Sabtu, 18 November 2017 | 20.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Panggil Mantan Menko Perekonomian era Megawati

KPK Panggil Mantan Menko Perekonomian era Megawati

Reporter : Rakisa | Kamis, 4 Mei 2017 - 12:29 WIB

IMG-22407

Gedung KPK (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mantan Menko Perekonomian era Presiden Megawati, Dorojatun Kuntjoro Jakti akan diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligator BLI kepada BPPN.

Kali ini untuk mendalami hal itu, KPK memanggil mantan Meko Perekonomian era Presiden Megawati, Dorojatun Kuntjoro Jakti untuk dimintai keterangan untuk saksi Syafruddin Arsjad Temenggung (SAT).

“Dorojatun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (4/5).

Sebelumnya Guru Besar Emirtus FE- UI itu, juga pernah dipanggil KPK untuk diminta keterangannya terkait penyelidikan SKL ini.

Seperti diketahui Syafruddin merupakan tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp138,4 triliun ini. Sebelumnya Syafruddin menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ia diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, ‎Syafruddin ‎disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...