Rabu, 17 Januari 2018 | 19.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Hakim Ingatkan Mantan Bos Konsorsium PNRI Agar Berkata Jujur

Hakim Ingatkan Mantan Bos Konsorsium PNRI Agar Berkata Jujur

Reporter : Fadilah | Kamis, 4 Mei 2017 - 14:48 WIB

IMG-22413

Mantan Dirut PNRI, Isnu Edhi Wijaya (ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga)

JAKARTA, kini.co.id – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengingatkan mantan Bos Konsorsium PNRI; Isnu Edhi Wijaya agar berkata jujur dalam sidang perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Kamis, (4/5/2017).

“Saksi Anda telah disumpah, sekali lagi tolong dijawab dengan benar pertanyaan jaksa tersebut,” tegas Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar Butar.

Teguran tersebut berawal saat Isnu seolah menutup-nutupi peran dan hubungan Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek e-KTP ini.

Namun setelah ditegur oleh Majelis Hakim, Isnu pun membeberkannya. Isnu mengaku bahwa dirinya mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Andi merupakan sebagai salah satu pengusaha yang ikut cawe-cawe dalam proyek ini. Cawe-cawe dalam arti terlibat banyak dengan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan KTP-el.

Isnu juga menyebut pernah ikut serta dalam berbagai pertemuan dengan perusahaan-perusahaan ini di ruko Fatmawati, yang kemudian diketahui milik Andi Narogong.

“Kami sebagai perusahaan tentu mengumpulkan berbagai macam informasi (soal e- KTP),” ujar Isnu.

“Itu sebelum ada pengumuman?” tanya Jaksa KPK.

“Belum,” jawab Isnu.

Tak cukup sampai disitu, Jaksa KPK pun mencerca pertanyaan lain yang belum disampaikan oleh saksi Isnu.

Akhirnya setelah setelah dikejar dengan beragam pertanyaan, Isnu mengakui diperkenalkan ke Andi oleh Irman dan Sugiharto yang saat ini merupakan terdakwa.

“Pak Irman bilang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Andi Narogong,” pungkasnya.

(Fadilah)

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...