IMG-22350

Rizal Ramli. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman era Jokowi yakni Rizal Ramli dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terkait skandal BLBI.

“Yang bersangkutan (Rizal Ramli) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Selasa, (2/5/2017).

Rizal pun memenuhi panggilan penyidik KPK. Rizal yang tiba dengan mengenakan setelan kemeja berwarna biru dengan balutan jas hitam itu mengaku bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Ia mengaku tiga tahun lalu pernah diperiksa bersama Kwik Kian Gie sebagai saksi ahli.

“Mungkin KPK ingin lebih mendalami lagi proses dan mekanisme lahirnya kebijakan pemberian SKL BLBI,” tutur Rizal.

Diketahui lahirnya SKL BLBI berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun belum diketahui pasti, apakah penerbitan SKL BLBI oleh BPPN ini lantaran ada kesalahan pada tingkat Inpres 8 Tahun 2002 itu.

Sebagai informasi, KPK sudah menetapkan mantan Kepala BPPN Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka korupsi. SAT diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...