Minggu, 22 April 2018 | 11.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

DPD HTI Sumut : Bubarkan Saja LGBT

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 3 Mei 2017 - 14:20 WIB

IMG-22369

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (ist)

MEDAN, kini.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Utara (DPD HTI Sumut) menyebut tak ada alasan pemerintah hendak membubarkan organisasi keagamaan.

“HTI memang terdaftar di Kemenkumham. Organisasi ini berbadan hukum perkumpulan,” kata Pengurus DPD HTI Sumut Syaiful Rahman, Rabu (3/5).

Menurutnya, aktivitas HTI tak pernah melakukan tindak pidana. Hanya sekedar bertujuan untuk dakwah.

“Kalau mau bubarkan, pemerintah bubarkan saja LGBT (Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender). Kenapa harus HTI yang ingin dibubarkan,” ujar Syaiful.

Besar harapan Syaiful, pemerintah tidak asal memutuskan untuk membubarkan HTI. Pasalnya memang tak ada alasan untuk menghentikan aktivitas HTI.

“Harus dipahami pemerintah, bahwa organisasi HTI ini tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran. Yang jelas-jelas melanggar seperti LGBT saja tidak dibubarkan,” ungkap Syaiful.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berniat untuk membubarkan organisasi HTI.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI. Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti- Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menilai, sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, namun jika implementasi ormas itu menunjukkan anti- Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

“Berarti dia organisasi liar,” ujar Tjahjo.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...