Minggu, 19 November 2017 | 02.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Aksi Simpatik 55, Bachtiar: Jika Ada yang Anarkis Bukan Massa GNPF

Aksi Simpatik 55, Bachtiar: Jika Ada yang Anarkis Bukan Massa GNPF

Reporter : Rakisa | Selasa, 2 Mei 2017 - 19:23 WIB

IMG-22358

Aksi Bela Islam 55 (Dok GNPF)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Umum Gerakan Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, KH Bachtiar Nasir menegaskan aksi simpatik 55 yang digelar pada Jumat (5/5) bukan untuk menekan proses hukum, akan tetapi menuntut keadilan terhadap vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

KH Bachtiar juga menjamin aksi simpatik 55 itu akan berjalan damai. Jika ada yang berbuat anarkis, maka, itu bukan bukan dari GNPF MUI. Karena GNPF tidak ada keinginan untuk anarkis ataupun menggulingkan kekuasaan siapa pun.

“Jika ada yang ingin melakukan anarkis, misalnya tiba-tiba jalan dari Mahkamah Agung ke Istana Presiden, berarti bukan massa GNPF,” tegas Kiai Bachtiar dalam keterangan persnya di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Dalam aksi itu, tambah Bachtiar, GNPF MUI hanya akan shalat berjamaah di Masjid Istiqlal kemudian long march ke Mahkamah Agung, setelah itu selesai bubar.

GNPF-MUI akan melakukan orasi dan menyampaikan pesan ke Mahkamah agung untuk memutuskan perkara penodaan agama dengan seadil-adilnya.

“Tanpa intevensi siapa pun, tanpa tekanan siapa pun, murni berdasarkan nurani hukum Mahkamah Agung,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...