Minggu, 19 November 2017 | 02.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pembangunan Flyover Bulak Kapal Mangkrak 12 Tahun

Pembangunan Flyover Bulak Kapal Mangkrak 12 Tahun

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Mei 2017 - 19:00 WIB

IMG-22379

Pembangunan flyover dan underpass diperempatan Bulak Kapal. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pembangunan flyover dan underpass di perempatan Bulak Kapal, Bekasi Timur, mangkrak 12 tahun sejak direncanakan pada tahun 2005 silam. Akibatnya, pembangunan itu kembali menuai pertanyaan dari warga.

Rahmat (27) salah satu warga yang tinggal di bilangan Perumnas III, Bekasi Timur, mengutarakan bahwa mangkrak atau gagalnya pembangunan tersebut mengakibatkan kawasan Bulak Kapal semraut.

Tentunya hal itu mengakibatkan kemacetan di simpang Jalan Pahlawan yang sudah tidak bisa ditolelir. Apalagi, ketika jam sibuk antara pukul 06.00-08.00 dan pukul 16.00-18.00 kemacetan di simpang jalan akan semakin bertambah.

“Jalanan berbenturan, mulai dari pengguna jalan yang mengawarah Tol Timur, Perlintasan Kereta Api, dan lalu lalang yang menuju kota dan kabupaten Bekasi,” kata dia, Rabu (3//5/2017) kepada Kini.co.id

Menurut Rahmat, pembangunan flyover di Bulak Kapal sangat diperlukan bagi pengguna jalan. Ditambah, jalan tersebut merupakan penghubung warga tinggal di bagian utara, dengan jalan utama Kota Bekasi menuju ruas jalan tol.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan, mengatakan sebenarnya rencana pembangunan flyover Bulak Kapal sudah dibahas.

Pembahasan dilakukan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk utilitas-utilitas yang ada di titik pembangunan seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Gas Negara.

“Dalam pembahasan, pembangunan flyover Bulak Kapal itu masuk dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi,” kata dia.

Pada tahun 2014 lalu, pemerintah Kota Bekasi menganggarkan Rp55 milyar untuk pembebasan lahan dari Rp200 miliyar lebih yang di butuhkan. Untuk pembanguna flyover sendiri, kata Ronny, ada tiga kelurahan yang akan terkena dampaknya.

Kelurahan Duren jaya, Kelurahan Aren Jaya, dan Kelurahan Margahayu. Untuk kelurahan Margahayu yang terdampak yakni, RW 01, RW 10, RW 13 dan RW 21. Kelurahan Aren Jaya RW 1 yang terkena pembebasan lahan.

“Sedangkan Kelurahan Duren Jaya lebih banyak Rumah Kontrakan (Ruko) yang perlu dibebaskan oleh pemerintah Kota Bekasi” ujar dia.

Menurut Ronny, pembanguan flyover memang sangat dibutuhkan bagi warga dan masyarakat sekitar. Bahkan pengguna jalan yang rutinitas melintas di jalur tersebut.

“Kalau pembebasan lahannya di tunda-tunda semakin lama, semakin mahal harganya, karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap tahunnya juga akan naik,” tutur dia.

“Jangan sampai kejadian ini terjadi seperti Becak Kayu, 19 tahun baru gerak. Itupun Presiden jokowi yang gebrak,” sambung dia.

Sementara pemerintah Kota Bekasi mengaku terbentur anggaran untuk membebaskan lahan guna pembangunan proyek flyover dan underpass Bulak Kapal.

“Harga jual yang dipatok pemilik lahan cukup mahal,” kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Memang lanjut Usman, pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp200 miliar jika semua dibebaskan tahun ini. Namun, pemerintah tidak cukup punya uang sebesar itu.

Kalau pun ada, kata Usman, pemerintah Kota Bekasi hanya mampu sekitar Rp20 miliar. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan negoisasi dengan pemilik lahan.

Selain masalah anggaran lahan yang bakal dipakai untuk pembangunan proyek tersebut, Usman menambahkan, sebagian masih dalam sengketa antara ahli waris.

“Karena itu, pemerintah Kota Bekasi meminta kepada pemilik lahan menyelesaikan sengketa tersebut. Karena kami hanya membayar lahan yang tidak sengketa,” terang dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, kebutuhan lahan untuk kegiatan itu mencapai 2 hektare.

“Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, konstruksi ditanggung pusat,” kata Tri.

Menurut Tri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia membangun setelah lahan yang dibutuhkan tersedia. Hanya saja, dinas terkait setiap tahun mengalami kendala masalah pembebasan lahan.

“Hingga hasilnya pembangunan proyek di satu titik itu selalu tertunda,. Karena masalah sengekta memang tidak mudah dan kita tidak bisa sembarang,” kata dia.

Di informasikan, pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal akan menyambungkan Jalan Juanda, M. Joyomartono, dan Jalan Pahlawan. Dua proyek itu cukup dibutuhkan untuk memecah kemacetan arus lalu lintas. Di sana juga terdapat perlintasan kereta api sebidang.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...