Rabu, 17 Januari 2018 | 19.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mantan Wakil Ketua DPRD Muhammad Dian belum Kembalikan Mobil Dinas

Mantan Wakil Ketua DPRD Muhammad Dian belum Kembalikan Mobil Dinas

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 4 Mei 2017 - 14:54 WIB

IMG-22415

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Junaedi. (kininews/akis)

BEKASI, kini.co.id – Setelah menghebohkan publik dengan kasus amoral nya beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Muhammad Dian kembali berulah. Ia dikabarkan belum mengembalikan mobil operasional, pasca dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua III DPRD.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penarikan mobil dinas kepada M Dian, tapi hingga saat ini belum juga dilakukan pengembalian oleh yang bersangkutan.

“Saya sudah membuat surat dan sudah disampaikan untuk penarikan mobil dinas itu,” kata dia, Kamis (4/5/2017) kepada Kini.co.id

Menurut Junaedi, mobil dinas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Irman Firmansyah, pengganti M Dian yang belum lama ini dilantik, untuk dipakai selama menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD.

“Kalau surat tidak diindahkan, bidang aset Pemkot Bekasi akan mengambil paksa kendaraan dinas yang hingga kini belum juga diserahkan oleh M Dian,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi, Sudirman berencana memanggil M Dian, untuk dimintai keterangan terkait mobil operasional tersebut.

“Secepatnya akan kami panggil. Harusnya kendaraan itu pasca pergantian langsung diserahkan ke Irman. M Dian memang sudah tidak mematuhi semua peraturan DPRD,” kata dia.

Selain persoalan mobil, tambah Sudirman, M Dian juga semena-mena dalam berkelakuan sebagai anggota dewan. Ia diketahui kerap bolos ke kantor dan jarang mengikuti rapat. “Hal ini akan kami tanyakan juga saat pemanggilan M Dian nanti,” tandas dia.

Sekedar diketahui, M Dian tega menelantarkan anak istrinya demi perempuan selingkuhan yang telah bersuami. Atas ulah bejatnya tersebut, M Dian diganjar bersalah oleh Mahkamah Kehormatan DPP Gerindra, karena melanggar kode etik partai dan menimbulkan keresahan di tubuh kader serta masyarakat luas. M Dian terancam bakal di PAW, jika masih menjalin komunikasi dan pertemuan secara diam-diam dengan selingkuhannya. Mahkamah juga meminta Dian memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...