Selasa, 26 September 2017 | 18.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 3 Mei 2017 - 14:20 WIB

IMG-22369

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (ist)

MEDAN, kini.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Utara (DPD HTI Sumut) menyebut tak ada alasan pemerintah hendak membubarkan organisasi keagamaan.

“HTI memang terdaftar di Kemenkumham. Organisasi ini berbadan hukum perkumpulan,” kata Pengurus DPD HTI Sumut Syaiful Rahman, Rabu (3/5).

Menurutnya, aktivitas HTI tak pernah melakukan tindak pidana. Hanya sekedar bertujuan untuk dakwah.

“Kalau mau bubarkan, pemerintah bubarkan saja LGBT (Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender). Kenapa harus HTI yang ingin dibubarkan,” ujar Syaiful.

Besar harapan Syaiful, pemerintah tidak asal memutuskan untuk membubarkan HTI. Pasalnya memang tak ada alasan untuk menghentikan aktivitas HTI.

“Harus dipahami pemerintah, bahwa organisasi HTI ini tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran. Yang jelas-jelas melanggar seperti LGBT saja tidak dibubarkan,” ungkap Syaiful.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berniat untuk membubarkan organisasi HTI.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI. Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti- Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menilai, sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, namun jika implementasi ormas itu menunjukkan anti- Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

“Berarti dia organisasi liar,” ujar Tjahjo.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...