Sabtu, 18 November 2017 | 17.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini yang Akan Digali KPK dari Rijal Ramli

Ini yang Akan Digali KPK dari Rijal Ramli

Reporter : Fadilah | Selasa, 2 Mei 2017 - 13:24 WIB

IMG-22350

Rizal Ramli. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman era Jokowi yakni Rizal Ramli dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terkait skandal BLBI.

“Yang bersangkutan (Rizal Ramli) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Selasa, (2/5/2017).

Rizal pun memenuhi panggilan penyidik KPK. Rizal yang tiba dengan mengenakan setelan kemeja berwarna biru dengan balutan jas hitam itu mengaku bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Ia mengaku tiga tahun lalu pernah diperiksa bersama Kwik Kian Gie sebagai saksi ahli.

“Mungkin KPK ingin lebih mendalami lagi proses dan mekanisme lahirnya kebijakan pemberian SKL BLBI,” tutur Rizal.

Diketahui lahirnya SKL BLBI berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun belum diketahui pasti, apakah penerbitan SKL BLBI oleh BPPN ini lantaran ada kesalahan pada tingkat Inpres 8 Tahun 2002 itu.

Sebagai informasi, KPK sudah menetapkan mantan Kepala BPPN Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka korupsi. SAT diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...