Minggu, 28 Mei 2017 | 05.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Taufik: Apa Perlu Saya Dorong dan Saya Rebut Palu Fahri ?

Taufik: Apa Perlu Saya Dorong dan Saya Rebut Palu Fahri ?

Kamis, 4 Mei 2017 - 06:22 WIB

IMG-22394

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok DPR)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan pimpinan sidang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian (judgment) politik untuk memutuskan saat rapat berlangsung.

Taufik menegaskan hal itu menanggapi laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melaporkan empat pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rabu (3/5).

MAKI melaporkan pimpinan DPR diduga melanggar kode etik saat pengambilan keputusan hak angket saat rapat paripurna DPR pada Jumat (28/4).

Namun Taufik mengatakan pimpinan DPR ada etika dan tidak mungkin pimpinan DPR lain merebut palu yang dipegang Fahri sebagai pimpinan sidang paripurna pada Jumat (28/4).

“Kalau dianggap tidak menghalangi, apa palu Pak Fahri harus saya rebut dan saya dorong? Kan tidak juga, nanti kalau ribut karena rebutan palu bisa repot,” tegas Taufik di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (3/5).

Taufik menjelaskan Pimpinan DPR sebenarnya menghindari kegaduhan namun ketika Rapat Paripurna situasional dan spontan Fahri tidak mendengar interupsi dan saling rebut berbicara sehingga Fahri mengetuk palu.

“Saya, Pak Agus Hermanto, dan Pak Novanto juga kaget karena akan diberikan ruang oleh Pak Fahri setelah sidang ada forum fraksi namun karena menjelang solat jumat belum terwujud,” ujarnya.

Politisi PAN itu mengapresiasi apa yang disampaikan masyarakat seperti MAKI namun perlu diluruskan bahwa dirinya tidak mau forum paripurna dijadikan panggung politik dan forum bagi orang yang tidak bertanggungjawab.

Taufik juga menegaskan dirinya sebagai kader PAN tidak mungkin berseberangan dengan sikap partainya yang menolak Hak Angket KPK sehingga dirinya pun menyayangkan keputusan Hak Angket KPK.

Namun demikian, Taufik menambahkan pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi pimpinan sidang, karena pimpinan sidang adalah orang yang mengambil keputusan saat rapat berlangsung. Sehingga ketika Hak Angket KPK diputuskan harus tetap dihormati.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...
KPK Beberkan Krnologi OTT BPK-Kemendes
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 20:57 WIB

KPK Beberkan Krnologi OTT BPK-Kemendes

KPK memaparkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di kantor BPK dan Kemendes PDTT, pada Jumat (26/5).Dalam OTT tersebut, ...
TransJakarta  Belum Pastikan Kapan Halte Kampung Melayu Beroperasi
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:24 WIB

TransJakarta Belum Pastikan Kapan Halte Kampung Melayu Beroperasi

Kondisi bangunan Transjakarta di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terkena dampak ledakan sebagian besar kerusakan cukup parah, terutama kaca. ...