Sabtu, 18 November 2017 | 20.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mantan Wakil Ketua DPRD Muhammad Dian belum Kembalikan Mobil Dinas

Mantan Wakil Ketua DPRD Muhammad Dian belum Kembalikan Mobil Dinas

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 4 Mei 2017 - 14:54 WIB

IMG-22415

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Junaedi. (kininews/akis)

BEKASI, kini.co.id – Setelah menghebohkan publik dengan kasus amoral nya beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Muhammad Dian kembali berulah. Ia dikabarkan belum mengembalikan mobil operasional, pasca dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua III DPRD.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penarikan mobil dinas kepada M Dian, tapi hingga saat ini belum juga dilakukan pengembalian oleh yang bersangkutan.

“Saya sudah membuat surat dan sudah disampaikan untuk penarikan mobil dinas itu,” kata dia, Kamis (4/5/2017) kepada Kini.co.id

Menurut Junaedi, mobil dinas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Irman Firmansyah, pengganti M Dian yang belum lama ini dilantik, untuk dipakai selama menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD.

“Kalau surat tidak diindahkan, bidang aset Pemkot Bekasi akan mengambil paksa kendaraan dinas yang hingga kini belum juga diserahkan oleh M Dian,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi, Sudirman berencana memanggil M Dian, untuk dimintai keterangan terkait mobil operasional tersebut.

“Secepatnya akan kami panggil. Harusnya kendaraan itu pasca pergantian langsung diserahkan ke Irman. M Dian memang sudah tidak mematuhi semua peraturan DPRD,” kata dia.

Selain persoalan mobil, tambah Sudirman, M Dian juga semena-mena dalam berkelakuan sebagai anggota dewan. Ia diketahui kerap bolos ke kantor dan jarang mengikuti rapat. “Hal ini akan kami tanyakan juga saat pemanggilan M Dian nanti,” tandas dia.

Sekedar diketahui, M Dian tega menelantarkan anak istrinya demi perempuan selingkuhan yang telah bersuami. Atas ulah bejatnya tersebut, M Dian diganjar bersalah oleh Mahkamah Kehormatan DPP Gerindra, karena melanggar kode etik partai dan menimbulkan keresahan di tubuh kader serta masyarakat luas. M Dian terancam bakal di PAW, jika masih menjalin komunikasi dan pertemuan secara diam-diam dengan selingkuhannya. Mahkamah juga meminta Dian memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...