Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Taufik: Apa Perlu Saya Dorong dan Saya Rebut Palu Fahri ?

Taufik: Apa Perlu Saya Dorong dan Saya Rebut Palu Fahri ?

Kamis, 4 Mei 2017 - 06:22 WIB

IMG-22394

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok DPR)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan pimpinan sidang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian (judgment) politik untuk memutuskan saat rapat berlangsung.

Taufik menegaskan hal itu menanggapi laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melaporkan empat pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rabu (3/5).

MAKI melaporkan pimpinan DPR diduga melanggar kode etik saat pengambilan keputusan hak angket saat rapat paripurna DPR pada Jumat (28/4).

Namun Taufik mengatakan pimpinan DPR ada etika dan tidak mungkin pimpinan DPR lain merebut palu yang dipegang Fahri sebagai pimpinan sidang paripurna pada Jumat (28/4).

“Kalau dianggap tidak menghalangi, apa palu Pak Fahri harus saya rebut dan saya dorong? Kan tidak juga, nanti kalau ribut karena rebutan palu bisa repot,” tegas Taufik di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (3/5).

Taufik menjelaskan Pimpinan DPR sebenarnya menghindari kegaduhan namun ketika Rapat Paripurna situasional dan spontan Fahri tidak mendengar interupsi dan saling rebut berbicara sehingga Fahri mengetuk palu.

“Saya, Pak Agus Hermanto, dan Pak Novanto juga kaget karena akan diberikan ruang oleh Pak Fahri setelah sidang ada forum fraksi namun karena menjelang solat jumat belum terwujud,” ujarnya.

Politisi PAN itu mengapresiasi apa yang disampaikan masyarakat seperti MAKI namun perlu diluruskan bahwa dirinya tidak mau forum paripurna dijadikan panggung politik dan forum bagi orang yang tidak bertanggungjawab.

Taufik juga menegaskan dirinya sebagai kader PAN tidak mungkin berseberangan dengan sikap partainya yang menolak Hak Angket KPK sehingga dirinya pun menyayangkan keputusan Hak Angket KPK.

Namun demikian, Taufik menambahkan pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi pimpinan sidang, karena pimpinan sidang adalah orang yang mengambil keputusan saat rapat berlangsung. Sehingga ketika Hak Angket KPK diputuskan harus tetap dihormati.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...