Selasa, 26 September 2017 | 18.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Presiden Jokowi Resmikan Rumah Bersubsidi di Bekasi

Reporter : Rakisa | Kamis, 4 Mei 2017 - 21:18 WIB

IMG-22426

Joko Widodo. (birosatpres).

BEKASI, kini.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di Perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (4/5/2017).

“Perumahan ini dibangun dengan lahan seluas 105 hektare. Dengan total keseluruhan yang direncanakan 8.749 dan hingga saat ini baru 4.734 rumah,” kata dia.

Selain itu, bila dilihat dari harga cukup terjangkau sebesar Rp112-114 Juta dengan tipe yang diberikan tipe 25 dan luas tanah 60 meter persegi. Menurut Jokowi, dalam pembangunan ini pemerintah pusat memberikan bantuan uang muka Rp4.000.000 per unit rumah. Dan perumahan ini memang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal.

Pembangunan ini adalah salah satu program sejuta rumah yang menggunakan tema kesederhanaan. Tentunya pembangunan perumahan ini juga dilengkapi fasilitas olahraga, masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Namun, Bank Tabungan Negara hanya membebankan kepada masyarakat dengan uang muka sebesar satu persen atau sekitar Rp1.120.000 dengan cicilan per bulan Rp800.000.

Selain itu, bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan kredit bisa melalui skema KPR bersubsidi, atau kemitraan bank BTN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan harga tersebut masyarakat bisa mempunyai rumah senilai maksimal Rp500 Juta dengan uang muka satu persen dan bunga KPR sebesar lima persen serta dapat dicicil selama 20 tahun.

Jokowi menambahkan masyarakat dapat menggunakan skema lainnya melalui KPR mikro untuk memiliki atau merenovasi rumah dengan plafon kredit sebesar Rp75 Juta.

Kredit bagi pekerja ada dua golongan, diantaranya tidak tetap berkisar sebesar Rp1.800.000 hingga Rp2.800.000 dengan uang muka sebesar satu peraen dan skema angsuran yang bisa dibayar harian atau mingguan.

“Tentunya dengan harga sebesar itu yang disesuaikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) bukanlah menjadi masalah utama,” tutur dia.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini menjelaskan dengan adanya program sejuta rumah ini, masyarakat diminta untuk lebih manfaatkan dengan baik.

Selain itu dalam cicilan rumah hanya berkisar antara Rp800.000 hingga Rp900.000, tentunya itu bukan menjadi masalah yang besar. Secara umum masyarakat yang membeli berpenghasilan sebesar Rp3.000.000 hingga Rp3.800.000, dengan nilai penghasilan itu sudah dapat dipastikan aman.

“Sebenarnya dalam pembangunan ini lebih murah dibandingkan perumahan yang ada di Karawang, Jawa Barat,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...