Rabu, 26 Juli 2017 | 03.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 3 Mei 2017 - 14:20 WIB

IMG-22369

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (ist)

MEDAN, kini.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Utara (DPD HTI Sumut) menyebut tak ada alasan pemerintah hendak membubarkan organisasi keagamaan.

“HTI memang terdaftar di Kemenkumham. Organisasi ini berbadan hukum perkumpulan,” kata Pengurus DPD HTI Sumut Syaiful Rahman, Rabu (3/5).

Menurutnya, aktivitas HTI tak pernah melakukan tindak pidana. Hanya sekedar bertujuan untuk dakwah.

“Kalau mau bubarkan, pemerintah bubarkan saja LGBT (Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender). Kenapa harus HTI yang ingin dibubarkan,” ujar Syaiful.

Besar harapan Syaiful, pemerintah tidak asal memutuskan untuk membubarkan HTI. Pasalnya memang tak ada alasan untuk menghentikan aktivitas HTI.

“Harus dipahami pemerintah, bahwa organisasi HTI ini tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran. Yang jelas-jelas melanggar seperti LGBT saja tidak dibubarkan,” ungkap Syaiful.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berniat untuk membubarkan organisasi HTI.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI. Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti- Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menilai, sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, namun jika implementasi ormas itu menunjukkan anti- Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

“Berarti dia organisasi liar,” ujar Tjahjo.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...