Rabu, 26 Juli 2017 | 13.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Reporter : Rakisa | Kamis, 4 Mei 2017 - 21:18 WIB

IMG-22426

Joko Widodo. (birosatpres).

BEKASI, kini.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di Perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (4/5/2017).

“Perumahan ini dibangun dengan lahan seluas 105 hektare. Dengan total keseluruhan yang direncanakan 8.749 dan hingga saat ini baru 4.734 rumah,” kata dia.

Selain itu, bila dilihat dari harga cukup terjangkau sebesar Rp112-114 Juta dengan tipe yang diberikan tipe 25 dan luas tanah 60 meter persegi. Menurut Jokowi, dalam pembangunan ini pemerintah pusat memberikan bantuan uang muka Rp4.000.000 per unit rumah. Dan perumahan ini memang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal.

Pembangunan ini adalah salah satu program sejuta rumah yang menggunakan tema kesederhanaan. Tentunya pembangunan perumahan ini juga dilengkapi fasilitas olahraga, masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Namun, Bank Tabungan Negara hanya membebankan kepada masyarakat dengan uang muka sebesar satu persen atau sekitar Rp1.120.000 dengan cicilan per bulan Rp800.000.

Selain itu, bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan kredit bisa melalui skema KPR bersubsidi, atau kemitraan bank BTN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan harga tersebut masyarakat bisa mempunyai rumah senilai maksimal Rp500 Juta dengan uang muka satu persen dan bunga KPR sebesar lima persen serta dapat dicicil selama 20 tahun.

Jokowi menambahkan masyarakat dapat menggunakan skema lainnya melalui KPR mikro untuk memiliki atau merenovasi rumah dengan plafon kredit sebesar Rp75 Juta.

Kredit bagi pekerja ada dua golongan, diantaranya tidak tetap berkisar sebesar Rp1.800.000 hingga Rp2.800.000 dengan uang muka sebesar satu peraen dan skema angsuran yang bisa dibayar harian atau mingguan.

“Tentunya dengan harga sebesar itu yang disesuaikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) bukanlah menjadi masalah utama,” tutur dia.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini menjelaskan dengan adanya program sejuta rumah ini, masyarakat diminta untuk lebih manfaatkan dengan baik.

Selain itu dalam cicilan rumah hanya berkisar antara Rp800.000 hingga Rp900.000, tentunya itu bukan menjadi masalah yang besar. Secara umum masyarakat yang membeli berpenghasilan sebesar Rp3.000.000 hingga Rp3.800.000, dengan nilai penghasilan itu sudah dapat dipastikan aman.

“Sebenarnya dalam pembangunan ini lebih murah dibandingkan perumahan yang ada di Karawang, Jawa Barat,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...