Selasa, 26 September 2017 | 17.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

DTKB Segera Rekomendasi Tiga Poin Permasalahan Macet

Reporter : Rakisa | Jumat, 5 Mei 2017 - 18:58 WIB

IMG-22467

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Dewan Transportasi Kota Bekasi segera merekomendasikan tiga poin solusi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah setempat kepada Pemerintah Kota Bekasi.

“Ada tiga poin pembahasan kami yang segera kita rekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, namun kami belum menemukan waktu yang pas sesuai agenda wali kota,” kata Humas DTKB Dani Wahab, Jumat (5/5/2017).

Menurut Dani, rekomendasi itu menyangkut tentang transportasi berbasis online, kajian angkutan massal Transpatriot serta grand design transportasi umum di Kota Bekasi.

Dikatakan Dani, persoalan transportasi berbasis online di wilayah setempat berkaitan dengan masih minimnya lahan untuk penyediaan pangkalan para pengendaranya.

“Kami merekomendasikan adanya pengadaan area khusus untuk transportasi online agar operasional mereka di Kota Bekasi tidak liar dan memakan badan jalan umum sehingga timbul kemacetan,” ujar dia.

Pemkot Bekasi diminta untuk menyediakan kantong parkir bagi transportasi berbasis online agar keberadaan mereka saat mangkal menunggu penumpang tidak mempersempit badan jalan.

Terkait Transpatriot yang ditargetkan mulai beroperasional pada September 2017, kata Dani, Pemkot Bekasi perlu memikirkan tentang potensi persinggungan trayek dengan angkutan lain.

Alasannya, sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi, Transpatriot diwacanakan melalui trayek Terminal Kota Bekasi – Jalan Cut Meutia – Jalan Pekayon-Jatiasih dan berakhir di Terminal Pondokgede.

“Transpatriot ini akan mengambil jalur angkutan umum eksisting K02 Terminal Bekasi-Pondokgede. Kami khawatir terjadi konflik akibat persinggungan trayek,” kata dia.

DTKB, lamjut Dani, merekomendasikan agar Transpatriot diubah trayeknya menjadi angkutan penghubung pusat perbelanjaan serta kantor pelayanan umum.

“Kami menyarankan agar Transpatriot ini dioperasionalkan sebagai penghubung transportasi ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti mal, rumah sakit, dan kantor pelayanan lainnya secara menyebar,” tutur dia.

Menurut Dani, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih pada 2017 untuk pengadaan sembilan unit Transpatriot jenis bus 3/4 atau elf.

Adapun rekomendasi terkait grand design transportasi umum diarahkan pihaknya agar Pemkot Bekasi menentukan klasifikasi angkutan umum sesuai fungsinya.

“Di Kota Bekasi harus ada penentuan jenis angkutan umum yang utama, di luar itu klasifikanya sebagai angkutan pengumpan,” tegas dia.

Dani mengatakan, salah satu rekomendasi pihaknya yang dinilai ideal sebagai jenis angkutan utama di Kota Bekasi adalah wacana operasional kereta Light Rapid Transit (LRT).

“Yang ideal adalah angkutan umum kereta seperti LRT. Angkutan umum eksisting sekarang bisa kita gunakan sebagai armada penumpang menuju stasiun dan sekitarnya,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...