Rabu, 26 Juli 2017 | 03.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

Reporter : Rakisa | Jumat, 5 Mei 2017 - 18:58 WIB

IMG-22467

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Dewan Transportasi Kota Bekasi segera merekomendasikan tiga poin solusi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah setempat kepada Pemerintah Kota Bekasi.

“Ada tiga poin pembahasan kami yang segera kita rekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, namun kami belum menemukan waktu yang pas sesuai agenda wali kota,” kata Humas DTKB Dani Wahab, Jumat (5/5/2017).

Menurut Dani, rekomendasi itu menyangkut tentang transportasi berbasis online, kajian angkutan massal Transpatriot serta grand design transportasi umum di Kota Bekasi.

Dikatakan Dani, persoalan transportasi berbasis online di wilayah setempat berkaitan dengan masih minimnya lahan untuk penyediaan pangkalan para pengendaranya.

“Kami merekomendasikan adanya pengadaan area khusus untuk transportasi online agar operasional mereka di Kota Bekasi tidak liar dan memakan badan jalan umum sehingga timbul kemacetan,” ujar dia.

Pemkot Bekasi diminta untuk menyediakan kantong parkir bagi transportasi berbasis online agar keberadaan mereka saat mangkal menunggu penumpang tidak mempersempit badan jalan.

Terkait Transpatriot yang ditargetkan mulai beroperasional pada September 2017, kata Dani, Pemkot Bekasi perlu memikirkan tentang potensi persinggungan trayek dengan angkutan lain.

Alasannya, sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi, Transpatriot diwacanakan melalui trayek Terminal Kota Bekasi – Jalan Cut Meutia – Jalan Pekayon-Jatiasih dan berakhir di Terminal Pondokgede.

“Transpatriot ini akan mengambil jalur angkutan umum eksisting K02 Terminal Bekasi-Pondokgede. Kami khawatir terjadi konflik akibat persinggungan trayek,” kata dia.

DTKB, lamjut Dani, merekomendasikan agar Transpatriot diubah trayeknya menjadi angkutan penghubung pusat perbelanjaan serta kantor pelayanan umum.

“Kami menyarankan agar Transpatriot ini dioperasionalkan sebagai penghubung transportasi ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti mal, rumah sakit, dan kantor pelayanan lainnya secara menyebar,” tutur dia.

Menurut Dani, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih pada 2017 untuk pengadaan sembilan unit Transpatriot jenis bus 3/4 atau elf.

Adapun rekomendasi terkait grand design transportasi umum diarahkan pihaknya agar Pemkot Bekasi menentukan klasifikasi angkutan umum sesuai fungsinya.

“Di Kota Bekasi harus ada penentuan jenis angkutan umum yang utama, di luar itu klasifikanya sebagai angkutan pengumpan,” tegas dia.

Dani mengatakan, salah satu rekomendasi pihaknya yang dinilai ideal sebagai jenis angkutan utama di Kota Bekasi adalah wacana operasional kereta Light Rapid Transit (LRT).

“Yang ideal adalah angkutan umum kereta seperti LRT. Angkutan umum eksisting sekarang bisa kita gunakan sebagai armada penumpang menuju stasiun dan sekitarnya,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...