Rabu, 26 Juli 2017 | 03.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pembangunan Flyover Bulak Kapal Mangkrak 12 Tahun

Pembangunan Flyover Bulak Kapal Mangkrak 12 Tahun

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Mei 2017 - 19:00 WIB

IMG-22379

Pembangunan flyover dan underpass diperempatan Bulak Kapal. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pembangunan flyover dan underpass di perempatan Bulak Kapal, Bekasi Timur, mangkrak 12 tahun sejak direncanakan pada tahun 2005 silam. Akibatnya, pembangunan itu kembali menuai pertanyaan dari warga.

Rahmat (27) salah satu warga yang tinggal di bilangan Perumnas III, Bekasi Timur, mengutarakan bahwa mangkrak atau gagalnya pembangunan tersebut mengakibatkan kawasan Bulak Kapal semraut.

Tentunya hal itu mengakibatkan kemacetan di simpang Jalan Pahlawan yang sudah tidak bisa ditolelir. Apalagi, ketika jam sibuk antara pukul 06.00-08.00 dan pukul 16.00-18.00 kemacetan di simpang jalan akan semakin bertambah.

“Jalanan berbenturan, mulai dari pengguna jalan yang mengawarah Tol Timur, Perlintasan Kereta Api, dan lalu lalang yang menuju kota dan kabupaten Bekasi,” kata dia, Rabu (3//5/2017) kepada Kini.co.id

Menurut Rahmat, pembangunan flyover di Bulak Kapal sangat diperlukan bagi pengguna jalan. Ditambah, jalan tersebut merupakan penghubung warga tinggal di bagian utara, dengan jalan utama Kota Bekasi menuju ruas jalan tol.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan, mengatakan sebenarnya rencana pembangunan flyover Bulak Kapal sudah dibahas.

Pembahasan dilakukan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk utilitas-utilitas yang ada di titik pembangunan seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Gas Negara.

“Dalam pembahasan, pembangunan flyover Bulak Kapal itu masuk dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi,” kata dia.

Pada tahun 2014 lalu, pemerintah Kota Bekasi menganggarkan Rp55 milyar untuk pembebasan lahan dari Rp200 miliyar lebih yang di butuhkan. Untuk pembanguna flyover sendiri, kata Ronny, ada tiga kelurahan yang akan terkena dampaknya.

Kelurahan Duren jaya, Kelurahan Aren Jaya, dan Kelurahan Margahayu. Untuk kelurahan Margahayu yang terdampak yakni, RW 01, RW 10, RW 13 dan RW 21. Kelurahan Aren Jaya RW 1 yang terkena pembebasan lahan.

“Sedangkan Kelurahan Duren Jaya lebih banyak Rumah Kontrakan (Ruko) yang perlu dibebaskan oleh pemerintah Kota Bekasi” ujar dia.

Menurut Ronny, pembanguan flyover memang sangat dibutuhkan bagi warga dan masyarakat sekitar. Bahkan pengguna jalan yang rutinitas melintas di jalur tersebut.

“Kalau pembebasan lahannya di tunda-tunda semakin lama, semakin mahal harganya, karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap tahunnya juga akan naik,” tutur dia.

“Jangan sampai kejadian ini terjadi seperti Becak Kayu, 19 tahun baru gerak. Itupun Presiden jokowi yang gebrak,” sambung dia.

Sementara pemerintah Kota Bekasi mengaku terbentur anggaran untuk membebaskan lahan guna pembangunan proyek flyover dan underpass Bulak Kapal.

“Harga jual yang dipatok pemilik lahan cukup mahal,” kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Memang lanjut Usman, pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp200 miliar jika semua dibebaskan tahun ini. Namun, pemerintah tidak cukup punya uang sebesar itu.

Kalau pun ada, kata Usman, pemerintah Kota Bekasi hanya mampu sekitar Rp20 miliar. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan negoisasi dengan pemilik lahan.

Selain masalah anggaran lahan yang bakal dipakai untuk pembangunan proyek tersebut, Usman menambahkan, sebagian masih dalam sengketa antara ahli waris.

“Karena itu, pemerintah Kota Bekasi meminta kepada pemilik lahan menyelesaikan sengketa tersebut. Karena kami hanya membayar lahan yang tidak sengketa,” terang dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, kebutuhan lahan untuk kegiatan itu mencapai 2 hektare.

“Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, konstruksi ditanggung pusat,” kata Tri.

Menurut Tri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia membangun setelah lahan yang dibutuhkan tersedia. Hanya saja, dinas terkait setiap tahun mengalami kendala masalah pembebasan lahan.

“Hingga hasilnya pembangunan proyek di satu titik itu selalu tertunda,. Karena masalah sengekta memang tidak mudah dan kita tidak bisa sembarang,” kata dia.

Di informasikan, pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal akan menyambungkan Jalan Juanda, M. Joyomartono, dan Jalan Pahlawan. Dua proyek itu cukup dibutuhkan untuk memecah kemacetan arus lalu lintas. Di sana juga terdapat perlintasan kereta api sebidang.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...