Minggu, 19 November 2017 | 02.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

Reporter : Rakisa | Jumat, 5 Mei 2017 - 18:58 WIB

IMG-22467

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Dewan Transportasi Kota Bekasi segera merekomendasikan tiga poin solusi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah setempat kepada Pemerintah Kota Bekasi.

“Ada tiga poin pembahasan kami yang segera kita rekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, namun kami belum menemukan waktu yang pas sesuai agenda wali kota,” kata Humas DTKB Dani Wahab, Jumat (5/5/2017).

Menurut Dani, rekomendasi itu menyangkut tentang transportasi berbasis online, kajian angkutan massal Transpatriot serta grand design transportasi umum di Kota Bekasi.

Dikatakan Dani, persoalan transportasi berbasis online di wilayah setempat berkaitan dengan masih minimnya lahan untuk penyediaan pangkalan para pengendaranya.

“Kami merekomendasikan adanya pengadaan area khusus untuk transportasi online agar operasional mereka di Kota Bekasi tidak liar dan memakan badan jalan umum sehingga timbul kemacetan,” ujar dia.

Pemkot Bekasi diminta untuk menyediakan kantong parkir bagi transportasi berbasis online agar keberadaan mereka saat mangkal menunggu penumpang tidak mempersempit badan jalan.

Terkait Transpatriot yang ditargetkan mulai beroperasional pada September 2017, kata Dani, Pemkot Bekasi perlu memikirkan tentang potensi persinggungan trayek dengan angkutan lain.

Alasannya, sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi, Transpatriot diwacanakan melalui trayek Terminal Kota Bekasi – Jalan Cut Meutia – Jalan Pekayon-Jatiasih dan berakhir di Terminal Pondokgede.

“Transpatriot ini akan mengambil jalur angkutan umum eksisting K02 Terminal Bekasi-Pondokgede. Kami khawatir terjadi konflik akibat persinggungan trayek,” kata dia.

DTKB, lamjut Dani, merekomendasikan agar Transpatriot diubah trayeknya menjadi angkutan penghubung pusat perbelanjaan serta kantor pelayanan umum.

“Kami menyarankan agar Transpatriot ini dioperasionalkan sebagai penghubung transportasi ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti mal, rumah sakit, dan kantor pelayanan lainnya secara menyebar,” tutur dia.

Menurut Dani, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih pada 2017 untuk pengadaan sembilan unit Transpatriot jenis bus 3/4 atau elf.

Adapun rekomendasi terkait grand design transportasi umum diarahkan pihaknya agar Pemkot Bekasi menentukan klasifikasi angkutan umum sesuai fungsinya.

“Di Kota Bekasi harus ada penentuan jenis angkutan umum yang utama, di luar itu klasifikanya sebagai angkutan pengumpan,” tegas dia.

Dani mengatakan, salah satu rekomendasi pihaknya yang dinilai ideal sebagai jenis angkutan utama di Kota Bekasi adalah wacana operasional kereta Light Rapid Transit (LRT).

“Yang ideal adalah angkutan umum kereta seperti LRT. Angkutan umum eksisting sekarang bisa kita gunakan sebagai armada penumpang menuju stasiun dan sekitarnya,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...