Rabu, 17 Januari 2018 | 19.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Panggil Mantan Menko Perekonomian era Megawati

KPK Panggil Mantan Menko Perekonomian era Megawati

Reporter : Rakisa | Kamis, 4 Mei 2017 - 12:29 WIB

IMG-22407

Gedung KPK (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mantan Menko Perekonomian era Presiden Megawati, Dorojatun Kuntjoro Jakti akan diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligator BLI kepada BPPN.

Kali ini untuk mendalami hal itu, KPK memanggil mantan Meko Perekonomian era Presiden Megawati, Dorojatun Kuntjoro Jakti untuk dimintai keterangan untuk saksi Syafruddin Arsjad Temenggung (SAT).

“Dorojatun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (4/5).

Sebelumnya Guru Besar Emirtus FE- UI itu, juga pernah dipanggil KPK untuk diminta keterangannya terkait penyelidikan SKL ini.

Seperti diketahui Syafruddin merupakan tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp138,4 triliun ini. Sebelumnya Syafruddin menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ia diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, ‎Syafruddin ‎disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...