Rabu, 17 Januari 2018 | 19.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polisi Minta 9 Mei Tak Ada Lagi Aksi

Polisi Minta 9 Mei Tak Ada Lagi Aksi

Sabtu, 6 Mei 2017 - 12:40 WIB

IMG-22470

Massa aksi simpatik 55 di depan kantor MA (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan memuji massa Aksi Simpatik 55 yang digelar oleh GNPF-MUI berlangsung aman dan tertib.

Iriawan juga mengatakan massa GNPF MUI memenuhi janji untuk melakukan aksi damai berjalan kaki (long march) dari Masjid Istiqlal menuju gedung Mahkamah Agung (MA).

“Terimakasih semuanya berjalan lancer,” kata Iriawan di depan kantor MA, Jumat (5/5).

Selain itu, massa aksi simpatisk 55 juga memenuhi janji membubarkan diri dengan tertib usai perwakilan GNPF MUI diterima pihak MA.

Iriawan yang memantau langsung mengendarai sepeda motor untuk menyaksikan situasi dan kondisi aksi massa GNPF.

Iriawan berharap massa tidak lagi berunjuk rasa menjelang sidang putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 9 Mei 2017.

“Kita himbau 9 Mei jangan ada aksi lagi saat sidang putusan karena semua aspirasi sudah disampaikan,” tuturnya.

Mantan Kapolda Jabar itu meminta masyarakat menyerahkan dan menerima vonis hakim terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya massa aksi simpatik 55 sebelum meninggalkan dan membubarkan diri di depan kantor Mahkamah Agung mengaku akan kembali menggelar aksi 9 Mei dalam sidang putusan terhadap Ahok.

“Ingat sekali lagi tanggal 9 Mei hari Selasa kita akan datang lagi, mau jadi penonton, jadi wasit atau jadi pemain, mari kita semua sama-sama hadiri, takbir,” teriak orator masa aksi simpatik 55 sambil meninggalkan lokasi.

“Selamat pulang dan selamat berjuang, pak polisi silahkan anda kembali ke barak masing-masing dan silahkan beristirahat, sampai jumpa lagi pada 9 Mei,” tambahnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...