Minggu, 19 November 2017 | 02.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Reporter : Rakisa | Kamis, 4 Mei 2017 - 21:18 WIB

IMG-22426

Joko Widodo. (birosatpres).

BEKASI, kini.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di Perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (4/5/2017).

“Perumahan ini dibangun dengan lahan seluas 105 hektare. Dengan total keseluruhan yang direncanakan 8.749 dan hingga saat ini baru 4.734 rumah,” kata dia.

Selain itu, bila dilihat dari harga cukup terjangkau sebesar Rp112-114 Juta dengan tipe yang diberikan tipe 25 dan luas tanah 60 meter persegi. Menurut Jokowi, dalam pembangunan ini pemerintah pusat memberikan bantuan uang muka Rp4.000.000 per unit rumah. Dan perumahan ini memang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal.

Pembangunan ini adalah salah satu program sejuta rumah yang menggunakan tema kesederhanaan. Tentunya pembangunan perumahan ini juga dilengkapi fasilitas olahraga, masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Namun, Bank Tabungan Negara hanya membebankan kepada masyarakat dengan uang muka sebesar satu persen atau sekitar Rp1.120.000 dengan cicilan per bulan Rp800.000.

Selain itu, bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan kredit bisa melalui skema KPR bersubsidi, atau kemitraan bank BTN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan harga tersebut masyarakat bisa mempunyai rumah senilai maksimal Rp500 Juta dengan uang muka satu persen dan bunga KPR sebesar lima persen serta dapat dicicil selama 20 tahun.

Jokowi menambahkan masyarakat dapat menggunakan skema lainnya melalui KPR mikro untuk memiliki atau merenovasi rumah dengan plafon kredit sebesar Rp75 Juta.

Kredit bagi pekerja ada dua golongan, diantaranya tidak tetap berkisar sebesar Rp1.800.000 hingga Rp2.800.000 dengan uang muka sebesar satu peraen dan skema angsuran yang bisa dibayar harian atau mingguan.

“Tentunya dengan harga sebesar itu yang disesuaikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) bukanlah menjadi masalah utama,” tutur dia.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini menjelaskan dengan adanya program sejuta rumah ini, masyarakat diminta untuk lebih manfaatkan dengan baik.

Selain itu dalam cicilan rumah hanya berkisar antara Rp800.000 hingga Rp900.000, tentunya itu bukan menjadi masalah yang besar. Secara umum masyarakat yang membeli berpenghasilan sebesar Rp3.000.000 hingga Rp3.800.000, dengan nilai penghasilan itu sudah dapat dipastikan aman.

“Sebenarnya dalam pembangunan ini lebih murah dibandingkan perumahan yang ada di Karawang, Jawa Barat,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...