Rabu, 17 Januari 2018 | 19.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Berikut Tujuh Saksi yang Dihadirkan di Sidang e-KTP ke Dua Belas

Berikut Tujuh Saksi yang Dihadirkan di Sidang e-KTP ke Dua Belas

Reporter : Fadilah | Kamis, 4 Mei 2017 - 09:29 WIB

IMG-22398

Sidang Kasus Korupsi e-KTP (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, kini.co.id – Sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto kembali digelar, Kamis, (4/5/2017). Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi.

Menurut Humas PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat (Jakpus), Waluyo ada tujuh saksi yang akan dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan kali ini.

“Ada tujuh saksi, kalau perihal konfirmasi kehadiran langsung ditanyakan ke jaksa saja,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tujuh saksi tersebut diantaranya Dirut Perum PNRI; Isnu Edhi Wijaya, Dirut PT Sucofindo; Arief Safari, Dirut PT Pindad; Abraham Mose, sedangkan sisanya berasal dari PT LEN (Lembaga Elektronika Nasional) Industri Persero.

Mereka yang bersaksi dari PT LEN Industri Persero adalah Mantan Direktur Utama; Wahyuddin Bagenda, Mantan Direktur; Agus Iswanto, Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan; Andra Yastrialsyah Agussalam, dan terakhir Mantan Direktur Teknologi dan Manufaktur; Darman Mappangara yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT INTI Persero.

Dalam kasus ini sudah ada empat orang tersangka. Mereka adalah pihak swasta bernama Andi Agustinus, Politisi Hanura; Miryam S Haryani, dan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Irman dan Sugiharto telah didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama. Dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Sedangkan Miryam dijadikan tersangka karena telah memberikan keterangan palsu saat di persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto.

(Fadilah)

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...