Selasa, 20 Februari 2018 | 08.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Polisi Tuding Aksi Simpatik 55 Ada Aktor Intelektual, Siapa ?!

Polisi Tuding Aksi Simpatik 55 Ada Aktor Intelektual, Siapa ?!

Reporter : Rakisa | Jumat, 5 Mei 2017 - 09:04 WIB

IMG-22433

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), KH Bachtiar Nasir. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Kiriman Bunga, MUI: Jangan Berlebihan, Ngawur Aja, Lebay ! Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik kiriman karangan bunga yang tidak jelas asal pengirimnya ke Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Hal itu dinilai berlebihan. “Jangan berlebihan lah, termasuk bunga untuk Ahok juga itu berlebihan, seolah-olah Ahok segalanya. Ngawur itu,” tegas Azrul Tanjung, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi MUI kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5). Ia menegaskan, umat Islam di Tanah Air sangat toleran. Buktinya ada orang yang berasal dari non-Muslim yang menjadi kepala daerah, khsususnya di luar DKI. “Jadi enggak ada alasan kalau menyatakan umat Islam intoleran atau radikal,” ujarnya. “Hari gini jangan lebay lah, berjalan normal saja. Kalau memakai bahasa Ahok, yaitu ‘jangan mau dibodohi pakai bunga,” tegasnya. Seperti diketahui, ratusan bahkan hingga saat ini ribuan karangan bunga memenuhi pagar Mabes Polri, Polda Metro Jaya bahkan hingga menyasar Gedung KPK dan Istana Negara. Berbagai isi tulisan karangan bunga tersebut mulai dari dukungan dan ucapan terimakasih kepada TNI/Polri untuk menjaga NKRI hingga kalimat-kalimat lebay. Mabes Polri menuding ada aktor intelektual yang sengaja menggerakan Aksi Simpatik 55 yang oleh akan digelar oleh GNPF-MUI besok. Untuk itu Mabes Polri mengaku akan menyelidiki siapa aktor intelektual tersebut.

“Gerakan apapun pasti ada pendomplengan. Pendomplengannya ini siapa? Itu masih dalam penyelidikan,” ujar Karopenmas Brigadir Jendral Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (4/5).

Rikwanto juga menyebutkan aksi yang akan digelar itu, tidak dibenarkan, karena tujuannya adalah melakukan intervensi kepada pihak pengadilan.

“Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir mengatakan bahwa Aksi Simpatik 55 bukan ajang untuk menekan pihak yudikatif. Akan tetapi, untuk menunjukkan rasa ketidakadilan yang dialami umat Islam di Indonesia.

“Kami datang untuk menunjukkan inilah rasa ketidakadilan yang kami rasakan itu dan ini tentu tidak kami buat buat,” ujarnya baru-baru ini.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...