Minggu, 19 November 2017 | 02.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Apabila Agama Dipisahkan, Indonesia akan Sangat Sekuler

Apabila Agama Dipisahkan, Indonesia akan Sangat Sekuler

Reporter : Rakisa | Selasa, 2 Mei 2017 - 14:25 WIB

IMG-22353

Zulkifli Hasan (Kini/Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menyebutkan agama adalah sumber moral dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam politik, terutama Agama Islam. Walaupun Indonesia tidak termasuk negara Islam.

Sehingga, kehidupan politik tak boleh terpisah dengan Agama. Terbukti yang tertera di sila pertama dalam Pancasila.

Karena, agama merupakan sumber moral bagi penyelenggara negara. Sehingga Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagi dasar negara.

“Apabila agama dipisahkan maka Indonesia akan sangat sekuler. Sebagai bentuk pengkhianatan kepada para pendiri bangsa yang menghendaki politik dan agama berdampingan, bantuan kepada para mubalig untuk mendakwakan,” ujar Zulkifli, Selasa (2/5).

Zulkifli yakin, apabila bangsa Indonesia benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI ke dalam kehidupannya. Indonesia bakal akan maju serta mengungguli negara-negara lain.

“Kalau MPR RI sendirian menyosialisasikan Empat Pilar mustahil tercapai tujuannya. Maka dari itu, kami harus bekerja sama, termasuk dengan para mubalig,” kata Zulkifli Hasan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...